Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menegaskan pihaknya akan lebih menyediakan akses pendidikan inklusif untuk kelompok rentan mahasiswa di Indonesia.
Direktur LPDP, Sudarto fokus inklusivitas menjadi salah satu penekanan dalam pengelolaan beasiswa. Dari total penerima yang dikelola langsung, sekitar 15.000 orang atau 25,6 persen berasal dari skema afirmasi, kalangan dengan keterbatasan.
“Kita sadar banyak anak-anak pintar yang tidak punya kesempatan sama. Karena itu afirmasi persyaratannya berbeda, tidak perlu bahasa Inggris di awal, IP lebih rendah dari jalur umum, dan kami sediakan pengayaan bahasa,” kata Sudarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (25/02/2026).
Program afirmasi ini ditujukan untuk putra-putri Papua, 127 kabupaten daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, serta atlet berprestasi.
Hal tersebut sekaligus menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat usai salah satu penerima beasiswa berinisial DS yang mengumumkan perpindahan kewarganegaraan anaknya menjadi warga negara Inggris.
Postingan tersebut memicu kemarahan publik lantaran lantaran pendidikan yang ditempuh DS diketahui dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam unggahan di akun media sosialnya Rabu (18/2), DS secara eksplisit menyatakan preferensinya terkait status kewarganegaraan sang buah hati.
"Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan," ujarnya, yang memantik kekhawatiran publik kalau dana LPDP rentan salah sasaran dan justru diterima oleh kalangan mampu.
Merespons kegaduhan yang berkembang di ruang publik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan sikap tersebut, mengingat investasi pendidikan yang diberikan negara bertujuan untuk penguatan sumber daya manusia nasional.
Sebagai bentuk konsekuensi, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan mengenakan denda dan mengambil langkah drastis dengan menutup pintu bagi yang bersangkutan untuk berkarier di instansi pemerintahan manapun di masa depan.
"Kalau begitu, nanti saya akan masukkan dia dan suaminya ke dalam daftar hitam (blacklist). Di seluruh instansi pemerintahan, mereka tidak akan bisa masuk," ujar Purbaya dalam keterangan resminya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).
Kelompok Afirmasi
Dalam tiga tahun terakhir, LPDP menetapkan minimal 30 persen penerima berasal dari kelompok afirmasi. Pada tahap pendaftaran pertama tahun ini yang ditutup 23 Februari, tercatat 28.434 pendaftar.
Rinciannya terdiri atas 12.572 jalur umum, 6.141 daerah afirmasi, 3.825 keluarga prasejahtera, 691 putra-putri Papua, 400 penyandang disabilitas, serta 3.717 ASN/TNI/Polri. Skema parsial atau pendanaan bersama diminati 1.088 pendaftar.
Sudarto menegaskan lembaganya dibentuk untuk mengelola Dana Abadi Pendidikan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia.
“LPDP ini dibentuk, terbentuk, berjalan terus karena kepercayaan masyarakat. Ini uang rakyat. Jangan lupa, lo pakai duit pajak,” ujar Sudarto.
Ia menekankan dana yang dikelola berasal dari uang pajak dan hanya imbal hasilnya yang dimanfaatkan untuk pembiayaan program, sementara pokok dana tidak boleh digunakan.
Hingga saat ini, total dana abadi yang dikelola LPDP mencapai Rp180,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp149,8 triliun merupakan Dana Abadi Pendidikan. Sisanya terdiri atas Dana Abadi Penelitian sebesar Rp14 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp11 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan Rp6 triliun.
Sepanjang 2013 hingga kini, LPDP telah mengelola 58.513 awardee. Dari jumlah tersebut, 5.854 masih dalam tahap persiapan keberangkatan, 19.197 sedang menempuh studi, dan 33.452 telah menjadi alumni. Jika digabung dengan skema kolaborasi bersama kementerian/lembaga mitra, total penerima sejak 2013 mencapai ratusan ribu orang.
Untuk keluarga mampu, LPDP mendorong opsi pendanaan parsial (partial funding). Skema ini disebut sebagai imbauan moral agar dana abadi dapat menjangkau lebih banyak penerima dari kelompok yang membutuhkan, meski dalam proses seleksi seluruh peserta diperlakukan setara berbasis merit.
Dari sisi pembiayaan, Sudarto memaparkan perbandingan biaya studi. Program magister dalam negeri rata-rata sekitar Rp75 juta per tahun dan doktor sekitar Rp99 juta per tahun.
Sementara magister di Inggris bisa mencapai sekitar Rp967 juta per tahun dan doktor sekitar Rp824 juta per tahun. Karena itu, komposisi penerima ditetapkan 55 persen dalam negeri dan 45 persen luar negeri, dengan rasio magister dan doktor 2:1.
LPDP juga mengukur dampak program melalui studi Return on Scholarship Investment (ROSI) pada 2024 bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Hasilnya, nilai ROSI tercatat 5,39 yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan perubahan pola pikir.
Lebih lanjut, tracer study terhadap 32.876 alumni menunjukkan 66,6 persen bekerja di sektor publik dan 33,5 persen di sektor swasta. Sebanyak 41,2 persen berprofesi sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan, dan peneliti; 25,3 persen bekerja sebagai PNS, TNI, atau Polri; 3,3 persen di BUMN/BUMD; 25,1 persen di sektor swasta; serta sebagian lainnya berwirausaha melalui skema kewirausahaan yang ditargetkan LPDP.
Terkait kewajiban pengabdian, Sudarto menyampaikan skema kewajiban kembali dan berkontribusi disederhanakan dari 2N+1 menjadi 2N mulai setelah 2025. Kebijakan tersebut diambil sebelum muncul polemik di ruang publik.
“Bangku kuliah tidak cukup. Yang lebih penting adalah setelahnya, bagaimana menghasilkan dampak,” katanya.
LPDP tetap mewajibkan alumni kembali dan berkarier di Indonesia. Namun, lembaga memberi ruang magang maksimal dua tahun di luar negeri dengan izin resmi, baik untuk memperkuat kompetensi, terlibat riset strategis, maupun mengakses teknologi frontier. Dalam kasus tertentu, LPDP dapat menerbitkan letter of guarantee untuk mendukung perpanjangan visa jika alumni terlibat dalam riset yang relevan bagi Indonesia.
Dalam penegakan aturan, Sudarto mengungkapkan terdapat delapan penerima beasiswa yang telah diputus melanggar ketentuan dan dikenai sanksi pengembalian dana. Empat di antaranya telah melunasi kewajiban ke kas negara, sementara empat lainnya mencicil pembayaran. LPDP juga masih melakukan pendalaman terhadap 36 awardee, termasuk satu kasus yang sempat viral.
“Kalau tidak ada komitmen, ya tentu pengembalian. Kami menjaga amanah. Ini uang pajak,” ujar Sudarto.
Dari hasil penelusuran, ditemukan pula 307 alumni berada di luar negeri dengan izin resmi, baik untuk magang, studi lanjut, penugasan ASN/TNI/Polri, bekerja di lembaga internasional, maupun menjalani post-doctoral. LPDP menegaskan tidak semua alumni yang berada di luar negeri otomatis melanggar ketentuan.
Berdampak sosial
Memasuki 2026, LPDP akan melakukan transformasi pendekatan dari education centric menjadi impact mission driven. Program beasiswa diarahkan mengikuti delapan industri strategis nasional, yakni energi, pertahanan, digitalisasi dan kecerdasan artifisial, semikonduktor, hilirisasi dan industrialisasi, kesehatan, pangan, maritim, serta material dan logam maju.
Dalam konteks penyerapan lulusan, Sudarto menyatakan LPDP tidak menjamin pekerjaan bagi alumni karena hal tersebut menjadi bagian dari ekosistem nasional yang lebih luas. Untuk itu, LPDP memperkuat koordinasi dengan industri, perbankan, dan BUMN, termasuk diskusi dengan Danantara.
“Kami bagian dari ekosistem. Harus kerja sama dengan semua stakeholder agar SDM unggul bisa terserap optimal,” ujarnya.
Di sisi alumni, Mata Garuda menyatakan komitmen mendukung pengabdian melalui empat pilar, yakni capacity building, community development, entrepreneurship, dan Mata Garuda Institute. Sekretaris Umum Mata Garuda, Albertus Andhika mengatakan pihaknya membangun ruang kolaborasi riset, kewirausahaan berbasis inovasi, serta mentoring beasiswa untuk meningkatkan inklusivitas.
Senada, Sudarto menyebut bahwa tidak semua anak bangsa berasal dari keluarga yang memiliki privilese di bidang pendidikan.
“Tidak semua anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Karena itu ada (program beasiswa) afirmasi. No one left behind,” kata Sudarto.
Melalui perluasan afirmasi, penguatan pengawasan, serta kolaborasi lintas sektor termasuk dengan Danantara, LPDP menegaskan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan tetap berjalan sesuai mandat sebagai investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok yang belum memiliki kesempatan yang sama.