Selamat pagi, Chief…
Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.
Dari Lawatan Presiden, RI Bisa Pelajari Kiat Ketahanan Energi Jepang
- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengumuman 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo, pada Senin, 30 Maret 2026. Kesepakatan yang tercapai dalam forum tersebut memiliki nilai total sebesar 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp401,71 triliun.
- Adapun tiga di antaranya mencakup kerja sama di sektor energi, yaitu:
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Pertamina (Persero) dalam kerja sama strategis pembangunan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela;
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Pertamina Hulu Energi dalam kemitraan eksplorasi hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara;
- Nota Kesepahaman INPEX dan PT. Supreme Energy Rajabasa dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa
Anggota WTO Sepakat Terapkan Aturan Perdagangan Digital Global
- Negara yang tergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi menyepakati aturan dasar untuk perdagangan digital global dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 yang berlangsung di Yaoundé, Kamerun. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data konsumen, kelancaran arus data lintas batas, hingga penghapusan hambatan perdagangan digital. Meski tak diadopsi seluruh anggota WTO, aturan ini tetap bisa dijalankan melalui skema plurilateral oleh negara-negara pendukung.
Industri Petrokimia Hadapi Kelangkaan Pasokan di Tengah Larangan Lintasi Hormuz
- Kenaikan harga minyak global akibat eskalasi konflik di Selat Hormuz mulai memberikan tekanan signifikan terhadap industri petrokimia dan manufaktur di Indonesia, membuat margin industri semakin rendah dan risiko inflasi sektor riil. Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), Suryandi, menilai ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz mulai memberikan tekanan terhadap sektor manufaktur dan infrastruktur di Indonesia melalui potensi kenaikan harga energi global. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya produksi industri, terutama yang bergantung pada bahan baku berbasis energi, sekaligus menguji ketahanan rantai pasok domestik.
Imbangi Injeksi Rp100 triliun ke Perbankan dengan Memperkuat Permintaan
- Setelah menginjeksikan Rp200triliun kepada Himpunan Bank Negara (Himbara) pada September 2025, pemerintah kembali menyuntikkan dana Rp100 triliun ke perbankan. Kementerian Keuangan kembali memindahkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan sebagai upaya menambah likuiditas perekonomian dan menekan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara di tengah ketidakpastian. Meski memiliki dasar yang kuat, kebijakan ini perlu diimbangi dengan upaya memperkuat permintaan lewat penyehatan daya beli dan iklim persaingan usaha.
Video Pilihan: Pemerintah Siapkan B50 Hadapi Lonjakan Harga Minyak
Pemerintah Siapkan B50 Hadapi Lonjakan Harga Minyak
Pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji
Agung Mahesa Fikri
Konflik Timur Tengah Berimbas Pada Beban Biaya Produksi
- Ketidakpastian di jalur perdagangan utama dunia secara langsung akan mengerek biaya logistik dan asuransi, yang pada akhirnya membebani harga barang-barang impor. Sebagai negara yang masih bergantung pada arus perdagangan global, Indonesia kini berada di posisi rentan terhadap multiplier effect yang merambah mulai dari sektor energi hingga logistik. Kekhawatiran para pelaku usaha semakin beralasan jika menilik struktur impor Indonesia berdasarkan golongan penggunaan barang. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa impor didominasi oleh bahan baku/penolong yang mencapai 169,3 miliar dolar AS, diikuti oleh barang modal senilai 50,1 miliar dolar AS. Ketergantungan yang tinggi pada bahan baku/penolong ini menciptakan efek domino bagi inflasi di tingkat konsumen. Jika biaya perolehan bahan baku meningkat akibat konflik global, pengusaha dihadapkan pada dua pilihan sulit.
Kombinasi Kilang dan Kebijakan Biodiesel Kunci Dihentikannya Impor Diesel
- Kepastian Indonesia untuk menghentikan impor diesel menjadi babak baru dalam peta ketahanan energi nasional. Ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diesel domestik menjadi alasan utama. Keputusan untuk menghentikan impor diesel tidak lepas dari keberhasilan dalam melakukan optimalisasi aset strategis melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), khususnya di Kilang Balikpapan yang kini memiliki kapasitas pengolahan hingga 360 ribu barel per hari. Penguatan infrastruktur ini memastikan bahwa kebutuhan bahan bakar mesin diesel diklaim dapat terpenuhi tanpa harus melakukan impor.
Rilis Indeks Keyakinan Industri (IKI) Maret 2026. Kementerian Perindustrian akan merilis IKI pada Selasa 31 Maret 2026 pukul 13.00 WIB di Ruang Nuri Lantai 2, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. IKI merupakan riset versi pemerintah yang digunakan untuk memotret kinerja industri manufaktur.
Perpanjangan Pelaporan SPT Pajak. Kementerian Keuangan memperpanjang pengumpulan pelaporan SPT yang semula biasanya berakhir paling lambat 31 Maret, tahun ini diperpanjang jadi paling lambat 30 April 2026. Gunakan kesempatan perpanjangan waktu ini untuk mengoptimalkan pelaporan pajak.
"Kesulitannya bukan terletak pada mengembangkan ide-ide baru, melainkan pada melepaskan diri dari ide-ide lama." (John Maynard Keynes - Ekonom Dunia)
Selamat beraktivitas, Chief.
Tim SUAR
