Sebagai pasar yang modern dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah selayaknya menjadi bursa kelas dunia. Setara dengan bursa-bursa besar global.
“Tidak hanya soal kapitalisasi pasar dan nilai transaksi. Tetapi juga soal transparansi dan tata kelola. Itu komitmen pertama kami pada publik, tentu itu harus diaktualisasikan,” kata Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik saat ditemui SUAR di kantornya, Rabu 25 Februari 2026 lalu.
Jeffrey mengatakan, sejak awal dirinya diberi amanah duduk di kursi direktur utama pada 31 Januari 2026 lalu, transparansi akan menjadi kunci utama dalam melakukan reformasi di pasar modal Indonesia. Dan langkah pertama yang saat ini sedang digulirkan adalah menaikkan angka free float hingga 15%.
Rencana penerapan kenaikan free float ini sudah diwacanakan sejak Desember lalu, namun prosesnya akan dipercepat, setelah badai menerpa pasar saham Indonesia pada akhir Januari lalu. Pada 28 Januari 2026 Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ambruk hingga 8% ke level 8.261,79. Penurunan tajam ini memicu trading halt atau penghentian sementara perdagangan karena ambang batas koreksi harian tercapai.
Hampir seluruh saham berada di zona merah, dengan 768 saham turun harganya dan hanya 28 saham yang naik. Nilai transaksi melonjak hingga Rp 31,92 triliun. Pemicu utama dari kejadian ini adalah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan perubahan metodologi penghitungan free float.
Banyak saham berkapitalisasi besar Indonesia yang masuk indeks MSCI, langsung tertekan. Investor panik karena khawatir saham-saham Indonesia akan berdampak negatif dalam indeks global. Selain itu, MSCI juga menilai kepemilikan saham masih terkonsentrasi, dan ketersediaan data investor tidak transparan.
Pihak MSCI meminta otoritas di Indonesia segera memperbaiki kekurangan tersebut sebelum Mei 2026. Jika tidak, maka peringkat pasar modal di Indonesia akan diturunkan dari berkembang (emerging market) ke kategori menengah (frontier market).
Pernyataan MSCI itu langsung memicu tekanan besar di pasar pada hari yang sama hingga mengalami crash yang dalam. Sehari kemudian, pada 29 Januari 2026 IHSG kembali melemah, tercatat di level 7.654,66 pada pagi hari.
Gejolak di pasar modal itu mendorong pemerintah, regulator, dan pengelola bursa merumuskan langkah korektif guna memperkuat integritas bursa efek. Seluruh pemangku kebijakan pasar modal Indonesia sepakat mempercepat reformasi struktural guna memulihkan kepercayaan dan kredibilitas pasar.
Ada delapan rencana aksi yang diputuskan untuk mempercepat reformasi integritas bursa saham di Indonesia. Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan delapan jurus itu adalah bentuk komitmen memperkuat reformasi struktural pasar modal.
“Delapan rencana aksi yang kami susun, ini kami kelompokkan menjadi 4 kluster, yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float, kemudian yang kedua adalah untuk transparansi, kemudian cluster tata kelola dan enforcement, dan juga sinergitas,” kata Friderica usai acara dialog bersama pelaku pasar modal yang digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Ahad 1 Februari 2026 lalu.
Tanggapan positif stake holder
Hingga saat ini, upaya pemulihan pasar saham Indonesia memang terus berjalan. OJK bersama self regulatory organization (SRO) pasar modal telah mengambil sejumlah langkah penting demi mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, sebagai respons dari laporan MSCI pada akhir bulan Januari 2026 lalu.
Jeffry Hendrik menegaskan, khusus untuk pembahasan free float, pihak otoritas bursa sudah selesai melalui tahapan public hearing atau rule making rule-nya yang digelar pada tanggal 19 Februari 2025 lalu.
“Nah, dalam proses public hearing itu kami sudah berdiskusi dengan banyak pihak. Dari asosiasi emiten, asosiasi perusahaan efek, asosiasi manajer investasi, bahkan dengan beberapa emiten secara one on one. Secara umum tanggapannya positif,” ujar Jeffrey.
Semua pihak menyadari langkah menaikkan free float adalah upaya yang baik jika semua pihak ingin melakukan pendalaman terhadap pasar modal.
Dalam pertemuan itu, semua pihak menyadari langkah menaikkan free float adalah upaya yang baik jika ingin melakukan pendalaman terhadap pasar modal. Meski tantangannya, bagaimana penambahan free float ini tidak mengganggu price discovery. Karena pasti akan ada banyak tambahan suplai di market yang berpotensi menurunkan harga saham.
Karena itu dibutuhkan tahapan-tahapan dan prioritas. Pihak otoritas bursa sudah minta asosiasi untuk menyusun tahapan dan prioritas. “Nah, draf peraturan 1A ini sekarang masih berproses, ada di internal bursa. Kemudian nanti akan kami ajukan ke OJK. Jadi kita lihat bagaimana nanti peraturan finalnya. Dari situ kita bisa diskusi lagi,” ujar Jeffrey.
Sebagai upaya untuk mempermudah transisi emiten dari 7,5% menuju 15%, BEI juga telah menghadirkan layanan hot desk yang bisa digunakan sebagai pusat konsultasi ataupun diskusi dengan seluruh emiten untuk membahas bagaimana tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan baru tersebut.
Seluruh emiten yang saat ini saham publiknya masih berada di bawah 15% diharapkan dalam waktu 1 tahun hingga 2 tahun ini sudah bisa memenuhi ketentuan yang berlaku. “Tetapi kita juga menyediakan waktu, waktu diberikan tentunya dengan jadwal yang kita harapkan juga disampaikan secara agresif kepada bursa, ya kami juga berkomunikasi dengan asosiasi, kita akan upayakan bersama sebanyak mungkin itu bisa memenuhi ketentuan tersebut,” jelas Jeffrey.
Emiten menunggu aturan definitif
Terkait rencana kenaikan jumlah free float ini, para emiten meski menyatakan akan patuh dengan ketentuan baru, namun masih menunggu keputusan resmi, khususnya terbitnya aturan definitif juga petunjuk resmi dari otoritas. "Saat ini secara aturan, free float minimum itu 7,5%. Sehingga kami sudah memenuhi persyaratan minimum free float," kata Corporate Secretary PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) Suantopo Po saat dihubungi SUAR 26 Februari 2026 lalu.
Suantopo enggan menjelaskan langkah yang akan diambil perusahaan untuk meningkatkan porsi free float, kecuali jika sudah ada ketentuan yang mengatur soal kenaikannya. Ia menegaskan masih menunggu sinyal dari otoritas. "Kita menunggu aturan baru OJK," katanya.
MIDI saat ini tercatat memiliki porsi free float 14,28%. Hal itu disampaikan perusahaan lewat Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia pada 6 Februari 2025.
Emiten lain, seperti OCBC NISP, di mana posisi free float-nya baru mendekati 14% pada Februari 2026, juga menyatakan siap berkomitmen untuk memenuhi ketentuan baru dalam tenggat waktu yang telah diberikan.
“Pada prinsipnya kami akan mendukung dan senantiasa mematuhi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh regulator,” kata Direktur OCBC Hartati kepada Suar melalui keterangan tertulisnya, Rabu 25 Februari 2026.
Pihak OCBC NISP sendiri tengah melakukan pembahasan terkait dengan dampak kebijakan ini terhadap struktur kepemilikan dan valuasi saham, serta memitigasi risiko yang dapat terjadi. “Kami akan melakukan kajian internal untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku,” kata Hartati.
Sementara Direktur Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Neeraj Lal menyatakan telah menerima pedoman resmi dari OJK dan juga BEI terkait kewajiban batas minimum free float 15%. Perusahaan selanjutnya akan melakukan kajian internal dan mempersiapkan strategi untuk menambahkan porsi saham yang diperjualbelikan di publik.
“Kami masih menanti detail lebih lanjut di regulasi, dan setelah itu kami akan mematuhi minimum free float 15% yang berlaku. Jadi setelah kami mengetahui peraturannya, kami akan mematuhinya,” jelasnya.
Neeraj Lal membenarkan jika posisi free float UNVR yang beredar di publik saat ini masih berada di bawah batas minimum 15%. Ini disebabkan aksi pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan oleh perusahaan selama beberapa waktu terakhir.
“Benar, free float kami masih di bawah 15%, jika melihat saham yang sudah terdigitalisasi atau scripless, posisi free float kami sedikit di atas 14%,” kata Neeraj dalam konferensi pers paparan publik yang digelar secara daring, Kamis, 12 Februari 2026.
Tidak semua emiten dalam valuasi ideal
Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha mengatakan, ada sejumlah tantangan bagi emiten untuk memenuhi free float minimum 15%. Menurutnya, tidak semua emiten berada pada valuasi yang ideal untuk melakukan aksi korporasi seperti secondary offering atau divestasi.
Selain itu, kesiapan investor juga menjadi faktor penentu, karena tidak semua saham memiliki permintaan yang cukup kuat, baik dari investor ritel maupun institusi, untuk menyerap tambahan pasokan saham.
"Belum lagi tantangan timing dan mekanisme, aksi korporasi seperti right issue dan private placement, perlu waktu juga untuk eksekusi mulai dari persetujuan RUPS, kesiapan dokumentasi, dan proses di otoritas," katanya pada SUAR.
Lebih lanjut, AEI menilai terdapat potensi tekanan harga saham jika banyak emiten secara bersamaan melepas sahamnya di pasar. Secara teori pasar, ketika suplai meningkat dalam waktu bersamaan, tentu ada potensi tekanan harga dalam jangka pendek, apalagi jika kondisi pasar sedang kurang kondusif.
Meski demikian, AEI menilai kebijakan peningkatan free float minimum 15% tetap membawa dampak positif dalam jangka panjang. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperdalam pasar (market depth), meningkatkan likuiditas perdagangan, mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik, serta meningkatkan capital inflow. "Likuiditas saham-saham akan semakin baik lagi ke depan," katanya.
Rencana matang dan dilakukan bertahap
Ekonom yang juga Direktur Program dan Kebijakan Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah, menilai aturan free float 15% untuk emiten ini merupakan suatu hal yang positif. Dengan meningkatkan porsi saham yang diperjualbelikan di publik, banyak dampak positif dan manfaat yang dapat dirasakan untuk pasar modal dan investor itu sendiri.
Setidaknya, menurutnya ada sejumlah dampak positif utama yang timbul akibat ketentuan tersebut mulai dari harga saham emiten yang menjadi lebih stabil hingga meningkatnya likuiditas perdagangan saham.
Namun, meningkatkan porsi saham yang diperjualbelikan di pasar modal menghadirkan tantangan tersendiri, perlu perencanaan yang matang, dan dilakukan secara bertahap agar pasar modal tidak dibanjiri saham yang bisa menyebabkan harga menjadi anjlok.
Bertambahnya supply yang tidak diikuti dengan pertambahan dari sisi demand akan membuat valuasi emiten menjadi turun. Saham yang dijual pun belum tentu bisa terserap akibat potensi demand yang kecil.
“Kalau sahamnya serentak dibuka, itu akan banjir saham. Ketika banjir saham supply-nya melimpah, demand-nya enggak ada, harganya malah terkoreksi,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perencanaan dengan matang mengenai tahapan pelaksanaan ketentuan free float tersebut sehingga tidak malah menghadirkan dampak negatif.
Jika dipaksakan untuk melakukan free float di tengah gejolak pasar modal tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi hal tersebut malah memberikan dampak kurang baik.
Emiten pun pada dasarnya akan mematuhi ketentuan yang berlaku demi meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Namun jika dipaksakan untuk melakukan free float di tengah gejolak pasar modal tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi hal tersebut malah memberikan dampak kurang baik.
Tantangan terbesar menurutnya saat ini berada di tangan regulator, bukan strategi perusahaan bagaimana mereka mengatur porsi sahamnya. “Kita ini mau free float yang sekarang ini harga lagi jatuh banget, saya kira perusahaan enggak bisa melakukan apa-apa, ini di luar kontrol perusahaan emiten. Kalau dia dipaksa untuk free float di tengah kondisi seperti ini, itu bisa menjadi bumerang bagi pasar modal sendiri,” jelas Piter.
Namun jika akhirnya free float 15% bisa terlaksana dengan baik, calon investor akan semakin tertarik berinvestasi di pasar modal Indonesia, khususnya investor dari luar negeri. “Jumlah investor yang lebih tinggi mungkin akan mendorong masuknya investor-investor baru khususnya investor asing bisa masuk lagi, dan itulah yang baru akan mendorong pasar menjadi lebih bergairah lagi,” katanya.
Saat ini, yang terpenting menurutnya tetap berada pada perencanaan tahapan hingga implementasi free float 15% yang baik. Dampak positifnya pun belum bisa terlihat saat ini. “Kalau mengandaikan, ya benar pasar akan lebih bergairah, dan itu yang memang diharapkan dari kenaikan free float,” ungkapnya.
Mukhlison, Benedictus Krisna, Gema Dzikri dan Feby Febriana Nadeak
