Pemerintah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan mendorong peningkatan investasi melalui penguatan sektor unggulan berbasis rempah, bahari, dan ekonomi lingkungan. Adapun strategi yang ditempuh mencakup kolaborasi kawasan, kemudahan perizinan, serta optimalisasi potensi lokal.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan, kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah daerah lebih proaktif dalam menarik investasi. Ia menegaskan peran kepala daerah tidak lagi sebatas regulator, tetapi juga harus aktif mempromosikan potensi wilayahnya.
“Makanya mau tidak mau kepala daerah itu harus endorse langsung terkait dengan potensi maupun investasi yang ada di daerah. Dia harus turun, dia harus sampaikan, dia jadi pedaganglah seperti itu,” kata Tauhid, Jumat (25/4/2026).
Dari sisi kesiapan, Ternate telah memiliki infrastruktur dasar seperti bandara, Pelabuhan Ahmad Yani, pelabuhan peti kemas, serta pelabuhan penyeberangan yang mendukung konektivitas dan distribusi logistik. Kota ini juga mengandalkan komoditas rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis sebagai basis ekonomi, yang diperkuat dengan penetapan city branding “Ternate Kota Rempah” sejak 2022.
“Tidak ada komoditas yang memegang peranan penting di dalam perkembangan peradaban modern kecuali rempah,” ujar Tauhid.
Selain rempah, sektor bahari menjadi fokus pengembangan, mencakup marine tourism, pengolahan hasil laut, akuakultur, serta konsep blue economy. Pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti cold storage dan industri pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menekankan pentingnya kolaborasi kawasan sebagai strategi utama menarik investasi. Ia menyebut penyempitan transfer keuangan daerah mendorong pemerintah untuk lebih kreatif dalam membangun kerja sama.
“Transfer keuangan daerah yang membuat fiskal di daerah itu menyempit, itu memang membuat kita harus kreatif dan memutar otak bagaimana kolaborasi bisa terjadi,” jelas Ahmad Laiman.
Menurut Ahmad, Ternate dan Tidore harus diposisikan sebagai satu ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Ia menggambarkan Ternate sebagai pintu gerbang, sementara Tidore menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi dan pariwisata.
“Ternate adalah pintu gerbang Maluku Utara. Di samping pintu gerbang itu kalau ibarat rumah itu, itu ruang tamunya ada di Tidore,” kata dia.
Tidore menetapkan tiga sektor utama investasi, yakni pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Kebijakan ini didasarkan pada karakter wilayah yang tidak memiliki sumber daya mineral, tetapi kaya sumber daya alam berbasis lingkungan.
“Tidore adalah daerah yang sama dengan Ternate, tidak punya tambang, sumber daya mineral yang dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi daerah. Tetapi kami punya laut, kami punya gunung, kami juga punya hutan,” ujar Ahmad.
Pendekatan pembangunan juga diarahkan pada keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Pada 2024, Tidore diusulkan sebagai wilayah buffer konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati di tengah aktivitas pertambangan di wilayah sekitar. Di sektor perikanan, peluang investasi mencakup budidaya, pengolahan hasil laut, pembangunan cold storage, serta industri filet tuna. Sementara di sektor pariwisata, kawasan konservasi seperti Teluk Kahia Masolo menjadi daya tarik utama.
Ahmad juga menyoroti keunggulan kompetitif Tidore dari sisi tingkat persaingan yang relatif rendah.
“Untuk waktu terbaik untuk berinvestasi di Kota Tidore Kepulauan sekarang karena low competition. Pasti akan sangat rendah kompetisi di sana memungkinkan untuk masuk ke sana,” ujarnya.
Ia menambahkan, investor yang masuk lebih awal berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar melalui first mover advantage. Pemerintah daerah juga membuka akses informasi investasi secara terbuka bagi calon investor.
Baik Ternate maupun Tidore menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam mendorong investasi.
“Yang paling terpenting adalah kolaborasi multipihak ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Ternate pun seperti itu,” kata Tauhid.
Dari UMKM hingga hilirisasi
Di tingkat nasional, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM) menyelaraskan strategi penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ekonomi kreatif, serta hilirisasi komoditas unggulan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara Handi Susila menyatakan bahwa penguatan UMKM, kualitas SDM, dan kejelasan data investasi menjadi kunci menarik investor. BI juga mengandalkan program Regional Investor Relation Unit (RIRU) untuk promosi investasi ke investor global.
“Di promosi investasi pun kami juga ada program, ada Regional Investor Relation Unit, RIRU, yang nantinya kita dapat melakukan promosi investasi dengan beberapa potensial investor yang ada di luar negeri juga,” tutur Handi.
Namun, ia menegaskan kesiapan data menjadi faktor utama.
“Namun demikian memang potensi yang ditawarkan harus jelas, harus clean and clear, harus jelas dulu dari data-datanya dan sebagainya,” kata Handi.
BI juga mendorong UMKM memperluas pasar melalui skema agregator. Ia menjelaskan, para pengusaha berkesempatan dalam satu minggu itu bertemu dengan para agregator-agregator yang siap untuk menerima produk mereka.
Di sektor ekonomi kreatif, BI menyoroti pengembangan wastra yang masih terbatas dari sisi jumlah penenun dan variasi desain.
“Jumlah penenun yang ada saat ini juga masih berkisar sekitar 15 sampai 20 penenun, desain untuk tenunan sendiri juga masih sangat terbatas,” kata dia. Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan tenaga ahli serta mendorong sinkronisasi pendidikan vokasi dengan industri.
Sementara itu, BKPM menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, khususnya pala. Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha BKPM Hasyim Daeng Barang menyebut ketergantungan pada sektor tambang tidak berkelanjutan.
Ia mengungkapkan bahan baku pala dari Maluku Utara selama ini dikirim ke daerah lain untuk diolah. Untuk mengatasi hal tersebut, BKPM mendorong penyediaan insentif investasi, termasuk lahan dan kemudahan perizinan, serta pemanfaatan peta potensi investasi (PIR) yang telah dilengkapi studi kelayakan.
Di sisi pelaku usaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Maluku Utara Abdurrakhman Lahabato menilai tantangan utama terletak pada akses pasar, konsistensi pasokan, dan pembiayaan. Ia menyebut potensi UMKM cukup besar, namun distribusinya belum optimal.
Menurut Abdurrakhman, hal tersebut bisa diatasi dengan jaringan ritel modern.
“Di Asosiasi Pengusaha Ritel itu punya 48.000 ritel modern dan ribuan ritel non-modern. Bisa kita kerjasamakan,” kata dia.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan akan pentingnya konsistensi pasokan, serta keterbatasan akses pembiayaan. Oleh sebab itu, dia mendorong dukungan pendanaan yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
“Problem di investor atau pengusaha itu ketepatan suplai, kualitas suplai, kualitas barang itu harus kontinu. Kalau cuma 5 miliar pasti pengusaha lokal enggak berani investasi,” pungkasnya.
Kolaborasi demi potensi daerah
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam mendorong penguatan investasi di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan melalui pendekatan jemput bola, kolaborasi dengan sektor swasta, serta promosi potensi daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, Ternate dan Tidore memiliki potensi besar, namun kerap menghadapi kendala akses dan jarak dari pusat ekonomi nasional. Karena itu, Apeksi mengambil peran untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan investor maupun pemangku kepentingan di tingkat pusat. Ia menyebut, upaya tersebut dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan langsung antara pemerintah daerah dan mitra strategis, termasuk BUMN, swasta, serta lembaga keuangan.
“Bagaimana agar Kota Tidore Kepulauan maupun Kota Ternate ini bisa mendapat peluang yang sama dengan kota-kota lainnya. Kita sudah sering melihat upaya-upaya yang dilakukan berbagai kota lain, tapi Apeksi menganggap ada dua kota yang sangat potensial tapi kadang-kadang peluangnya sering terhambat,” kata Alwis.
Investasi butuh kepastian, bukan sekadar insentif
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair) Rahma Gafmi menegaskan kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan terkait indikator perbaikan investasi, yang mencakup kemudahan berusaha, transparansi regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, efektivitas penegakan hukum, serta kualitas regulasi.
Rahma menjelaskan, kemudahan berusaha dapat diukur melalui proses perizinan, waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, serta biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha. Selain itu, transparansi regulasi dan efektivitas penegakan hukum dinilai menjadi indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan investor.
“Kemudahan berusaha bisa dilihat dari proses perizinan, waktu memulai bisnis, dan biaya. Transparansi regulasi serta efektivitas penegakan hukum juga menjadi indikator penting,” beber Rahma kepada Suar.id.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Dalam konteks reformasi struktural, Rahma menilai upaya perbaikan birokrasi dan regenerasi aparatur negara yang berintegritas merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sektor publik. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup jika tidak diiringi dengan reformasi sistem kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi menarik investasi di daerah. Menurut Rahma, pemerintah daerah perlu mendorong hilirisasi industri dan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada komoditas mentah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Rahma menambahkan, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperkuat guna mendorong peningkatan investasi sekaligus transfer teknologi. Ia menilai peran pemerintah seharusnya tidak dominan dalam mengelola seluruh sektor ekonomi.
“Pemerintah tidak seharusnya memonopoli. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar kepercayaan meningkat dan korupsi dapat dihindari,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpang tindih. Menurutnya, lemahnya koordinasi kerap menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan investasi di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, penguatan ekonomi hijau dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Rahma menilai pendekatan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang.
Dengan berbagai indikator tersebut, Rahma menekankan bahwa perbaikan iklim investasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup aspek hukum, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia.
