Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mendorong percepatan transisi energi nasional melalui sektor ketenagalistrikan dengan target pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mendominasi sekitar 74% di tahun 2060, menjadi salah satu pilar utama pencapaian target Net Zero Emission (NZE).
Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ario Panggi Pramono Jati mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik rata-rata sebesar 6,9% hingga 2060, dengan sektor industri menjadi pendorong utama pada fase awal.
"Dalam proyeksi bauran energi, pemerintah menargetkan pembangkit EBT mendominasi hingga sekitar 74% pada 2060. Pembangkit fosil masih akan beroperasi dalam porsi terbatas, namun dilengkapi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) untuk menekan emisi," kata Ario dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (27/1/2025)
Selain itu, nuklir juga masuk dalam strategi jangka panjang, dengan kontribusi sekitar 14% terhadap produksi energi pada 2060. Ario menambahkan elektrifikasi sektor rumah tangga dan transportasi juga diperkirakan meningkatkan permintaan listrik secara bertahap.
Berdasarkan data kementerian, capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga tahun lalu baru mencapai 15,75%. Capaian ini membuat Indonesia gagal mencapai target EBT yang dipatok dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yakni sebesar 23% pada tahun 2025.
Dari sisi kapasitas, Ario menjelaskan, pemerintah memproyeksikan total kapasitas pembangkit mencapai 443 GW pada 2060, dengan lebih dari 40% berasal dari Variable Renewable Energy (VRE).
Tingginya porsi VRE mendorong kebutuhan sistem penyimpanan energi atau storage hingga sekitar 34 GW untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Tingginya VRE ini menuntut pengembangan storage yang besar agar intermitensi bisa diantisipasi dan sistem tetap reliabel,” kata Ario.
Ario menjelaskan, saat ini terdapat 67 wilayah usaha ketenagalistrikan di Indonesia, dengan PLN sebagai pemegang wilayah usaha terbesar. Hingga Desember, total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 100 gigawatt (GW), namun masih didominasi pembangkit berbasis energi fosil sebesar 85%.
"Sementara energi baru terbarukan (EBT) baru berkontribusi sekitar 15% atau 15,6 GW dari total kapasitas. Kalau dilihat dari kepemilikan wilayah usaha, PLN menguasai sekitar 75% dari total kapasitas pembangkit. Selain itu, pembangkit dari captive power juga cukup signifikan, sekitar 21% dari total kapasitas,” jelas dia.
Sejumlah tantangan, kata dia, juga menjadi perhatian seperti pusat beban listrik terkonsentrasi di Jawa-Bali dan Sumatra, sementara potensi EBT tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan NTB.
"Untuk itu, pemerintah merancang pengembangan super grid nasional yang menghubungkan antarwilayah hingga 2060 guna mendukung pemanfaatan EBT secara optimal," ujar dia.
Insentif yang agresif
irektur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyoroti perlunya insentif yang lebih agresif dan variatif untuk mendorong pengembangan energi terbarukan secara masif. Berdasarkan kajian INDEF tahun 2025, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034, namun bauran energi fosil masih mendominasi.
“Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal melalui Perpres 112 Tahun 2022, seperti tax allowance, pembebasan bea masuk, hingga dukungan pembiayaan. Namun dibandingkan negara lain, insentif kita masih terbatas,” ujar Esther.
Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam, China, India, dan Inggris yang telah menerapkan feed-in tariff, lelang kompetitif, hingga skema Contract for Difference (CfD) untuk menarik investasi EBT.
Menurutnya, mekanisme pengadaan listrik di Indonesia yang masih didominasi penunjukan langsung dan seleksi langsung perlu diarahkan menjadi lebih kompetitif dan transparan.
INDEF juga mengidentifikasi berbagai tantangan pengembangan EBT, mulai dari kondisi geografis kepulauan, keterbatasan SDM terampil, pembiayaan yang mahal akibat tingginya Net Interest Margin perbankan, hingga keterbatasan rantai pasok industri komponen dalam negeri.
Meski demikian, peluang pengembangan EBT dinilai sangat besar karena keragaman potensi energi di tiap daerah serta kebutuhan listrik domestik dan industri yang terus meningkat.
“Kita punya potensi besar dan investor sebenarnya menunggu. Tinggal bagaimana kepastian regulasi, insentif, dan mekanisme pengadaan bisa mendorong investasi EBT lebih masif,” kata Esther.
Kesiapan infrastruktur
Menurut Vice President of Infrastructure PT PLN (Persero), Deden Nabudu, sebagai operator dan penyelenggara sistem ketenagalistrikan nasional, PLN menyatakan siap mendukung penuh agenda transisi energi menuju target net zero emission pada 2060. Dukungan tersebut tercermin dalam perencanaan dan realisasi pembangunan pembangkit, transmisi, serta penguatan sistem kelistrikan nasional.
Hingga 2025, PLN telah meresmikan sekitar 26 pembangkit dengan total kapasitas hampir 3,2 gigawatt (GW), serta 11 proyek transmisi dan gardu induk dengan kapasitas sekitar 4.004 gigavolt ampere (GVA). Capaian ini disebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung transisi energi.
Namun, realisasi transisi energi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat masih adanya tantangan penerimaan publik terhadap pembangunan pembangkit, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dari sisi bauran energi, PLN menargetkan penurunan porsi batu bara dari sekitar 64% menjadi 46% pada 2034, dengan tetap mengoperasikan PLTU melalui penerapan teknologi penangkap karbon serta pengoperasian yang lebih fleksibel. Pembangkit gas dan battery energy storage system (BESS) disiapkan sebagai bagian dari pembangkit transisi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai elektrifikasi rumah tangga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita sekaligus menekan emisi dan beban subsidi energi, khususnya LPG.
Untuk diketahui, wacana pengalihan penggunaan LPG bersubsidi ke kompor listrik pernah mengemuka di DPR, namun masih menghadapi tantangan dari sisi keselamatan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan.
Sugeng mengungkapkan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,3 juta metrik ton, dengan beban subsidi gas dalam APBN 2026 yang hampir menyentuh Rp83 triliun. Kondisi tersebut mendorong munculnya gagasan elektrifikasi rumah tangga secara masif, termasuk mengganti penggunaan LPG dengan kompor listrik.
“Secara hitung-hitungan ekonomi, elektrifikasi rumah tangga perlu didorong, tetapi konsekuensinya harus sudah zero accident,” ujar Sugeng.
Sementara itu, dalam UU EBT, sejumlah isu krusial seperti power wheeling telah disiasati melalui skema sewa jaringan. Persoalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga disebut mulai menemukan titik temu, seiring pendekatan pemerintah yang lebih menekankan pada peningkatan keekonomian dan percepatan pengembangan energi terbarukan nasional.
