Sebagai mesin pertumbuhan, pemerintah kota tidak pernah kehabisan gagasan memacu produktivitas kota demi andil yang lebih besar bagi PDB nasional. Namun, tanpa investasi urban yang berkelanjutan, gagasan itu niscaya sulit diwujudnyatakan. Strategi menarik modal untuk pembangunan kawasan urban menjadi sangat dibutuhkan, mulai dari iklim yang sejuk bagi investor hingga rencana yang konsisten.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyatakan, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,96% year on year, resiliensi Jakarta untuk tetap tumbuh di tengah tekanan urban menjadi salah satu modal mempersiapkan diri berlomba memasuki Top 50 Global City pada 2030. Rencana terstruktur dan jelas telah dipersiapkan Pemerintah Provinsi DKJ untuk mencapai target jangka menengah tersebut.
"Prioritas kami adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, di samping infrastruktur urban, liveability dan kebutuhan dasar warga Jakarta, ketahanan iklim, akselerasi digital, dan peningkatan investasi urban demi memperluas masyarakat urban kelas menengah," ucap Pramono saat memberikan sambutan kunci dalam forum Unlocking Investment for Sustainable Cities di Jakarta, Selasa (03/02/2026).
Pramono mengakui competitiveness sebuah kota ditentukan dari kemampuannya menarik investasi. Tahun 2025, ia mencatat, Jakarta berhasil menarik investasi senilai USD 16,9 miliar dengan investor terbesar berasal dari Singapura, yakni sebesar USD 3,05 miliar atau Rp48,07 triliun.
Meskipun besaran investasi tersebut menandakan kepercayaan global terhadap Jakarta, Pramono menugaskan jajaran Pemprov DKJ untuk mampu menarik investasi lebih besar. Politisi PDI Perjuangan tersebut berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan izin berusaha dan pengembangan sektor investasi yang mengedepankan keberlanjutan (sustainability).
"Sebagai gubernur, saya selalu mengingatkan anak buah saya di Balai Kota untuk membuat investor dan dunia usaha percaya pada Jakarta. Inisiatif Jakarta Investment Forum dan Jakarta Collaboration Fund tidak hanya akan menarik modal, tetapi juga mekanisme inovatif memperkuat ekosistem pembangunan dan fondasi kemandirian fiskal Jakarta untuk membangun tanpa memberatkan APBD," tegas Pramono.
Tiga jalur
Dorongan investasi urban untuk memacu performa pertumbuhan kota tidak lepas dari tantangan yang saat ini dihadapi. Dekan Cities and Local Governments Institute Asia Pasifik Bambang Susantono menggarisbawahi kedudukan Jakarta sebagai pusat perputaran ekonomi dan mobilitas sekitar 35 juta penduduk termasuk dari kota penyangga membuatnya tidak bisa melangkah sendirian.
"Di Jakarta, perputaran ekonomi terus berlangsung bersamaan dengan penggerusan Pantai Utara Jawa yang membuat kota ini sekarang sedang tenggelam. Situasi ini merupakan kenyataan yang menuntut keseimbangan antara pembangunan dan iklim," ucap mantan Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara itu.
Guna mencapai keseimbangan tersebut, menurut Bambang, investasi urban yang ditarik masuk ke Jakarta perlu masuk dalam tiga jalur strategis: pemenuhan kebutuhan dasar warga seperti air bersih, sanitasi, perumahan, dan transportasi; ketahanan menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem; serta lompatan menjadi smart city dengan pemanfaatan Internet of Things, AI, dan mahadata.
"Pendekatan investasi urban lewat tiga jalur strategis ini perlu dilakukan secara serius karena Jakarta tidak bisa menunggu lebih lama. Apabila Jakarta berhasil mencapai akselerasi, maka kota-kota lain di Indonesia akan segera mengikutinya juga," cetusnya.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Apabila pendekatan dan fokus tersebut sudah dimiliki, Facility Director Indonesia-Australia Partnership for Infrastructure Steven Chaytor menilai implementasi fokus dalam kebijakan yang jelas dan konsisten akan mengundang modal swasta masuk tanpa diundang atau ditarik.
Bagi investor swasta, terutama dari mancanegara, mekanisme derisking process secara bertahap alih-alih mengajukan pembiayaan langsung akan menyediakan waktu bagi investor untuk mencerna dan memahami arah pembangunan kota secara menyeluruh.
"Harapan utama setiap investor adalah familiarity dengan proyek yang dijanjikan. Karena itu, setelah memetakan titik-titik program yang potensial bagi investor, memastikan mereka familiar dan memahami varian skema pembiayaan yang disediakan berdasarkan kualifikasi proyek tersebut merupakan tahap yang jangan sampai dilupakan," jelasnya.
Sebagai studi kasus, Chaytor menilai Jakarta memiliki dua keunggulan guna menarik investasi urban. Pertama, peluang revitalisasi aset-aset pemerintah daerah yang selama ini terbengkalai untuk disentuh dan dikelola swasta sebagai ruang publik berorientasi profit. Kedua, memaksimalkan mekanisme land value capture untuk pendanaan bagi infrastruktur publik yang menjanjikan peningkatan nilai tanah secara berkesinambungan.
Berbagi pandangan dengan Chaytor, Global Head Marketing ZTE Corporation Lucas Barria menyatakan, ekspektasi Jakarta menjadi smart city perlu menjelaskan outcome yang diharapkan, bukan mempersoalkan teknologi yang harus dibeli. Apabila outcome dari rencana smart city tersebut jelas, pengembangan untuk menentukan bankability proyek tersebut menjadi lebih mudah.
"Investasi urban membutuhkan tiga syarat: Key Performance Indicators yang jelas, manajemen proyek yang saling terhubung, dan pelaksana proyek yang tangguh. Agar investasi tidak terbengkalai, Project Management Office perlu dibentuk untuk menangani sebuah proyek dari awal sampai memenuhi semua KPI yang ditetapkan," tegas Barria.
Akomodatif
Dalam perspektif swasta, Direktur Pelaksana Ciputra Group Harun Hajadi menganggap investasi urban tidak berbeda dengan penanaman modal lain yang sangat menitikberatkan besaran return. Namun, khusus Jakarta, investor juga umumnya akan melihat seberapa jauh sebuah proyek memiliki prospek keberlanjutan dan tahan menghadai pergantian pemerintah.
"Beberapa kali pergantian gubernur sempat menyebabkan sebuah proyek investasi terdampak dan tidak dilanjutkan. Karena itu, investasi urban di Jakarta membutuhkan jaminan berupa agreement yang kuat, hitam di atas putih, sehingga proyek tidak terbengkalai saat menghadapi pergantian pemerintahan. Investor tentu sangat memperhatikan ini," ucap Harun.
Baca juga:
Gianie
Cita-cita Jakarta untuk masuk dalam daftar Top 50 Global City, menurut Harun, sangat mungkin dicapai apabila regulasi untuk menarik partisipasi swasta memacu performa kota sebagai mesin pertumbuhan bersifat akomodatif, direvisi tepat pada waktunya, serta menjawab kebutuhan pembangunan kota global, termasuk segmen yang jarang diperhatikan.
"Contohnya, sebuah kota global butuh pengembangan seni budaya, tetapi kalau pajak hiburannya sangat tinggi, bagaimana orang mau investasi di sektor ini. Jika regulasi itu ramah bagi investasi, kapital akan datang sendiri. Semua kota perlu mempersiapkan diri untuk menyesuaikan aturannya, bahkan sebelum masalah terjadi," jelasnya.
Singapura menjadi contoh keberhasilan yang dinilai Harun dapat menjadi contoh bagi Jakarta. Alih-alih terkendala karena berusaha mematuhi regulasi, peraturan itu perlu dirancang khusus sesuai karakteristik proyek, sehingga ketika proyek dijalankan, tidak ada lagi harmonisasi aturan yang perlu dilakukan atau hambatan regulasi.
"Investable city ditandai dengan advokasi terus-menerus tentang kebutuhan utama para investor untuk menanamkan modal dalam pengembangan sebuah kota, termasuk aturan yang mengakomodasi, dirancang khusus untuk mengundang masuknya modal swasta untuk ikut mengembangkan masa depan kota yang berkelanjutan," pungkas Harun.
