Kaleidoskop Manufaktur 2025 dan Outlook Manufaktur 2026

Selamat pagi, Chief…

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Outlook Manufaktur 2026: Masih Bertumbuh tapi Dibayangi Ketidakpastian Global dan Isu Pengupahan

Pertumbuhan sektor manufaktur tahun 2026 diproyeksikan masih stabil meskipun masih dibayangi perlambatan ekonomi global dan isu pengupahan. Dunia usaha masih terus melakukan ekspansi karena permintaan domestik yang terus meningkat, dan diperlukan kebijakan yang tidak rumit untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan ketiga 2025, industri pengolahan bertumbuh 5,54% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini lebih rendah ketimbang pertumbuhan industri pengolahan di triwulan kedua 2025 yang sebesar 5,68%. Pada triwulan dua 2025 dan triwulan tiga 2025, pertumbuhan industri lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional.
Industri manufaktur masih akan tetap jadi kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2026. Dengan besarnya kontribusi terhadap PDB, sektor manufaktur diharapkan bisa memberikan lapangan kerja yang luas pada masyarakat. Ini agar masyarakat tak lagi menjadi pengangguran, memperoleh mata pencaharian, yang ujungnya bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Data BPS Agustus 2025 menyebutkan, sektor industri manufaktur menyerap 13,86% dari total penduduk bekerja Indonesia. Ini menempatkan sektor ini jadi kontributor terbesar ketiga dalam penyerapan tenaga kerja di bawah sektor pertanian di posisi teratas dan sektor perdagangan di posisi kedua. Namun, masih dari data BPS, industri manufaktur jadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB pada triwulan ketiga 2025, dengan nilai sebesar 19,51% dari total PDB.

Baca selengkapnya di sini.

Catatan dari Kinerja Sektor Manufaktur Sepanjang 2025

Kinerja sektor manufaktur sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekspansif didorong oleh permintaan domestik dan investasi, kebijakan pemerintah pun ikut mendorong kinerja industri manufaktur. Membuka kembali rekam peristiwa selama satu tahun, SUAR mencatat beberapa peristiwa signifikan yang menjadi highlight sektor manufaktur tahun ini.

Baca selengkapnya di sini.

Uang Beredar Lebih Tinggi Berkat Pertumbuhan Kredit 7,9%

Bank Indonesia (BI) mengumumkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 8,3% year-on-year (YoY) pada November 2025. Selain peningkatan tagihan bersih kepada pemerintah pusat, penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 7,9% pada November 2025 juga mendorong pertumbuhan tersebut. Sinyal ini diharapkan memicu konsumsi riil Kuartal-IV 2025 yang akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan. Pertumbuhan M2 yang tercatat sebesar Rp 9.891,6 triliun tersebut didorong pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,4% YoY senilai Rp 5.748 triliun didorong perkembangan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, serta uang kartal di luar bank umum dan BPR.

Baca selengkapnya di sini.

Menghitung Angka Alfa yang Dapat Menaikkan Kesejahteraan Pekerja

Setiap tahun, perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) menimbulkan perdebatan dan berujung dengan ketidakpuasan baik di pihak pekerja/buruh maupun pemberi kerja. Pembahasan selalu terkait dengan kesenjangan antara UMP dengan realitas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terjadi di berbagai daerah. Analisis Tim SUAR terhadap selisih atau gap nominal antara UMP 2025 dan KHL 2026 menunjukkan potret kesejahteraan pekerja/buruh yang timpang di Indonesia.
Berdasarkan tiga kategorisasi yang disusun (Aman-Moderat-Kritis), hanya terdapat tiga provinsi yang masuk dalam kategori Aman dengan gap positif dalam arti UMP lebih tinggi dari KHL. Kategori Moderat atau Menengah adalah gap negatif dengan KHL lebih tinggi antara Rp 1 hingga Rp 1 juta dibandingkan UMP, terjadi di 39,5% atau sekitar 15 provinsi di Indonesia. Adapun pada kategori Kritis, yang dialami lebih dari separuh provinsi di Indonesia (52%) terjadi gap negatif dengan kesenjangan yang lebih tinggi, yaitu KHL lebih tinggi (di atas Rp 1 juta) dibandingkan UMP. Sebanyak 20 provinsi berada dalam lubang defisit yang dalam, dengan D.I. Yogyakarta ( minus Rp 2,34 juta), Bali (minus Rp 2,26 juta), Kalimantan Timur (minus Rp 2,16 juta), dan Kepulauan Riau (minus Rp 2,09 juta) menempati puncak teratas sebagai wilayah dengan gap negatif paling tinggi.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah Indonesia secara resmi mulai memberlakukan kebijakan bea keluar untuk ekspor produk emas pada hari Selasa, 23 Desember 2025. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini menetapkan tarif progresif antara 7,5% hingga 15%, yang besarannya bergantung pada jenis produk emas serta harga referensi global. Misalnya, jika harga referensi berada di kisaran 2.800 dollar AS hingga di bawah 3.200 dollar AS per troy ounce, tarif yang dikenakan adalah 7,5%–12,5%, dan akan meningkat menjadi 10%–15% jika harga acuan menyentuh 3.200 dollar AS atau lebih. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung program hilirisasi mineral di dalam negeri, menjamin pasokan domestik, serta membidik tambahan penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun (sekitar 180 juta dollar AS) pada tahun mendatang.

Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) menyelenggarakan webinar bertajuk Membangun Ketahanan Logistik Pangan dan Energi Sumatera yang Tangguh Bencana: Analisis Krisis, Kebijakan, dan Strategi ke Depan. Webinar ini akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, pukul 08.30–11.30 WIB melalui platform Zoom. Acara yang didukung oleh Kemenko Bidang Pangan RI dan Pertamina Patra Niaga yang akan menghadirkan para ahli seperti Dr. Nani Hendiarti, Hari Purnomo, dan Prof. Kuncoro Harto Widodo untuk membedah solusi strategis agar rantai pasok di wilayah Sumatera tetap adaptif di tengah situasi krisis. Informasi lebih lanjut terkait dengan webinar tersebut dapat langsung diakses melalui Pustral UGM.