Kenaikan harga avtur memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah darurat dengan menaikkan fuel surcharge guna menyokong operasional maskapai yang terhimpit biaya bahan bakar, sekaligus menetapkan kebijakan bea masuk 0% sebagai upaya mitigasi dampak inflasi tiket pesawat.
Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri menjadi titik lemah dalam menghadapi krisis energi saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor avtur pada awal tahun 2026 masih menunjukkan angka yang signifikan, yakni sebesar 117,64 ribu ton pada Januari dan 77,84 ribu ton pada Februari.
Di sepanjang 2025, tren impor avtur fluktuatif dengan puncak pertama terjadi pada Januari 2025 dengan volume 186,21 ribu ton senilai 135,39 juta dolar AS. Lonjakan selanjutnya kembali terjadi di akhir tahun pada Desember 2025 sebesar 157,6 ribu ton. Ketergantungan impor ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gejolak harga ketika distribusi terganggu.
Analisis dari International Air Transport Association (IATA) per 3 April 2026 mencatat kenaikan harga bahan bakar jet secara global sebesar 13,7% dalam sebulan terakhir. Wilayah Asia & Oceania, termasuk Indonesia, mencatatkan kenaikan bulanan tertinggi mencapai 18,6% dengan harga rata-rata menyentuh 1.802,86 dolar AS per metrik ton.
Angka tersebut jauh melampaui rata-rata global sebesar 1.650,48 dolar AS per metrik ton, menandakan bahwa tekanan ekonomi di kawasan Pasifik jauh lebih berat dibandingkan wilayah lain seperti Amerika Utara atau Eropa.
Secara tahunan, temuan analisis data oleh IATA mengungkapkan harga avtur global telah meroket hingga 132,1% dibandingkan tahun lalu, sementara di Asia & Oceania kenaikannya bahkan menembus 162,9%. Tingginya angka indeks di kawasan ini, yang mencapai 652,1, menunjukkan bahwa krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz telah menciptakan badai bagi industri penerbangan. Konsumen dihadapkan pada biaya transportasi udara yang meningkat.
