Kita Mau Ada Keberpihakan (3)

Koperasi desa merah putih diharapkan bisa menjadi mesin ekonomi di desa-desa.

Kita Mau Ada Keberpihakan (3)
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (Suar.id/Dok Kemenkop)
Daftar Isi

Wawancara Khusus SUAR dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

Koperasi desa merah putih diharapkan bisa menjadi mesin ekonomi di desa-desa. Pengawasan dilakukan warga, pemerintah hanya meminjamkan modal. Setelah aktivasi 80.000 lebih, kini memasuki fase operasional. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sempat bergerilya ke desa-desa untuk bisa memotivasi berdirinya institusi koperasi yang dimiliki warga desa. Ia juga bertemu berbagai organisasi desa, meyakinkan perlunya didirikan koperasi-koperasi di tingkat desa.

“Saya bilang ke mereka, koperasi ini akan berada di desa, bukan di istana, bukan di kantor Kementerian Koperasi. Modal juga langsung disediakan, kalau Dana Desa cuma Rp1 miliar, kita kasih Rp3 miliar. Jadi mereka yang akan kelola, masa pada enggak mau,” kata Budi. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kiri) melihat tanaman saat Gebyar Koperasi dan UKM 2025 di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025). Kegiatan pameran produk UMKM dan penyerahan surat keputusan pengesahan badan hukum untuk 54 Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut dalam rangka memperingati Hari Koperasi Daerah Ke-78 Kota Tangerang Selatan. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar

Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki, hanya dalam hitungan bulan, Budi akhirnya bisa menghimpun pendirian koperasi desa merah putih ini hingga 80.000 unit, memenuhi target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ini pun bisa dilaksanakan serentak pada 21 Juli 2025 lalu. 

Budi bercerita, inisiatif pendirian koperasi merah putih di desa-desa ini sudah digulirkan sejak Maret, lalu. Dan dikenalkan kepada kepala-kepala daerah saat dilakukan retreat di Magelang. 

Program Koperasi Desa Merah Putih juga sempat mendapat kritikan dari publik. Meski begitu, Budi Arie menjamin kebijakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Soal pengawasan, pastinya tidak hanya pemerintah saja yang akan mengontrol.

“Kalau ada sebagian koperasi desa yang sukses, pastinya kepala desa yang kurang sukses akan dapat kritikan dari warganya. Jadi saya yakin, publik akan ikut mengawasi program  ini,” ujarnya. 

Rabu, 23 Juli 2025 lalu, Menteri Koperasi Budi Arie menerima wartawan SUAR di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta. Ia mengaku optimistis program ini bakal berjalan baik. Ia juga memaparkan berbagai strategi agar Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan dan memberikan dampak positif ke masyarakat. Petikannya: 

SUAR: Banyak yang menganggap program koperasi desa merah putih ini program top down, jadi bukan murni inisiatif masyarakat. Tanggapan Anda?

BUDI ARIE: Enggak, ini ide-nya doang. Dan jangan alergi sama kata top down. Apa yang salah top-down? Karena adanya Koperasi Desa Merah Putih ini membuktikan negara punya keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. 

Kalau nggak top-down berarti negara enggak punya inisiatif dong membangun ekonomi rakyatnya. Jadi konsepnya negara hadir di sana. Kita mau ada keberpihakan dulu. 

Adanya koperasi desa merah putih ini membuktikan negara punya keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. 

SUAR: Kalau begitu bagaimana jalur partisipasi rakyat di program ini? 

BUDI ARIE: Koperasi ini didirikan di desa-desa, nah, kepemilikannya dan anggotanya adalah warga desa. Selain itu, seluruh warga negara berhak mengawasi pengelolaan koperasi desa ini.

SUAR: Pemerintah mengklaim sudah ada 80.000 lebih koperasi desa yang sudah dibentuk. Kira-kira apakah semuanya akan berjalan? 

BUDI ARIE: Sekarang ini kita sedang memulai chapter kedua. Sebelumnya kita sudah lewati chapter pertama, aktivasi. Sudah ada pengaktifan 80.000 koperasi tadi. Saya juga tidak menyangka secepat ini. 

Nah, baru kita sekarang masuk fase kedua ini, yaitu  pengoperasian. Nanti saat beroperasi kan koperasi ini akan melakukan pelayanan.  Udah mulai bisa operasinya melayani masyarakat. Itu. 

Nah, baru fase ketiga itu monitoring, evaluasi, dan perkembangan bisnis atau usahanya. 

SUAR: Anda yakin program ini bisa berjalan? 

BUDI ARIE: Ya tentu saja semua tidak akan selalu berjalan dengan seperti yang diharapkan. Tapi taruhlah ada sebagian yang jalan dan sukses, dari 400 koperasi desa yang jalan misalnya di satu kabupaten, ada 100 yang bagus, ya yang 300 koperasi yang kurang perform akan diprotes warganya. Kenapa enggak bisa sukses. Jadi semuanya akan langsung diawasi rakyat. Ini yang membuat saya yakin. 

SUAR: Koperasi desa juga diharapkan untuk efisiensi distribusi, seperti apa konsepnya? 

BUDI ARIE: Sejak awal saya lapor ke Presiden, pengembangan koperasi in kan memang ke sana, memberikan kepastian, salah satunya soal harga. Sekarang kan di lingkungan masyarakat itu ada tengkulak, Nah, untuk melawan itu kita kita juga perlu alat perlawanan, tengkulak senjatanya apa? Duit, kan. Nah, kita sediakan modal di awal, Jadi senjatanya harus diimbangi untuk melawan tengkulak ini.  

Jadi dengan adanya koperasi desa ini, kita ingin memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Karena kita mau dekatkan rantai distribusi, dari layer-nya yang bisa sampai tujuh, bisa tinggal tiga. Nanti yang untung siapa, masyarakat juga, kan. 

Ini juga sama dengan yang disampaikan presiden, kita ingin menghilangkan vampir-vampir ekonomi. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kanan) memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut membahas persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 19 Juli 2025 mendatang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

SUAR: Bagaimana dengan pemilihan pengurus, ada persyaratan khusus? 

BUDI ARIE: Ya perlu SLIK yang valid. Pengurus juga tidak boleh memiliki hubungan darah dengan kepala desa, biar tidak ada konflik kepentingan. Pokoknya istri, saudara, anak, menantu kepala desa atau yang punya hubungan darah tidak bisa menjadi pengurus koperasi desa ini. 

SUAR: Terkait upaya agar pengelolaan koperasi desa tetap sesuai GCG, apa pencegahan yang akan dilakukan? 

BUDI ARIE: Ya dengan digitalisasi. Tidak ada perputaran uang dalam pengelolaan koperasi desa. Semua digitalisasi. Nanti bisnisnya pakai sistem semacam channeling. Kerjasama dengan perusahan pupuk menjual pupuk murah, misalnya, pemerintah yang langsung berurusan mengenai kontraknya, koperasi desa bertanggung jawab sebagai distributor, jadi akan aman dari potensi penyelewengan. 

SUAR: Apakah akan didorong semuanya akan menjadi koperasi konsumen saja nantinya? 

BUDI ARIE: Jadi kan harus kita lihat pertama kali waktu kita ingin bangun itu kan tujuannya ke mana? Semua hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Makanya koperasi desa ini lebih condong jadi koperasi konsumen. Menyediakan sembako, LPG, beras, minyak goreng, kopi, dan sebagainya.  

Belum kita bicara koperasi sebagai produksi. Kalau doktrinnya pak, koperasi itu harus produksi, distribusi, dan industri. Ini semua berhubungan dengan konsumen. 

Jadi secara filosofi, fungsi koperasi desa ini untuk memfasilitasi peningkatan produktivitas dan konsumsi warga desa.Jadi untuk mengakselerasi ekonomi di desa 

SUAR: Tapi apakah cukup hanya melalui koperasi untuk bisa memakmurkan masyarakat? 

BUDI ARIE: Jadi strateginya begini. Dengan adanya koperasi desa ini kita mendekatkan modal ke desa. Selama ini kan orang desa, rakyat ada ide bisnisnya, modalnya susah. Walaupun ketemu modal, akhirnya tangguh lah. Selain itu juga mendekatkan teknologi ke desa. Kita paksa semuanya cashless. Sehingga transformasi digitalnya berlangsung cepat.Karena pemanfaatan teknologi itu kunci peningkatan produktivitas. 

Nah, yang ketiga, yang strategis adalah melatih masyarakat bersama-sama jadi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha kan ada kalkulasinya. Untuk rugi. Kalaupun, namanya usaha pasti ada ruginya. sebagai risiko rugi kan. Tapi bukan fraud.

Tapi intinya semua bersama-sama, kolektif kolegial. Karena kalau cuma sendirian, gampang patah. S