Membedah Peluang dan Tantangan RAPBN 2026

Selamat pagi Chief…

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Putar Otak Meraih Target Pajak Tinggi Tanpa Bebani Dunia Usaha

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun atau naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun. Perlu kerja keras dan upaya maksimal agar target itu bisa dicapai. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan, target penerimaan pajak 2026 yang mengalami kenaikan tidak mengganggu iklim dunia usaha.
Ada tiga strategi untuk mendorong penerimaan pajak tanpa harus membebani masyarakat dan dunia usaha dengan kenaikan tarif. Tiga strategi itu adalah mengoptimalkan ekstensifikasi pajak, memaksimalkan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta membenahi sistem administrasi perpajakan Coretax.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah bisa melakukan ekstensifikasi pajak, salah satunya membidik shadow economy atau underground economy.

Baca selanjutnya di sini.

Peluang Bisnis Energi Baru Terbarukan dari RAPBN 2026

Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pemerintah menganggarkan dana Rp 37,5 triliun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ini bagian dari total anggaran sebesar Rp 402,4 triliun untuk memperkuat ketahanan energi – yang menjadi salah satu program prioritas tahun depan.
Anggaran pemerintah dapat digunakan untuk membangun akses-akses listrik ke pedesaan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di desa-desa. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan, Indonesia memiliki potensi energi surya antara 3,3 Terrawatt-hour (TWp) hingga 20 TWp, tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Baca selanjutnya di sini.

Industri Meminta Kepastian Pasokan dan Harga Gas Terjangkau

Beberapa waktu terakhir, produksi industri manufaktur sempat terganggu karena pasokan gas yang terbatas. Salah satunya dialami Industri makanan dan minuman (F&B). Padahal, industri ini berkontribusi 41,15% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) non-migas, yang setara 7,2% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama 2025.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan, langkah pembentukan pusat krisis ini ditempuh menyusul semakin banyaknya laporan dari pelaku industri dalam negeri mengenai pembatasan pasokan, penurunan tekanan gas yang diterima, serta tingginya harga gas yang dibebankan.

Industri manufaktur meminta kepastian pasokan dan harga gas lebih terjangkau menyusul kebijakan pembatasan kuota harga gas bumi tertentu (HGBT) yang dinilai berdampak negatif pada industri.

Baca selanjutnya di sini.

Investasi Sektor Hilir Pertambangan Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi

Gencarnya hilirisasi pertambangan telah sukses menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, hingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu keberhasilan hilirisasi pertambangan tampak dari kinerja raksasa perusahaan tambang di Tanah Air, PT Freeport Indonesia (PTFI). Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, perusahaan tambang yang dipimpinnya terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam pidatonya pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-80 di Mimika, Minggu (17/8/2025), ia menyebut pada 2024 Freeport menyumbang USD 4,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun ke kas negara. Dari jumlah itu, Rp 11 triliun dialirkan langsung ke Papua Tengah, termasuk Kabupaten Mimika sebagai wilayah operasional utama.
Komitmen hilirisasi memang ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026. Presiden menegaskan, sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat dengan memperluas hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah tetap berada di Indonesia.

Baca selanjutnya di sini.

Sudah Waktunya Daerah Kreatif Meningkatkan Pendapatan Asli

Berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang signifikan pada RAPBN 2026 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Pemerintah, pada Jumat (15/8/2025), menyampaikan penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sekitar 29% dibandingkan dengan APBN 2025 menjadi Rp 650 triliun. Hal ini merupakan tantangan bagi banyak pemerintah daerah yang selama ini sangat bergantung pada dana pusat. Namun, penurunan ini juga dapat dimaknai sebagai momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskalnya.
Dari laporan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2023-2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tergambar optimisme pemerintah provinsi akan mampu meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini terlihat melalui kontribusi PAD yang meningkat jadi Rp 233 triliun atau 56,60% dari pendapatan daerah, di mana sebagian besar disumbang dari pendapatan pajak daerah (2024). Sedangkan pendapatan transfer dari pusat menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar kedua (42,71%).

Baca selanjutnya di sini.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Agustus 2025: RDG BI yang diselenggarakan 19 Agustus–20 Agustus 2025 akan mengumumkan hasil rapat pada Rabu (20/8/2025) pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, moneter, dan stabilitas sistem keuangan global maupun domestik. Hasil dari RDG ini dinanti pasar karena menjadi penentu arah kebijakan moneter ke depan, termasuk penetapan suku bunga acuan (BI-Rate) yang berdampak langsung pada biaya pinjaman, inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengumuman hasil akan disiarkan melalui kanal media sosial Instagram dan YouTube Bank Indonesia.

Indonesia International Baby Product & Toys Expo (IBTE) 2025: IBTE 2025 hadir sebagai pameran terbesar bagi industri produk bayi dan mainan di Asia Tenggara. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, pada 20 Agustus–22 Agustus 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO). IBTE 2025 menjadi platform bagi produsen, distributor, dan pebisnis untuk memamerkan beragam inovasi produk, menjalin kemitraan, hingga menjajaki peluang bisnis di pasar Indonesia. Pengunjung dapat menghadiri acara ini secara gratis dengan mendaftar melalui website IBTE https://ibte.co.id/.