Sejumlah pengamat pertanian pada Rabu (29/4) mengingatkan rencana ekspor pupuk urea Indonesia ke sejumlah negara perlu dicermati. Apalagi kondisi eskalasi geopolitik global masih penuh ketidakpastian.
Hal tersebut menanggapi rencana pemerintah untuk mengekspor pupuk urea ke sejumlah negara dengan total komitmen mencapai sekitar 1 juta ton.
Pengamat Pertanian CORE, Eliza Mardian, mengatakan Indonesia sebaiknya menempatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama, sebagaimana langkah yang dilakukan China dengan membatasi ekspor demi menjaga pasokan domestik.
"Pupuk itu instrumen penting ketahanan pangan dan stabilitas harga juga, sehingga kita itu idealnya memiliki buffer stock yang cukup untuk mengantisipasi musim tanam puncak, eskalasi geopolitik yang blm tahu kapan akhirnya," katanya pada SUAR, Selasa (28/04/2026).
Eliza mengatakan jika Indonesia ekspor pupuk urea di kondisi surplus tipis, risikonya adalah pemerintah harus melakukan intervensi mahal ketika terjadi gangguan pasokan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergiur melakukan ekspor hanya karena harga pupuk dunia sedang meningkat. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dinilai harus memastikan kebutuhan pangan tetap tercukupi dan harga tetap terjangkau.
"Pupuk itu bukan sekadar komoditas dagang doang, tetapi instrumen produksi strategis. Kelangkaan pupuk akan langsung menurunkan produktivitas, menaikkan biaya usaha tani, dan pada akhirnya konsumen kita yang menanggung," katanya.
Ia mengingatkan pemerintah tidak berfokus pada “apakah kita bisa ekspor", tetapi “apakah petani kita sudah benar-benar aman dan tercukupi kebutuhannya”. Jika petani masih kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, maka ekspor dengan kondisi surplus tipis bisa membahayakan ketersediaan pupuk ke depannya.
"Prioritas pertama harus tetap pada stabilitas produksi pangan domestik, bukan surplus perdagangan pupuk," kata Eliza.
Baca juga:
Tria Dianti
Pendapat senada disampaikan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, yang mengatakan secara produksi Indonesia masih memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan ekspor pupuk urea.
Menurutnya, total produksi urea nasional mencapai sekitar 14 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di bawah angka tersebut sehingga Indonesia dalam kondisi surplus.
Ia juga menjelaskan, ekspor urea sebenarnya bukan hal baru.
"Sejak dulu sebenarnya kita sudah mengekspor urea. Dan apalagi saat ini harga urea itu sedang tinggi-tingginya. Di pasar internasional harganya US$690,5 per ton, itu melonjak drastis dibanding tahun 2025 yang US$350," katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan risiko kelangkaan di pasar domestik tetap perlu diantisipasi. Menurutnya, jika pasokan dalam negeri terganggu, kelompok yang paling terdampak adalah petani, terutama petani sawit rakyat yang tidak mendapatkan pupuk subsidi.
Dwi mengaku menerima laporan dari jaringan petani sawit di Riau bahwa harga urea nonsubsidi di tingkat petani melonjak tajam dalam dua pekan terakhir. Harga sebelumnya sekitar Rp350 ribu per karung 50 kilogram, lalu naik menjadi Rp400 ribu, Rp500 ribu, hingga kini mencapai sekitar Rp600 ribu per karung.
Ia menilai lonjakan harga pupuk di tingkat petani tidak lepas dari kenaikan harga internasional yang turut diikuti produsen swasta di dalam negeri.
Karena itu, ia meminta pemerintah tetap menjaga harga pupuk nonsubsidi di tingkat usaha tani meskipun ekspor tetap berjalan.
"Syukur-syukur pemerintah ubsidi yang non-subsidi. Yang disubsidi kan hanya petani pangan, padi yang lahannya kurang dari 2 hektar," katanya.
Ke Australia, India, dan Filipina
Indonesia bakal mengekspor pupuk urea ke sejumlah negara dengan total komitmen mencapai sekitar 1 juta ton. Salah satu negara yang dituju adalah Australia dengan pengiriman tahap pertama sebesar 250 ribu ton.
Rencana ekspor tersebut mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon pada Selasa (21/4/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo telah setuju mengekspor 250 ribu ton pupu urea ke Australia.
“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250 ribu ton pada tahap pertama,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain Australia, Indonesia juga menjajaki ekspor pupuk urea ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton.
Dengan pendekatan tersebut, sambung Teddy, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.
“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingginya minat terhadap pupuk urea Indonesia didorong harga yang kompetitif. Hal itu didukung kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas untuk industri pupuk di kisaran US$6 per million metric british thermal units (MMBTU) sehingga harga pupuk tetap terjaga.
Airlangga mengatakan India, Filipina, maupun Australia telah meminta kepada Indonesia untuk mengekspor ke negaranya. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah baru menyetujui ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250 ribu ton.
“Jadi, Indonesia punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” kata Airlangga.
Pastikan pemenuhan dalam negeri
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan produksi untuk mendukung rencana pemerintah dalam memanfaatkan peluang ekspor pupuk urea ke pasar global. Langkah ini dilakukan dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri sebagai prioritas utama.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global, perusahaan memiliki ketahanan pasokan yang kuat, khususnya untuk komoditas urea.
“Arahan dari Kementerian Pertanian melalui Pak Wakil Menteri Pertanian sangat jelas. Kita ekspor ketika kebutuhan dalam negeri cukup,” kata Rahmad akhir pekan lalu.
Rahmad menambahkan bahwa sebagai salah satu produsen urea terbesar di dunia, Pupuk Indonesia memiliki posisi strategis sebagai stabilisator pasokan urea global di tengah disrupsi rantai pasok pupuk. Dinamika global tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar melalui ekspor, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional dan ketahanan pangan regional.
“Di tengah gejolak global, banyak orang selalu berpikir kita pasti rentan. Tapi ternyata di sektor industri pupuk kita itu kita tidak rentan, justru malah bisa mengambil posisi sebagai salah satu penyelamat ekosistem pangan regional. Karena kita bisa membantu negara-negara yang membutuhkan pupuk,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut. Namun, kebijakan ekspor tetap akan dilakukan secara hati-hati, dengan memastikan kebutuhan petani dalam negeri telah terpenuhi.
Rahmad menegaskan rencana ekspor ini tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk dalam negeri dengan memperhitungkan masa tanam. Pupuk Indonesia hanya melaksanakan ekspor berdasarkan penugasan resmi pemerintah dan setelah memastikan ketersediaan pupuk bagi petani aman saat masa tanam.
“Nah, kita tidak mungkin akan mengekspor ketika musim tanam. Sudah disepakati bahwa kita mengekspor di luar musim tanam,” ucap Rahmad.
Adapun Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi urea mencapai 9,4 juta ton per tahun, lebih tinggi dari kebutuhan domestik yang berada pada kisaran 6–7 juta ton per tahun. Kapasitas ini didukung oleh ketersediaan bahan baku utama berupa gas alam yang dijamin pemerintah, baik dari sisi volume maupun harga.
Kapasitas produksi tersebut turut menopang ketersediaan stok pupuk yang hingga 14 April 2026 mencapai sekitar 1,2 juta ton baik subsidi maupun non-subsidi. Stok tersebut akan terus diperkuat dengan produksi harian yang berjalan dengan optimal.
“Saat ini (stok kami) 1,2 juta ton. Jadi 1,2 juta ton ditambah dengan produksi kita yang setiap hari itu untuk urea saja sekitar 25 ribu ton per hari. Ditambah untuk NPK kita itu kira-kira sekitar 15 ribu ton per hari. Jadi sangat cukup,” kata Rahmad.
Lebih jauh, Pupuk Indonesia juga memastikan di tengah fluktuasi harga pupuk global, pemerintah memastikan harga pupuk subsidi tetap stabil. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang telah diturunkan sebesar 20% pada Oktober 2025 menjadi instrumen untuk melindungi petani dari gejolak harga internasional, sehingga keterjangkauan pupuk tetap terjaga.
“HET pupuk subsidi untuk petani akan tetap sama. Artinya ketika harga dunia naik, harga pupuk subsidi di Indonesia justru turun,” kata dia.
Utamakan kebutuhan dalam negeri
Rencana ekspor tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Ia menilai pemerintah tetap harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi.
Menurut Herman, kondisi global saat ini berpotensi mengganggu rantai pasok serta meningkatkan biaya produksi pupuk, mengingat sekitar 60% komponen biaya pupuk berasal dari gas. Ia juga menyoroti harga pupuk internasional yang disebut telah naik tajam sejak awal 2026.
"Jadi menurut saya Pupuk Indonesia menahan diri dulu, seluruh kemampuan produksinya adalah untuk memenuhi terhadap kebutuhan dalam negeri, kemudian cadangannya adalah untuk menstabilkan terhadap harga dalam negeri," katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai praktik spekulasi dan penimbunan pupuk yang dapat merugikan petani serta menurunkan produktivitas pertanian. Karena itu, pengawasan distribusi pupuk harus diperketat.
Dalam jangka panjang, Herman menilai Indonesia perlu memperkuat riset dan teknologi pertanian, mulai dari pengembangan benih unggul, efisiensi penggunaan pupuk, peningkatan unsur hara, hingga modernisasi industri pupuk nasional.
Dengan begitu, produktivitas pertanian dapat meningkat dan ketergantungan terhadap subsidi maupun impor dapat dikurangi secara bertahap.
"Tidak bisa kita hanya mengandalkan terhadap kegiatan yang regularitas, kegiatan yang menjauhkan diri dari riset dan teknologi. Karena riset and development and teknologi, saya kira inilah keniscayaan ke depan yang bisa meningkatkan produktivitas kita," katanya.
