Pengusaha industri tekstil menilai wacana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) perlu dikaji secara mendalam karena bisa membebani industri tekstil nasional.

Sementara sejumlah ekonom mengatakan momentum pembentukan BUMN tekstil saat ini belum tepat, dan menekankan bahwa tekanan utama industri tekstil justru berasal dari faktor eksternal dan kebijakan perdagangan, bukan semata aspek produksi.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengusulkan agar pendanaan Danantara dikelola dalam bentuk Industrial TPT Fund mengingat industri ini sangat kompetitif dan berbasis efisiensi biaya.

“Pendekatan fund memungkinkan dana diarahkan ke peremajaan mesin, adopsi teknologi produksi yang lebih efisien, serta penguatan segmen dyeing dan finishing yang selama ini menjadi titik lemah,” kata Anne melalui keterangan tertulis (17/1/2026).

Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (14/1). Pemerintah, kata Airlangga, akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil, bukan sekadar menghidupkan kembali entitas lama.

Airlangga mengatakan pendanaan USD6 miliar akan disiapkan oleh Danantara. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai sektor strategis, terutama di tengah ketidakpastian global dan risiko kebijakan tarif Amerika Serikat yang kembali meningkat.

Anne menegaskan penguatan industri tekstil juga membutuhkan dukungan kawasan industri terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti air baku, energi kompetitif, including energi terbarukan, serta fasilitas IPAL terpusat. "Hal ini menjadi krusial untuk memenuhi standar ekspor global yang semakin ketat, terutama terkait isu lingkungan dan jejak karbon," ujarnya.

Lebih lanjut, Anne mengatakan hal ini perlu berjalan paralel dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan fiskal dan logistik, serta penguatan inovasi. 

“Penguatan SDM yang berdaya saing harus berjalan seiring dengan kemudahan fiskal dan logistik agar industri TPT bisa tumbuh berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja secara optimal,” ujar Anne.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani yang mengatakan pembentukan BUMN tekstil harus mempertimbangkan risiko crowding out terhadap swasta.

“Industri tekstil adalah sektor yang sangat kompetitif. Ketika entitas negara masuk terlalu jauh sebagai pelaku usaha langsung, sementara memiliki akses pada modal murah dan preferensi kebijakan, risiko distorsi pasar menjadi nyata,” ujar Shinta.

Apindo mendorong Danantara dikembangkan sebagai platform kolaborasi dan co-investment, bukan sekadar operator bisnis.

Di saat yang sama, reformasi pendukung, kemudahan fiskal dan logistik, optimalisasi kawasan berikat, serta kepastian regulasi, dinilai mutlak diperlukan agar investasi benar-benar tepat sasaran.

Mengisi bolong-bolong

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI)  Redma Gita Wirawasta menilai persoalan utama berada di sektor midstream, khususnya industri pertenunan, pencelupan dan penyempurnaan (finishing), serta di hulu poliester pada tahap polimerisasi.

“Ini bukan masalah baru dan bukan hanya soal pendanaan. Struktur industrinya ada, tapi bolong-bolong. Tanpa pembenahan di titik itu, sulit bagi industri hilir untuk bersaing,” ujar Redma kepada SUAR.

Ia menekankan bahwa masuknya BUMN tekstil tidak otomatis memperbaiki kondisi industri jika tidak disertai sinkronisasi kebijakan. Menurut dia, stimulus fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, hingga energi harus terintegrasi agar investasi memiliki dampak sistemik. 

“Kehadiran BUMN memang membuat perhatian pemerintah lebih intens, tapi kebijakan pendukungnya tidak boleh eksklusif. Harus berlaku untuk seluruh industri agar tidak melanggar prinsip perdagangan internasional,” katanya.

Redma juga mengingatkan agar investasi negara tidak dilakukan setengah-setengah. Dengan dana besar, menurutnya pemerintah didorong untuk langsung menggunakan teknologi terbaru berbasis robotik dan kecerdasan buatan. 

Redma menilai, penguatan hulu dan midstream menjadi prasyarat utama jika pemerintah ingin mengejar target ekspor tekstil hingga USD 40 miliar. Tanpa bahan baku domestik yang kuat, industri garmen Indonesia akan terus tertinggal dari sisi lead time, terutama untuk pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa yang secara geografis jauh dari Indonesia.

“Kalau bahan bakunya masih impor, kita kalah waktu. Mau tidak mau, ekspor garmen harus didukung oleh hulu dan midstream yang kuat di dalam negeri. Di situlah lubang-lubang ini harus ditutup,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menegaskan problem utama tekstil Indonesia bukan terletak pada absennya pelaku negara, melainkan pada iklim usaha yang belum kompetitif.

Menurutnya, persoalan tersebut tercermin dari praktik perburuan rente, regulasi yang berbelit, lemahnya kepastian hukum, hingga dominasi negara yang justru membatasi ruang gerak pelaku swasta.

"Pembentukan BUMN tekstil baru dinilai tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang sudah lama membebani industri. Peran BUMN seharusnya dibatasi pada sektor-sektor yang memang tidak diminati atau tidak dapat dijangkau oleh swasta, alih-alih masuk ke industri yang sudah memiliki ekosistem pelaku usaha," ujar dia.

Pandangan serupa disampaikan Tauhid Ahmad, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang menilai industri tekstil domestik saat ini terhimpit oleh membanjirnya produk impor dan tekstil ilegal di pasar dalam negeri, melemahnya permintaan ekspor, terutama dari Amerika Serikat akibat kebijakan tarif, serta tingginya ketergantungan bahan baku impor.

Di sisi lain, regulasi perdagangan dan keuangan dinilai belum cukup kondusif untuk menopang daya saing industri. Dalam skenario terburuk, Tauhid memperingatkan, BUMN tekstil justru berisiko tidak balik modal dan menanggung kerugian besar.

“Kalau kebijakan perdagangannya tidak dibenahi, industri bisa mati suri,” ujarnya.

Tauhid menilai, peran BUMN akan lebih masuk akal jika difokuskan pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan penguatan negara, seperti otomotif, petrokimia, besi dan baja, elektronik, serta mesin dan perlengkapan industri, bukan pada tekstil yang persoalannya lebih kompleks dan lintas kebijakan.

Harus tidak impor

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin menilai keberhasilan BUMN tekstil tidak semestinya diukur dari keuntungan jangka pendek. Indikator yang lebih relevan, menurut dia, adalah berkurangnya ketergantungan impor bahan baku, meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, serta naiknya produktivitas tenaga kerja melalui teknologi dan efisiensi energi.

“BUMN bisa menjadi penopang industri nasional jika fokus pada hulu dan intermediate, serta menjadi contoh penerapan teknologi modern dan energi yang lebih kompetitif,” kata Saleh melalui keterangan tertulis (17/1/2026).

Pandangan tersebut diperkuat pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto. Ia menilai daya saing tekstil Indonesia merosot akibat ketertinggalan teknologi dan biaya produksi yang kurang kompetitif dibanding negara berupah rendah seperti Bangladesh dan Vietnam. Karena itu, jika Danantara kembali masuk ke industri ini, strategi diferensiasi menjadi kunci.

“BUMN tidak bisa masuk dengan pendekatan lama. Perlu segmentasi pasar yang berbeda dan kemitraan dengan eksportir tekstil berpengalaman agar tidak memulai dari nol,” ujar Toto kepada Suar (17/1/2026).

Sebelumnya, Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan pihaknya terbuka mengelola investasi tekstil, termasuk jika tingkat imbal hasilnya lebih rendah, selama ada manfaat ekonomi yang lebih luas. 

Rosan menyampaikan, setiap rencana investasi dilakukan melalui studi kelayakan (feasibility study) dan asesmen menyeluruh. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga keberlanjutan bisnis, struktur pasar, hingga dampak ekonomi yang lebih luas. 

“Tentunya kita ada kriteria atau parameter yang harus dipenuhi. Termasuk juga parameter lapangan pekerjaan,” kata Rosan usai ditemui di Konferensi Pers Capaian Investasi Sepanjang 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).