Pemerintah berencana mempercepat peraturan presiden (Perpres) No.96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) untuk menghadapi risiko keterbatasan bahan baku dan rantai pasok di tengah ketidakpastian global yang sedang terjadi.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menegaskan pentingnya perbaikan komunikasi antarpemangku kepentingan, khususnya dengan PT PLN (Persero), serta percepatan revisi regulasi terkait harga. Ia mengakui pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Presiden (Perpres) guna menyesuaikan kebutuhan industri.
“Perlu upaya-upaya tambahan bagaimana kita smoothing komunikasi dengan PLN, bagaimana kita mempercepat revisi dari Perpres untuk harga,” kata dia dalam forum komunitas panas bumi menjelang pelaksanaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dari sisi potensi, Dadan mengungkapkan panas bumi menjadi satu-satunya sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ditargetkan dimanfaatkan hingga 100% dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Total potensi panas bumi Indonesia diperkirakan bisa mencapai sekitar 27 gigawatt (GW).
“Ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian pasokan untuk sumber energi yang lain, ini sesuatu hal yang tidak terjadi untuk panas bumi,” kata Dadan.
Meski demikian, kontribusinya terhadap bauran energi nasional diperkirakan hanya sekitar 5% pada 2060. Saat ini, pemanfaatannya baru sekitar 12% dari total potensi tersebut.
Menurut Dadan, sebagai energi baseload, panas bumi memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada fluktuasi pasokan seperti sumber energi lain.
Namun, ia menekankan keberhasilan pengembangan geotermal tidak boleh hanya diukur dari kenaikan tarif listrik.
“Kalau panas bumi sukses karena harganya tinggi, saya itu bukan kesuksesan,” ucapnya. Oleh karena itu, ia menilai upaya peningkatan tarif merupakan hal wajar, tetapi bukan tujuan utama yang harus terus dikejar," kata dia.
Dadan mendorong adanya keseimbangan peran antara pemerintah dan pengembang panas bumi atau independent power producer (IPP). Ia menyebut pendekatan take and give menjadi kunci agar proyek-proyek geotermal dapat berjalan berkelanjutan.
Dadan juga menyoroti dinamika pengembangan proyek di lapangan yang tidak selalu seragam. Ia menyebut keberhasilan eksplorasi di wilayah timur seperti Hamiding, namun juga mengakui adanya tantangan di wilayah lain seperti Bonjol, Sumatera Barat. Ia menjelaskan bahwa karakteristik eksplorasi panas bumi berisiko tinggi serta membutuhkan modal besar.
“Memang panas bumi seperti itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi masuknya pemain baru dalam industri panas bumi yang dinilai membawa semangat dan kapasitas pendanaan yang lebih kuat. Menurutnya, karakter investasi geotermal yang padat modal membuat keberlanjutan proyek sangat bergantung pada kekuatan finansial di tahap awal.
Tugas besar kembangkan Geothermal
Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Julfi Hadi, mengungkapkan pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan utama, mulai dari aspek komersial, koordinasi dengan PLN, hingga isu sosial di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, API mendorong solusi kolaboratif antara pemerintah, pengembang (independent power producer/IPP), dan pelaku industri pendukung.
“Timing, strong push ada pada saat ini. Tidak ada di tahun lalu, ada pada saat ini. Dengan ada dinamika politik, ada perang di Iran pada saat ini, ada perang Ukraina, energy security menjadi sangat urgent,” ucap Julfi.
Ia menekankan bahwa panas bumi sebagai sumber energi baseload dan indigenous resources Indonesia menjadi kunci dalam transisi energi dan ketahanan energi nasional. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 12% dari total potensi yang dimiliki Indonesia.
Julfi mengidentifikasi persoalan utama sektor geotermal berada pada aspek komersialitas yang masih menjadi hambatan (bottleneck). Berdasarkan evaluasi API bersama pemerintah dan konsultan terhadap regulasi yang berlaku, terdapat kesenjangan antara tingkat pengembalian investasi (return) yang diharapkan pengembang dengan skema yang ada saat ini.
“Fundamentalnya nomor satu adalah bagaimana meresolve commerciality yang selalu menjadi bottlenecking di Indonesia kalau kita benar-benar mau mentrigger geothermal ini,” kata Julfi.
Sebagai solusi, API mendorong dua pendekatan utama. Dari sisi pemerintah, diperlukan insentif yang lebih aplikatif serta penyesuaian tarif.
Sementara dari sisi pengembang, Julfi menekankan pentingnya efisiensi biaya investasi (capital expenditure/capex) dan optimalisasi produksi. Ia menilai pengurangan capex tidak cukup dilakukan secara incremental, tetapi membutuhkan terobosan (breakthrough) melalui strategi kontrak, teknologi, maupun manufaktur.
“Kalau kita berusaha mengurangi capex dengan begitu-begitu saja, paling 10% improvement. Harus ada breakthrough,” kata dia.
Isu sosial juga menjadi perhatian dalam pengembangan proyek geothermal. API mendorong penguatan pemanfaatan langsung (direct use) panas bumi untuk masyarakat lokal sebagai bagian dari solusi. Salah satu contohnya adalah model bisnis geothermal greenhouse yang telah terbukti meningkatkan nilai ekonomi hingga tiga kali lipat.
“Direct use geothermal benefit langsung untuk local people, pendapatan local people,” kata Julfi.
Lebih lanjut, API juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru (new revenue streams) dari panas bumi, seperti proyek off-grid, amonia hijau, pusat data, dan hidrogen hijau.
Menurut Julfi, diversifikasi ini dapat meningkatkan kelayakan ekonomi proyek, terutama jika biaya investasi dapat ditekan.
“Ini menjadi milestone, yang menjadi katalis, bukan saja hanya diskusi, cuma ada target-target yang mudah-mudahan insya Allah ada breakthrough,” pungkasnya.
Kendala kolaborasi
Ketua Panitia Pelaksana IIGCE 2026, Aditya Rakhit, menyampaikan pengembangan geothermal saat ini tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas pemangku kepentingan serta peningkatan kepercayaan global terhadap potensi Indonesia.
Ia menyebut salah satu tantangan utama industri geothermal saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan investor.
“Dengan adanya scale up dan juga more space, kita akan mengharapkan ada impact yang lebih besar untuk IIGCE tahun ini, di mana bukan hanya menjadi ajang pertemuan rutin, namun juga memiliki dampak yang lebih besar untuk kolaborasi geothermal ke depannya,” kata dia.
Dari sisi solusi, Aditya menekankan pentingnya memperluas partisipasi internasional guna menarik investasi dan mempercepat transfer teknologi.
“Kondisi terkini (perihal geothermal) menunjukkan bahwa di mana kita bisa sama-sama melakukan komitmen bahwa panas bumi bukan hanya sebagai sumber energi alternatif, tapi juga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Sebagai informasi, IIGCE 2026 akan digelar pada 19–21 Agustus di Jakarta International Convention Center (JICC).
Solusi energi untuk industri
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (CEO IESR), Fabby Tumiwa, menilai Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan sistem panas bumi generasi terbaru untuk menopang kebutuhan energi industri sekaligus mempercepat transisi energi bersih.
Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu memenuhi hingga 90 persen kebutuhan pemanasan sektor manufaktur, serta berkontribusi pada pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional.
Ia menyebut pengalaman panjang Indonesia di sektor minyak dan gas serta panas bumi konvensional menjadi modal utama untuk mendorong implementasi teknologi baru ini.
“Indonesia dapat memanfaatkan keahlian minyak dan gas, serta panas bumi (hidrotermal) yang kita miliki untuk membantu mengubah potensi ini menjadi proyek nyata dan mempercepat penurunan biaya pemanfaatan energi panas bumi,” kata Fabby kepada SUAR.
Sistem panas bumi generasi terbaru memiliki perbedaan mendasar dibandingkan skema hidrotermal. Teknologi ini tidak bergantung pada reservoir alami berupa air atau uap panas di bawah permukaan bumi.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan proyek dapat dilakukan di lebih banyak wilayah selama terdapat sumber panas yang memadai, termasuk area yang sebelumnya tidak masuk kategori prospektif.
Selain memperluas lokasi pengembangan, sistem ini juga dinilai mampu mengurangi potensi konflik sosial dan lingkungan. Proyek panas bumi konvensional kerap menghadapi kendala di kawasan lindung atau wilayah padat penduduk. Dengan fleksibilitas lokasi, pengembangan panas bumi generasi terbaru dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri serta rencana tata ruang.
Untuk diketahui, hingga saat ini Indonesia memiliki 17 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang tersebar di sejumlah wilayah dengan potensi geotermal besar. Pengembangan ini didominasi oleh PT Pertamina Geothermal Energy, bersama PT PLN (Persero) dan PT Geo Dipa Energy.
Jawa Barat menjadi pusat utama dengan sejumlah PLTP berkapasitas besar seperti Kamojang (235 MWe), Darajat (270 MWe), Wayang Windu (227 MWe), dan Salak sebagai yang terbesar dengan kapasitas 376,8 MWe. Selain itu, terdapat Patuha dan Karaha yang turut memperkuat pasokan listrik berbasis energi bersih di wilayah ini.
Di Sumatera, kontribusi signifikan datang dari PLTP Sarulla di Sumatera Utara dengan kapasitas 330 MWe, serta Sorik Marapi, Muara Laboh, dan Rantau Dedap yang masing-masing memiliki kapasitas di atas 80 MWe. Sementara itu, PLTP Sibayak berperan sebagai pembangkit skala kecil.
Wilayah lain seperti Sulawesi Utara memiliki PLTP Lahendong (120 MWe), Lampung dengan Ulubelu (220 MWe), serta Nusa Tenggara Timur melalui Ulumbu dan Mataloko yang berkapasitas lebih kecil.
