Memasuki tahun 2026, pemerintah kota di Indonesia akan menghadapi tantangan fiskal dipicu oleh pemotongan pada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026, yang turun sebesar 24,66% menjadi Rp693 triliun dari angka sebelumnya sebesar Rp919,87 triliun di tahun 2025.
Meskipun dalam pembahasan bersama DPR terdapat penambahan sebesar Rp43 triliun dari usulan awal pemerintah yang hanya Rp650 triliun, tambahan tersebut dirasa belum mampu menutup celah keterbatasan anggaran daerah secara signifikan.
Menanggapi situasi sulit tersebut, Ketua Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak 98 wali kota yang jadi anggota Apeksi berkolaborasi agar berpikir kreatif untuk mengoptimalkan potensi daerah agar bisa mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan akan TKD.
Dengan optimalisasi PAD, diharapkan pemerintah kota dapat memperkuat kemandirian fiskal dan tetap mampu menjalankan agenda pembangunan meskipun dukungan anggaran dari pusat menyusut
