Komitmen pemerintah menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan mulai menunjukkan hasil konkret.

Daya tarik total 25 KEK yang tersebar dari Sabang hingga Merauke terbukti berhasil menembus total investasi senilai Rp294,4 triliun atau USD 3,6 miliar terhitung dari tahun 2021 hingga September 2025.

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manangsang mengatakan jumlah ini masih akan bertambah sebelum tutup tahun nanti.

“KEK menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis untuk kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai tinggi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/12).

Ia mengatakan tujuan utama KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing bangsa dengan cara menarik investasi melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi investor. 

Terdapat 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai daerah dengan fokus sektor industri, manufaktur, digital, pariwisata dan kesehatan, serta jasa lainnya seperti Maintenance Repair Overhaul (MRO).

25 daftar KEK diantaranya KEK Arun Lhokseumawe (Aceh), KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara), KEK Batam Aero Technic (Kepulauan Riau), KEK Galang Batang (Kepulauan Riau), KEK Kendal (Jawa Tengah), KEK Gresik (Jawa Timur), KEK Sorong (Papua Barat Daya), KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Palu (Sulawesi Tengah).

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Nongsa (Kepulauan Riau), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Lido (Jawa Barat), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Likupang (Sulawesi Utara), KEK Mandalika (NTB), KEK Kura-Kura Bali (Bali), KEK Sanur (Bali), KEK Singhasari (Jawa Timur), KEK Tanjung Sauh (Kepulauan Riau) dan KEK Setangga (Kalimantan Selatan).

"Nilai investasi tersebut didominasi oleh KEK sektor industri pengolahan dan manufaktur seperti KEK Gresik, Kendal, Galang Batang, Sei Mangkei, dan Nongsa," kata Edwin.

KEK juga dilaporkan berhasil menyerap 28.094 tenaga kerja selama periode Januari-September 2025 yang didominasi oleh KEK Kendal, Gresik, Mandalika, Tanjung Lesung, dan Sei Mangkei. 

Dari sisi perdagangan, beberapa KEK seperti Sei Mangkei, Palu, Bitung, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Kendal, dan Gresik turut memperkuat daya saing ekspor dengan kontribusi sebesar Rp20,33 triliun hingga pertengahan 2025.

Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berupa insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi.

Insentif fiskal mencakup fasilitas perpajakan seperti pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, serta pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara itu untuk fasilitas non-fiskal meliputi kemudahan keimigrasian, perizinan, dan arus masuk-keluar barang.

Edwin mengakui masih banyak kritikan dan masukan yang diterima pemerintah terkait fasilitas kemudahan, seperti birokrasi yang masih panjang, perizinan yang lama dan pemberian insentif pajak yang tertunda.

Pihaknya menerima kritikan tersebut dan membuka ruang diskusi setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan investor.

Jadi pendorong pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia (BI) meyakini target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada tahun 2026 dapat dicapai melalui transformasi struktur ekonomi yang berfokus pada penguatan sektor riil dan hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA) yang dapat dilakukan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan pengembangan KEK merupakan salah satu indikator yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“BI mendukung penuh pengembangan KEK sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong investasi di berbagai daerah. KEK terbukti mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerahnya di atas rata-rata nasional,” ujar dia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada (28/11).

Strategi lain yang didorong BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan moneter dan makroprudensial.

BI akan terus menggunakan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, dan peningkatan insentif makroprudensial.

BI juga akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pembayaran digital dan penguatan infrastruktur sistem pembayaran. 

Total investasi KEK Kendal Rp182 triliun.

Direktur Eksekutif Kawasan Industri Kendal (KIK) Juliani Kusumaningrum mengatakan realisasi investasi yang diperoleh KEK Kendal sepanjang Januari-September 2025 mencapai Rp 182 triliun.

Angka investasi tersebut menggambarkan bahwa KEK Kendal dilirik oleh investor dan menjadi tempat tujuan investasi.

Keunggulan KEK Kendal antara lain lokasi yang cukup strategis, Berada di jalur penting seperti Jalan Tol Trans Jawa, jalur Pantai Utara Jawa, dan dekat dengan Pelabuhan Internasional Tanjung Emas.

KEK Kendal juga fokus pada industri berteknologi tinggi,KEK Kendal memfokuskan pada industri berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi, dan aplikasi khusus yang mendukung industri 4.0.

“ Kendala yang masih dihadapi KEK Kendal adalah pengurusan perizinan masih panjang dan ia berharap pemerintah bisa segera mengatasinya,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/12).

Sektor yang mendominasi KEK Kendal adalah sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja lebih dari 35 ribu orang.

Sementara itu, Direktur KEK Tanjung Kelayang Daniel Alexander Natipulu mengatakan potensi KEK Tanjung Kelayang cukup besar namun masih terkendala konektivitas infrastruktur.

“Tantangan utama yang dihadapi KEK Tanjung Kelayang adalah konektivitas transportasi yang belum optimal seperti akses penerbangan langsung yang minim,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/12).

Daniel berharap pemerintah bisa memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan infrastruktur di KEK Tanjung Kelayang.

Selain itu, tantangan lain yang masih dihadapi adalah masalah perizinan dan regulasi yang kompleks, serta adanya gangguan seperti praktik mafia tanah yang menghambat investasi.