Peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin strategis, seiring meningkatnya partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Demikian semangat perjuangan R.A. Kartini yang kembali digaungkan dalam peringatan Hari Kartini 2026 yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena menyampaikan bahwa perempuan Indonesia mencakup hampir separuh populasi nasional, dengan partisipasi dalam angkatan kerja yang hampir mencapai 57%.
"Kontribusinya juga semakin nyata sebagai contoh di birokrasi Sekitar 57% ASN itu perempuan," kata Sophia dalam acara yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema "Kartini Menginspirasi, Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas, Senin (20/4/2026).
Namun di sisi lain, sambungnya, perempuan masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender dengan sekitar 80% korbannya adalah perempuan. Selain itu, sekitar 46 persen perempuan masih menghadapi beban ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan peran perempuan belum sepenuhnya diiringi dengan sistem dukungan yang memadai. Dalam situasi seperti ini perempuan tidak hanya dituntut untuk berdaya tapi juga mengampu mengambil peran untuk mengambil keputusan penting. Di sini lah nilai kemandirian dan integritas menjadi sangat relevan," kata Sophia.
Grafik kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan tren mengkhawatirkan sepanjang tahun 2025. Merujuk pada laporan terbaru Komnas Perempuan, tercatat ada 376.529 kasus yang terlaporkan, atau mengalami eskalasi sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 330.097 kasus.
Dari total tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 22.848 laporan, disusul oleh kekerasan psikis (15.727) dan fisik (14.126). Secara geografis, konsentrasi kasus tertinggi ditemukan di Pulau Jawa, di mana Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 63.001 laporan, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing mencatatkan angka di atas 44 ribu kasus.
Sophia juga menyoroti hasil berbagai studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi representasi perempuan dalam pemerintahan, maka semakin rendah tingkat persepsi korupsi, khususnya pada sistem dengan akuntabilitas yang kuat. Kondisi tersebut tercermin dari skor indeks persepsi korupsi dan gender gap index yang lebih baik di negara-negara dengan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan.
Sementara itu, indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada angka 34, masih di bawah rata-rata global. Selain itu, peringkat gender gap index Indonesia berada di posisi 97.
"Menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam kesetaraaan," katanya.
Sophia juga mengaitkan peran perempuan dengan program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh terkait penguatan reformasi tata kelola, hukum, dan pemberantasan korupsi. terkait penguatan reformasi, tata kelola, hukum dan pemberantasan korupsi Diharapkan peran serta perempuan itu sangat bisa membantu dan bisa mengoptimalkan upaya-upaya tersebut.
Karenanya, OJK menghadirkan acara peringatan Hari Kartini 2026 yang tidak hanya mengenai kepemimpinan perempuan, tetapi juga bagaimana perempuan dapat mengoptimalkan tata kelola di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan perempuan dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Budaya integritas
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas. Di keluarga, perempuan menjadi pendidik pertama yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Sedangkan di masyarakat perempuan berperan sebagai penggerak sosial dan di dunia kerja perempuan semakin banyak tampil sebagai pemimpin yang menjunjung nilai integritas.
"Di dalam ruang-ruang inilah budaya integritas dibangun secara nyata dan perlahan, tetapi konsisten. Meneladani Kartini hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita mengambil sikap. Apakah kita berani menjaga independensi dalam berpikir? Apakah kita akan tetap teguh memegang integritas dalam setiap keputusan?," katanya.
Rini menegaskan integritas merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Tanpa integritas, kebijakan yang baik pun akan kehilangan legitimasi. Salah satu tantangan integritas yang sering muncul adalah konflik kepentingan, yang kerap hadir secara samar dan memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.
Namun, integritas tidak hanya dibentuk oleh sistem, tetapi oleh nilai yang dihidupkan dalam diri setiap individu.
"Di sinilah peran perempuan menjadi sangat penting. Kartini telah menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya simbol emansipasi, tetapi simbol keberanian moral. Hari ini, perempuan hadir sebagai pemimpin di berbagai sektor, tidak hanya membawa profesionalisme, tetapi juga membawa perspektif empati, keadilan, dan keteguhan nilai," katanya.
Rini menegaskan independensi tanpa integritas hanya akan melahirkan kesombongan. Integritas tanpa keberanian hanya akan menjadi kelemahan. Namun, ketika keduanya berjalan bersama, akan melahirkan teladan seperti yang ditunjukkan oleh kartini.
Tantangan
Senada dengan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti tantangan perempuan di ruang publik maupun ruang pribadi. Dalam sambutannya yang diwakili oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Amruwani Dwi Lestari Ningsih, ia mengatakan perempuan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara karier, keluarga, dan pengembangan diri.
Perempuan masih sering dihadapkan pada diskriminasi, stereotip gender, dan hambatan strukturan lainnya dalam mencapai posisi dan pengakuan yang layak.
"Untuk mengatasi tantangan ini, perempuan perlu bersikap tegas dan gigih dalam mengajar ambisi mereka. Sambil tetap mempertahankan nilai-nilai etika dan integritas," katanya.
Arifah juga menyoroti tantangan di era digital, termasuk cyberbullying, tekanan media sosial, serta maraknya penipuan digital dan pinjaman online. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan kecerdasan dalam menggunakan teknologi untuk menjaga integritas pribadi terutama bagi perempuan.
"Demikian pula bagaimana perempuan harus cerdas berliterasi secara digital terkait dengan banyak hal judi online, tawaran-tawaran, pinjaman online, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan," katanya.
Turut juga Head of Economic & ESG Strategic Positioning Danantara Masyita dan Anggota Komisi XI DPR Anna Mu Awanan menyampaikan pandangan mereka mengenai peran perempuan.
Dalam video singkat, Masyita mengungkapkan sisi Kartini yang paling menginspirasi dirinya.
"Beliau itu adalah sistem thinker. Jadi beliau tidak hanya memikirkan apa yang terjadi ke dirinya tapi juga bagaimana bisa mengakses sistem sehingga perubahan bisa terjadi buat orang yang lebih banyak lagi," katanya.
Sementara itu, Anna Mu Awanah mengatakan perempuan harus melek digital dan aktif dalam berbagai aspek.
"Para kaum ibu-ibu juga harus melek digital yang positif karna di situ juga akan terjadi perubahan perilaku konsumsi putra putri kita sehingga kaum perempuan juga harus berpartisipasi aktif dala segala pembangunan dan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi," katanya.