Cita-cita Indonesia yang maju perekonomiannya dan sejahtera masyarakatnya bisa terwujud bila dunia usahanya juga maju dan berkelanjutan. Hal ini bisa tercapai dengan ikhtiar yang bisa diwujudkan dengan berbagai cara deregulasi aturan & birokrasi, serta kepatian hukum & regulasi. Tentu yang terpenting adalah kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, pemerintah, intelektual, dan media massa.

Hal ini menjadi benang merah dalam acara peluncuran media SUAR di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Hadir memberikan kata sambutan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2019-2024 Suharso Monoarfa.

Selain itu juga hadir memberikan kata sambutan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Vice President Director PT Triputra Agro Persada Tbk Budiarto Abadi, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Begitu juga Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi, ekonom senior Hendri Saparini, dan cendekiawan pemikir kebangsaan Yudi Latif.

Hadir pula sejumlah sebagai undangan berbagai tamu istimewa mantan menteri, pengusaha kawakan, petinggi perusahaan, pemimpin redaksi, hingga akademisi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dunia usaha punya peran sentral dalam menjaga arah perekonomian Indonesia di tengah gejolak global. Ia menegaskan, tanpa suara kuat dari pelaku usaha, produktivitas nasional bisa mudah tergerus ketidakpastian.

“Dunia usaha kerap kali kehilangan suarnya ketika arah ekonomi berubah begitu cepat dan sulit diprediksi,” ujarnya di acara peluncuran media SUAR, Kamis (21/8/2025).

Airlangga menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia masih menunjukkan optimisme. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% dalam setahun terakhir berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,4 juta orang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan angka saja, melainkan juga keyakinan dari dunia usaha.

Peran dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi mencakup tiga hal. Yaitu, dunia usaha sebagai engine of collaboration, engine of transformation, dan engine of trust.

Sebagai engine of collaboration, dunia usaha bisa diajak bekerjasama dengan pemerintah seperti pengembangan proyek strategis nasional. Adapun peran dengan peran engine of transformation, dunia usaha bisa melakukan diversifikasi pasar untuk mendorong ekspor, masih banyak pasar yang belum dijajaki seperti Benua Afrika. Selain itu, dunia usaha juga harus melakukan pembaruan terhadap komoditas ekspor, jangan hanya berpatokan pada komoditas yang sama.

Dan yang terakhir, sebagai engine of trust, dunia usaha bisa menjadi partner untuk memberikan solusi bagi pemerintah.

“Dunia usaha siap maju bersama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas,” ujarnya.

Dukungan policital will dan regulasi

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menegaskan besarnya kontribusi dunia usaha untuk kemajuan sebuah negara. Pos diplomatik tempatnya bertugas menjadi contoh berharga.

"Dari sebuah negara tanpa sumber daya dengan pendapatan per kapita US$ 300 pada tahun 1965, dunia usaha yang andal membuat Singapura menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai US$ 100.000," ujar Suryopratomo dalam sambutannya, Kamis (21/8/2025).

Kontribusi itu, menurutnya, hanya berjalan karena peran pemerintah yang menempatkan dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada dunia usaha. Ia mengilustrasikan, jika suatu asosiasi pengusaha mengadakan kegiatan, menteri atau perdana menteri hampir selalu menyempatkan waktu untuk hadir sebagai bentuk dukungan untuk dunia usaha.

"Kehadiran mereka memberikan pesan, 'Sampaikan apa yang harus kami lakukan untuk membuat Anda lebih besar. Semakin besar bisnis Anda, semakin besar pendapatan kami," ujar Tommy, panggilan akrab Suryopratomo.

Terlepas dari kedekatan dan dukungan yang kuat tersebut, pemerintah menetapkan aturan main yang jelas dan menjamin integritas pejabat yang hanya akan terpilih jika mampu membuktikan kompetensinya. "Dengan aturan jelas seperti itu, ketika ada kasus suap, pemerintah sudah tahu harus mengejar siapa," ungkapnya.

Ekonom senior dan pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menekankan agar politik tidak hanya dimaknai secara sempit dalam arti stabilitas yang menjamin dunia usaha beroperasi stabil, melainkan sebagai kebijakan untuk mengurus masyarakat secara keseluruhan.

"Sekarang ini, yang pasti adalah ketidakpastian. Semisal, jika kita berbicara tentang pertanian, sebagaimana penekanan Presiden, maka kita harus tahu siapa yang melakukan produksi dan apakah akan melakukan hilirisasi seperti sektor pertambangan, atau kita punya konsep kebijakan lain yang mendorong inklusivitas?" papar Hendri dalam sambutannya.

Keharusan memandang politik secara luas itu jugalah yang menurutnya akan memberikan arah yang jelas di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan, alih‐alih terbebani dengan kebijakan tarif Trump, dunia usaha Indonesia dapat melihat kebijakan non‐tariffs measure Indonesia sebagai peluang memperluas pasar di luar Amerika Serikat.

"Dari sana kita akan melihat lebih jauh politik fiskal kita seperti apa, bagaimana pemerintah membelanjakan APBN, dan berkaca pada dampaknya bagi dunia usaha," imbuhnya.

Kolaborasi semua pihak

Adapun Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkualitas.
Menurutnya, meskipun data makro menunjukkan perkembangan positif, tantangan di lapangan, terutama terkait lapangan kerja, masih harus menjadi perhatian utama.

"Pertumbuhan ekonomi juga diukur berdasarkan pembukaan lapangan kerja. Jadi mau angkanya kayak apa? Kalau orang susah cari pekerjaan pasti dianggap belum sukses," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa berinvestasi di Indonesia masih berbiaya tinggi dan hal ini perlu diperbaiki agar investasi dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Sebagai anggota DPR RI, ia menegaskan akan mengawal dan memastikan apa yg menjadi target pemerintah dan menciptakan peraturan untuk mempermudah kegiatan dunia usaha.

"Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus benar-benar bisa menciptakan produktivitas, lapangan kerja, dan menjaga daya beli rakyat," tutupnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi menjelaskan, peran pemerintah kabupaten sangatlah krusial dalam perekonomian Indonesia. "60% kekuatan nasional kita ada di kabupaten," ujarnya, menggarisbawahi kontribusi signifikan dari daerah.

Ia mendukung peran media untuk memberikan informasi mengenai potensi dan strategi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas sebagai fondasi kemajuan ekonomi.

"Fondasi membangun Indonesia, pertama melalui SDM yang sehat jasmani, rohani, serta menguasai sains dan teknologi," jelasnya.

Vice President Director PT Triputra Agro Persada Group, Budiarto Abadi, menekankan pentingnya peran media dalam menjaga interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Ia menggambarkan media sebagai jembatan dua arah yang menghubungkan kepentingan publik dengan pembuat kebijakan. “Kalau kita bungkus semuanya, itu jadi seperti sebuah ekosistem komunikasi publik yang interaktif,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu membangun optimisme dan kepastian kepada dunia usaha untuk bisa bergerak maju. Namun, ia menilai praktik yang terjadi justru sebaliknya.

"Dunia usaha sering dihadapkan pada ketakutan dan keraguan," ujarnya. Sementara itu, pemerintah yang membutuhkan dukungan publik justru menghadapi tantangan berupa miskomunikasi.

Hal itu terjadi karena perubahan besar yang dibawa media sosial dalam arus informasi. Jika sebelumnya media konvensional berfungsi sebagai filter, kini dengan adanya media sosial, siapa pun bisa menjadi penyebar informasi tanpa saringan.

"Kondisi ini bikin berita-berita hoaks mudah menyebar dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun dunia usaha," katanya.

Dalam situasi itu, ia menilai media semakin memiliki peran strategis. Media dinilai mampu menghidupkan komunikasi sehat dan memastikan interaksi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah berjalan positif. Dengan itu, media dapat menjadi kolaborator yang menghadirkan solusi, sekaligus memberi warna bagi kemajuan jurnalisme di Indonesia.

Pemimpin Redaksi SUAR Sutta Dharmasaputra mengamini, kolaborasi erat antara pemangku kepentingan jadi kunci mendorong dunia usaha dan perekonomian negara. Di sinilah, SUAR mengusung visi yang berbeda dari kebanyakan media arus utama.

“Ketika banyak suara perlahan menghilang, SUAR justru ingin menjadi tempat bagi suara-suara yang perlu didengar—terutama dari kalangan pelaku usaha, komunitas, dan pemikir independen,” ujar Sutta dalam sambutannya.

Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman misinformasi global, sebuah inisiatif media baru lahir untuk menjawab tantangan tersebut. Mengusung nama SUAR, media ini hadir dengan visi menyinari jalan para pelaku usaha melalui informasi yang relevan, mendalam, dan berorientasi pada solusi.

“Kami menyuguhkan cara, strategi, dan inspirasi nyata yang bisa diterapkan oleh pelaku usaha dari berbagai level, mulai dari UMKM hingga perusahaan yang telah mapan,” ujar Sutta.