Dunia usaha dan lingkungan yang lestari rupanya memiliki hubungan yang sifatnya saling bergantung. Aktivitas bisnis mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Begitu pun sebaliknya, kondisi lingkungan juga memengaruhi operasional dan prospek jangka panjang suatu perusahaan.
Kedua sisi tersebut beberapa waktu ini mengundang sorotan, imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di kawasan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang telah memakan ratusan korban jiwa sejak 25 Desember 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada konferensi pers yang digelar Minggu (30/11/2025), mengungkapkan dari ketiga wilayah tersebut, sejauh ini total korban jiwa berjumlah 316, sementara 289 jiwa masih dinyatakan hilang dan tengah dalam pencarian.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, mengatakan saat ini sejumlah menteri juga sudah ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk aktif mengawasi dan turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
“Beliau (Presiden Prabowo) langsung perintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya, melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, dan untuk juga mengawal di lapangan,” ucap Pratikno.
Tak hanya fokus melakukan penanganan selama masa tanggap darurat, pihak pemerintah juga sedang merancang skenario untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dari kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.
“Kami sedang menyiapkan skenario untuk pemulihan, tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tapi tahapan skenario untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga kita siapkan. Saya sudah diskusi dengan Pak Menko Infrastruktur tentang bagaimana ini pemulihan secara cepat bisa dilakukan,” jelasnya.
Penyebab dari bencana yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut bermacam-macam. Mulai dari kawasan bencana yang berada di kawasan perbukitan curam hingga cuaca ekstrem pun menjadi penyebabnya.
Bencana alam seperti itu pun bukan yang pertama kalinya terjadi di Indonesia pada tahun 2025 ini. Berdasarkan data dari BNPB, dari periode 1 Januari hingga 4 November, total ada 2.726 bencana yang melanda Indonesia. Kejadian bencana alam ini didominasi oleh banjir sebanyak 1.340 kejadian, dan cuaca ekstrem sebanyak 582 kejadian. Dari kejadian tersebut, sebanyak 258 akses jalan yakni jembatan mengalami kerusakan.
Bencana alam dan kerugian ekonomi
Dikutip dari situs Inarisk yang dikelola BNPB, total potensi kerugian fisik mencapai Rp4.491 triliun dan kerugian sekitar Rp4.497 triliun. Ini berasal dari perhitungan total 13 kategori bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan juga letusan gunung api.
Angka itu lebih besar dari total belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp 3.621 triliun.
Menurut Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-12 dari 35 negara yang memiliki risiko tinggi berbagai bencana yang berdampak pada korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, dan likuefaksi.
Lebih lanjut, proyeksi yang dibuat oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana alam bisa mencapai 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB suatu negara sampai dengan tahun 2030 jika tidak diantisipasi dengan serius.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2024 menyebutkan, dampak kerugian bencana alam di Indonesia rata-rata mencapai Rp 1,06 triliun per tahun. Total biaya mitigasi perubahan iklim mencapai Rp 4 triliun per tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pun berpotensi merosot 19 persen ketika suhu bumi naik hingga 4 derajat celcius.
Sebanyak 25 persen dari perekonomian Indonesia mempunyai intensitas jejak karbon yang tinggi yakni pertambangan 14,07 persen, pertanian 9,22 persen, perikanan 2,58 persen, dan kehutanan 0,6 persen. Lebih dari 50 persen ekspor utama Indonesia berbasis sumber daya alam.
Padahal sektor-sektor ini jadi penyumbangan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan jadi motor pertumbuhan ekonomi. Artinya, perlu adanya kebijakan yang mendorong transformasi aktivitas ekonomi ini supaya lebih berwawasan lingkungan.
Peran dunia usaha
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pelaku usaha memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengurangi kerusakan lingkungan, karena sebagian besar aktivitas produksi, penggunaan energi, dan pengelolaan sumber daya berada di sektor bisnis.
“Hal inilah yang membuat penerapan ESG (environmental, social, and governance) menjadi sebuah imperatif. Ketika perusahaan memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam operasionalnya, dampaknya dapat langsung mengurangi emisi, limbah, dan tekanan pada ekosistem,” jelas Shinta ketika diwawancara, Minggu (30/11/2025).
Dengan melakukan praktik yang berkelanjutan, dunia usaha akan mendapatkan manfaat mulai dari peningkatan citra yang baik, ketahanan bisnis, menekan biaya operasional, daya saing, hingga menarik investor.
Maka dari itu, para pelaku usaha Tanah Air sangat mungkin dan bisa berpartisipasi mengurangi kerusakan lingkungan akibat bencana alam dengan menjalankan prinsip ESG dalam bisnisnya, yang mana pada akhirnya juga menguntungkan untuk bisnis.
“Karena itu, bagi Apindo, penerapan ESG bukan hanya respons terhadap isu lingkungan, tetapi strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing, ketahanan usaha, dan keberlanjutan ekonomi nasional,” lanjutnya.
Baca juga:
Chris Wibisana
Penerapan bisnis dengan prinsip ESG ini sangatlah penting karena membantu perusahaan untuk memitigasi risiko yang timbul akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Tekanan pasar global juga semakin kuat lantaran banyak negara tujuan ekspor Indonesia mensyaratkan standar keberlanjutan dalam rantai pasok.
Produk ekspor Indonesia pun berisiko sulit bersaing di pasar global apabila tanpa disertai implementasi ESG. Praktik bisnis saat ini tidak lagi hanya diukur dari profit semata, tetapi juga dari kontribusinya menjaga keseimbangan antara people, planet, dan profit.
“Dari sisi pembiayaan, investor dan lembaga keuangan kini memprioritaskan perusahaan dengan tata kelola yang baik dan strategi keberlanjutan yang jelas. Artinya, ESG bukan hanya mengurangi risiko, tetapi juga membuka akses terhadap pendanaan yang lebih murah dan kompetitif,” ungkapnya.
Pihak Apindo juga mendorong para pelaku usaha untuk menetapkan target ESG yang terukur, serta terus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dalam program mitigasi dan pemulihan lingkungan. Komitmen dari dunia usaha menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan ketahanan usaha dalam jangka panjang.
“Kontribusi konkret dapat dimulai dari efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang lebih berkelanjutan, penerapan teknologi bersih, hingga sistem pengelolaan limbah yang lebih baik,” kata Shinta.
Senada dengannya, Presiden Direktur Institute for Sustainability and Agility (ISA) Maria R. Nindita Radyati, mengatakan dengan mengintegrasikan ESG dalam manajemen rantai pasok, juga memberikan peluang yang besar untuk operasional perusahaan.. Penggunaan sumber daya dan operasi yang berkelanjutan tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.
Rantai pasok dunia usaha saat ini disebut terekspos pada berbagai risiko yang terkait dengan ESG. Dalam hal risiko lingkungan, meliputi terkait dengan deforestasi, emisi karbon berlebih, penggunaan air belebihan, dan limbah dari produksi maupun logistik perusahaan.
"Contoh Indonesia, perusahaan sawit mendapat tekanan untuk menghapus deforestasi dan kerja paksa dari rantai pasok mereka. Banyak perusahaan besar kini mengikuti kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) demi memenuhi standar pembeli internasional," kata Maria dikutip dari situs resmi ISA.
Mengintegrasikan ESG dalam manajemen rantai pasok yang kuat juga memerlukan pemantauan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pemasok terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan petani, agar meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar ESG, seperti yang dilakukan oleh salah satu bank di Indonesia.
"Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerja sama dengan UMKM dan petani kecil melalui skema pembiayaan berkelanjutan, membantu mereka meningkatkan kepatuhan ESG dalam rantai pasok pertanian," ucapnya.
Sumber daya dan kelestarian lingkungan pun menjadi kunci keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan untuk waktu jangka panjang.
"Mengintegrasikan ESG ke dalam manajemen rantai pasok bukan lagi pilihan. Perusahaan harus mengevaluasi risiko lingkunan dan sosial, mengadopsi strategi pengadaan berkelanjutan, serta konsisten memantau kinerja pemasok," tutupnya.
Dalam riset berjudul “Pemetaan Risiko Bencana Alam: Mendesak Peningkatan Early Warning System dan Asuransi untuk Mitigasi” yang dirilis IFG Progress ditemukan bahwa sistem deteksi dini bencana terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.
Hasil riset itu menyebutkan, ketika suatu daerah memliki sistem deteksi dini maka PDRB pada daerah/desa tersebut berpotensi meningkat. Setiap peningkatan 1 persen jumlah desa yang memiliki sistem peringatan dini akan dapat meningkatkan PRDB sebesar Rp 226 miliar sampai dengan Rp 315,68 miliar.
