Jurus Genjot Pajak Tanpa Menekan Pengusaha hingga Skandal "Startup"

Selamat pagi Chief…

Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.

Jurus Menambah Pendapatan Pajak Rp 524 Triliun Tanpa Beratkan Dunia Usaha

Dalam laporan “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.” yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap bahwa dengan menerapkan instrumen pajak yang tepat, pemerintah bisa menambah penerimaan hingga Rp 524 triliun per tahun. Ini tanpa perlu memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Menurut Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, angka tersebut bukan hanya sekadar hitungan teknis, tetapi juga solusi strategis untuk mengatasi kebuntuan diskusi anggaran yang selama ini hanya berfokus pada pemangkasan. "Angka-angka itu masuk akal secara teknis, tetapi tidak secara politik," ujarnya.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, dengan postur fiskal saat ini, dunia usaha berharap pemerintah bisa mempercepat restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM, menjadi bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

Baca selanjutnya di sini.

Peran Vital Industri Pembiayaan dan LKM dalam Mendorong Ekonomi Rakyat

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya( PVML) Agusman menjelaskan bahwa melalui kegiatan unggulan (flagship) yang pertama ini, OJK berupaya memperluas akses pembiayaan, terutama bagi sektor produktif dan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro (Aslindo), Burhan, turut menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran sentral dalam menjawab kebutuhan finansial masyarakat desa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional (unbankable).

Selain itu, juga ada lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan pembiayaan, fintech, hingga pergadaian. Semuanya punya peranan dan pasarnya masing-masing.

Baca selanjutnya di sini.

Skandal eFishery dan Investree Tak Surutkan Minat Investor

Mantan CEO dan pendiri eFishery Gibran Huzaifah diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan modus menggelembungkan pendapatan. Padahal sebelumnya, startup yang berdiri Oktober 2013 ini terus berkembang dan menjadi primadona baru ekosistem ini. Bahkan, eFishery telah berhasil menyabet status unicorn atau startup bervaluasi lebih dari 1 miliar dollar AS pada awal 2023.

Masalah Investree mencuat ke publik karena lonjakan kredit macet. Perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi ini membukukan lonjakan kredit yang tidak sehat. Pemegang saham mayoritas Investree Singapore Pte Ltd memutuskan untuk memberhentikan Adrian Gunadi sebagai Direktur Utama. OJK juga sudah mencabut izin usaha Investree sejak 21 Oktober 2024. Adrian yang buron juga masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berstatus red notice terhitung sejak 7 Februari 2025.
Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro mengatakan jika dilihat secara pasar, Indonesia masih menjanjikan bagi startup karena pertumbuhan ekonomi stabil dan penggunaan teknologi yang cukup masif. Kasus dugaan penipuan eFishery memang memberikan kesan buruk terhadap investor, tapi kasus ini hanya dilakukan satu startup bukan semua startup di Indonesia.

Baca selanjutnya di sini.

Membidik Peluang di Balik Indonesia–Peru CEPA

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, kerja sama ini akan membuka akses preferensial bagi lebih dari 90% pos tarif kedua negara, lompatan yang diharapkan bisa mendorong nilai perdagangan bilateral menuju target ambisius yakni USD 5 miliar.
Meski berlabel Comprehensive, IP CEPA untuk tahap awal akan difokuskan pada perdagangan barang. Pendekatan bertahap (incremental approach) ini sebelumnya juga diterapkan dalam perundingan dengan Chile, sebelum diperluas ke sektor jasa dan investasi. Tahap pertama meliputi penghapusan atau pengurangan tarif, ketentuan asal barang (rules of origin), prosedur kepabeanan, pengamanan perdagangan, serta pengaturan terkait hambatan teknis dan standar kesehatan dan keamanan pangan (SPS). Setelah implementasi berjalan, kedua negara akan melanjutkan perundingan ke sektor jasa, investasi, kekayaan intelektual, hingga ekonomi digital.

Baca selanjutnya di sini.

Provinsi di Luar Jawa yang Tumbuh Lebih Konsisten

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12% pada triwulan II 2025. Secara spasial, Pulau Jawa yang menyumbang kontribusi terbanyak (56,94%) terhadap PDB nasional menunjukkan pertumbuhan 5,24%. Disusul Sumatera yang berkontribusi 22,20% tumbuh 4,96%. Selanjutnya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 3,73%, Kalimantan 4,95%, Sulawesi 5,83%, serta Maluku dan Papua (3,33%).
Dari triwulan I ke triwulan II 2025, Provinsi Papua Tengah, Lampung, dan Kalimantan Selatan masing-masing tumbuh 14,15%, 9,33%, dan 8,10%. Jika ditarik lima tahun ke belakang, pertumbuhan tiga provinsi tersebut secara konsisten terus meningkat. Provinsi lain seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua mengalami lonjakan laju pertumbuhan di tahun 2021, namun mengalami penurunan hingga 2024.

Baca selanjutnya di sini.

Indonesia International Smart City Expo & Forum 2025 (IISMEX) : Acara ini akan diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada 13-15 Agustus 2025. Acara ini merupakan ajang kolaborasi penting yang dihadiri oleh 28 kementerian dan lembaga, serta para pelaku bisnis. Sebagai salah satu pameran teknologi, ICT, dan IoT terbesar di Indonesia, IISMEX 2025 menjadi platform untuk mempertemukan para pemasok solusi kota pintar dari berbagai negara dengan para pengambil keputusan, seperti perwakilan pemerintah dari kementerian dan otoritas lokal, CEO, manajer, arsitek, insinyur, dan pengembang properti. Terdapat banyak rangkaian acara yang dihadirkan dalam forum tersebut, untuk informasi lengkapnya dapat langsung mengakses media sosial IISMEX atau mengunjungi website https://iismex.com/.

IPXpose Indonesia 2025: Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), akan diadakan di Smesco Jakarta pada 13-16 Agustus 2025. Acara ini merupakan sebuah event komprehensif yang menampilkan berbagai kegiatan menarik, termasuk pameran, forum eksekutif, lokakarya, business matching, kontes, klinik kekayaan intelektual (KI), dan pemberian penghargaan. Acara ini ditargetkan untuk menarik partisipasi dari para inovator, pemilik bisnis, investor, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual. Informasi tiket gratis dan berbagai rangkaian acara dapat diakses melalui website Ipxpose.dgip.go.id.