Antisipasi Tahun 2026 Mulai dari Kebijakan Upah, Arah Kebijakan Moneter, hingga Transfer Keuangan Daerah

Kurasi peristiwa terpenting yang perlu diketahui semesta dunia usaha untuk mengawali hari.

Antisipasi Tahun 2026 Mulai dari Kebijakan Upah, Arah Kebijakan Moneter, hingga Transfer Keuangan Daerah
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom.
Daftar Isi

Selamat pagi, Chief… 

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Beleid Formula Kenaikan Upah Diteken Prabowo, Pengusaha Siapkan Antisipasi

  • Pengusaha kini mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi kenaikan upah 2026 menyusul pengesahan formula Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan. Hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan biaya produksi bagi perusahaan dan menambah beban usaha di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti. Presiden Prabowo Subianto memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.
  • Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Anton menjelaskan upah sudah menjadi pertimbangan utama investor untuk masuk ke Indonesia, jika besaran kenaikan upahnya sudah diimbagi dengan produktivitas tentu tidak akan menjadi masalah besar, namun justru sebaliknya jika kenaikan tidak diimbangi dengan produktivitas maka investor akan rugi besar.

Selanjutnya baca di sini.

Kebijakan Moneter Longgar Bertahan hingga Tahun Depan

  • Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025 menegaskan sinyal postur kebijakan moneter longgar yang akan berlanjut hingga tahun depan. Strategi ekspansi likuiditas serta insentif bagi perbankan dipersiapkan untuk membantu BI mentransmisikan kebijakan ke sektor riil terjadi lebih cepat. Sepanjang tahun ini menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poins (bps) dan diikuti ekspansi likuiditas moneter.

Baca selengkapnya di sini.

Banyak Cara agar Pemda Bisa Ciptakan Fiskal Ideal

  • Keterbatasan fiskal atau anggaran daerah bisa diantisipasi dengan berbagai cara antara lain diversifikasi sumber pendapatan lain untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH), hingga menghitung secara jeli dana transfer dari pusat. Ini perlu dilakukan agar pembangunan bisa tetap terlaksana di tengah ketersediaan fiskal yang terbatas.

Baca selengkapnya di sini.

Wawancara Khusus Wali Kota Surabaya: Transfer Pusat ke Daerah Mengecil, Walikota Jangan ‘Sambat’

  • Masih tingginya ketergantungan pemkot pada TKD, menyusutnya kiriman uang dari pemerintah pusat ini bisa berpotensi timbulkan macetnya pembayaran gaji pegawai hingga berkurangnya proyek pembangunan. Namun, bak pilot yang handal dalam hadapi turbulensi, pemkot yang dinahkodai para walikota tetap harus berupaya sekuat tenaga untuk menghadapi tantangan ini. Semangat itu yang coba ditularkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2025-2030 yang juga Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam siniar dengan Suar.id di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
  • Alih-alih larut dalam kekecewaan dan kemarahan, Eri ingin mengajak 98 walikota yang jadi anggota Apeksi agar berpikir kreatif untuk mengoptimalkan potensi daerah agar bisa mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan akan TKD. Berikut petikan wawancara Cak Eri, panggilan akrabnya, dengan founder dan pemimpin redaksi Suar.id Sutta Dharmasaputra.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2025-2030 yang juga Walikota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Founder dan Pemimpin Redaksi Suar.id Sutta Dharmasaputra (kanan) (SUAR/ Ahmad Afandi)

Selanjutnya baca di sini.

Video Pilihan Dana Transfer Daerah Dipotong, Pemkot Buka Kolaborasi

Dana Transfer Daerah Dipotong, Pemkot Buka Kolaborasi
Memasuki tahun 2026, pemerintah kota di Indonesia akan menghadapi tantangan fiskal dipicu oleh pemotongan pada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026, yang turun sebesar 24,66% menjadi Rp693 triliun dari angka sebelumnya sebesar Rp919,87 triliun di tahun 2025. Meskipun dalam pembahasan bersama DPR terdapat penambahan sebesar Rp43

Relaksasi KUR untuk Pelaku Usaha di Wilayah Terdampak Bencana

  • Kebijakan relaksasi bagi para debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah yang terkena bencana ekologis sangat diperlukan agar mereka tidak terlilit utang di kala usaha tidak produktif. Dari tiga provinsi terkena bencana di Sumatera, debitur terbanyak terdapat di Sumatera Utara.Berdasarkan data realisasi KUR tahun 2025 di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, beban pemulihan di Sumatera Utara nampak paling besar dibandingkan dua provinsi lainnya. Hingga tahun 2025, Sumatera Utara mencatatkan jumlah debitur sebanyak 397.256 orang dengan total nilai kredit mencapai Rp 15,44 triliun. 
  • Meskipun nilai kredit ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang sempat mencapai Rp 16,36 triliun, jumlah debitur meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa akses KUR semakin meluas di Sumatera Utara. Ini juga berarti jumlah debitur yang membutuhkan relaksasi akibat bencana di wilayah ini menjadi yang terbanyak. Sebaliknya di Sumatera Barat, penyaluran KUR cenderung stabil. Pada tahun 2025, tercatat ada 171.063 debitur dengan total kredit senilai Rp 7,78 triliun. Sektor yang dominan mendapat kucuran KUR di Sumatera Barat adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp 3,57 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Launching Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan Soft Launching AI Open Innovation Challenge. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama sejumlah mitra strategis menyelenggarakan acara ini di Jakarta Creative Hub. Rangkaian kegiatan rencana dimulai pada Kamis, 18 Desember 2025 pukul 07.30 WIB untuk agenda peluncuran, serta dilanjutkan dengan sesi pelatihan intensif pada 18-20 Desember 2025 mulai pukul 08.00 WIB. Program ini mencakup berbagai materi relevan seperti AI, Digital Marketing, CRM, Content Creator, hingga kewirausahaan dengan melibatkan narasumber ahli dari institusi besar seperti Microsoft, IBM, Meta, dan Salesforce. Informasi lebih lanjut terkait dengan detail pelaksanaan acara dapat diakses melalui media sosial Instagram Jakarta Creative Hub.

Webinar Nasional Hari Jalan 2025 bertajuk Konektivitas Jalan Mendukung Swasembada Pangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan webinar akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan YouTube pada hari Kamis, 18 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB. Acara ini akan dibuka dengan sambutan utama oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Dody Hanggodo, MPE, serta menghadirkan para pakar lintas kementerian sebagai narasumber untuk membahas peran infrastruktur jalan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Informasi lebih lanjut terkait dengan acara webinar tersebut dapat diakses melalui media sosial Instagram PUPR Binamarga.

"Jangan fokus pada angka. Fokuslah untuk melakukan apa yang Anda lakukan dengan baik. Ini adalah tentang membangun komunitas yang ingin mengunjungi situs Anda setiap hari karena Anda menciptakan nilai dan menawarkan keahlian." - Cassey Ho, Pendiri Blogilates.com -

Selamat beraktivitas, Chief.

Tim SUAR