Jarang-jarang tukar pendapat semacam ini terjadi. Acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Periode 2025-2030, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2025 itu menjadi ajang dialog menarik antara Ketua Umum Apkasi, Bursah Sarnubi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Saat menyampaikan pidato usai pengukuhannya, Bursah menyoroti kewengan kepala daerah yang terkadang harus bertabrakan dengan aturan pusat. "Ada persyaratan seperti Pertek (peraturan teknis) yang harus diminta ke pusat, tapi itu bisa menghambat keputusan di daerah," kata Bursah.
Giliran Menteri Tito yang kemudian didaulat iuntuk memberi sambutan. Mantan Kapolri itu pun menekankan agar kepala daerah, khususunya para bupati, untuk tidak mencari keuntungan dari pengelolaan uang di daerah. "Penegak hukum sudah tahu modu-modus korupsi di daerah," kata Tito.
Karena itu, Tito pun mendorong kepala daerah untuk mencari sumber anggaran legal yang nantinya bisa dipakai untuk kesejahteraan kepala daerah itu sendiri. "Kita perlu rumuskan bersama, perlu buat acara semacam sarasehan, saya siap berdialog," katanya.
Kembali ke Ekonomi Desa
Banyak persoalan yang didialogkan, walau sambil lempar pernyataan di panggung hari itu. Meski penyelesaikan atas banyak persoalan tak mungkin disepakati hari itu, namun ini menjadi sinyal positif dialog yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Kami siap diberi kewenangan untuk bisa mensukseskan program pemerintah pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Bursah.
Sebagai aktivis, Bursah memang punya jejak panjang di bidang pemerintahan. Baik saat jadi legislatif, maupun sekarang jadi eksekutif. Dan kini, setelah menjadi bupati di Lahat, Sumatera Selatan, Bursah punya misi mulia menguatkan masyarakat desa, baik secara ekonomi maupun sosial.
“Sejak saya jadi aktivis, adanya ketimpangan desa itu karena kegagalan pemerintah merumuskan kebijakan nasional,” katanya.
Bagi Bursah, pertumbuhan kawasan desa ibarat jantung ekonomi nasional yang harus selalu dijaga. Namun, di sisi sebaliknya, kebijakan nasional dinilai belum berpihak penuh pada perbaikan tata kelola pedesaan.
Sehingga, ketika dilantik menjadi orang nomor satu di Lahat pada Februari 2025, Bursah tancap gas membangun desa. Mula-mula dia bangun sirkulasi perairan untuk kawasan persawahan melalui irigasi yang terpadu.
Kali pertama, Desa Pagar Jati, di Kecamatan Kikim Selatan yang dibangun sistem perairannya. Proyek irigasi mengairi 1.200–1.300 hektar sawah, dan dirancang tahan lama hingga 50-100 tahun mendatang. Semua dibangun dari dana APBD sekira Rp 130 miliar.
Pembangunan di daerah bakal cukup kesulitan jika terlampau bergantung pada kebijakan dan anggaran dari pusat.
Bagi Bursah, pembangunan di daerah bakal cukup kesulitan jika terlampau bergantung pada kebijakan dan anggaran pusat. Sementara itu, pembangunan irigasi mendesak dilakukan untuk membangun ekosistem kawasan persawahan menjadi potensial.
Apalagi kini, Pemerintahan Prabowo Subianto ingin menargetkan swasembada pangan. “Untuk swasembada beras, hal yang penting juga adalah membangun irigasi,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini.
Meminggirkan Sektor Tambang
Bursah memilih meningkatkan kawasan pertanian bukan tanpa perhitungan. Bicara soal potensi persawahan di Lahat, data BPS 2024 mengekspos pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua PDRB setelah pertambangan dan penggalian.
Dia juga menyadari potensi perkebunan lewat sejumlah komoditi mulai dari kopi, kakao, sawit sampai karet.
Kendati sektor tambang dan penggalian berperan penting bagi perekonomian Lahat, Bursah sejak awal yakin tambang macam batu bara lebih sedikit manfaatnya. Sehingga kini desa dibangun infrastrukturnya, demi bisa menjadi tulang punggung perekonomian.
Irigasi persawahan untuk memaksimalkan proses produksi nantinya akan diperluas di empat titik yang tersebar di empat kecamatan.
Teranyar, Bursah juga sedang menggarap komoditi kopi asal Lahat agar bisa mendunia. Dia memahami betul kopi asli Lahat tinggi kuantitasnya dan enak rasanya. Macam terkenalnya kopi gayo khas Aceh, kopi Lahat bakal go-public, bahkan diproyeksikan go-international.
Pemanfaatan komoditas ini, jika merujuk data BPS, juga cukup menjanjikan seiring stabilnya jumlah produksi di angka 20 ribuan ton per tahun.
Potensi perikanan juga tengah dikebut Bursah. Kini sedang diuji coba membangun ekosistem bisnis perikanan. Sedikitnya 500.000 benih ikan dialokasikan di sejumlah kolam ikan yang terdapat di sentra ekonomi warga. Menukil data BPS kembali, sektor perikanan juga masuk sektor teratas membangun perekonomian Lahat.
UMKM Naik Kelas
Masih soal membangun desa, Bursah pun membidik para pelaku UMKM agar naik kelas ekonominya. Dia masih ingat ketika membantu perajin tas anyaman dalam mengerek daya produksinya.
Suatu waktu saat Bursah bertemu para perajin, mereka mengeluhkan sulitnya menaikkan jumlah produksi lantaran mesin yang usang. Pengajuan ke pemerintah sebelumnya sudah dilakoni, tapi berujung nihil. Hingga akhirnya, Bursah membelikan mesin produksi anyar.
Bursah mewanti-wanti, selama ini pelaku UMKM tidak gampang mendapat akses permodalan. Belum lagi pemberdayaan yang juga jarang didapat. Dia berkelakar UMKM bukan sulit tumbuh karena belum ada kebijakan progresif, tapi sulit maju karena pemilihan diksi mikro yang bikin perkembangan usaha begitu-begitu saja.
“Saya enggak mau sebut UMKM, tapi unit usaha ekonomi. UMKM di zaman saya akan saya bina, bukan dibunuh,” tutur Bursah.
Di awal Pemerintahan Prabowo, sebenarnya arah membangun desa sudah mulai diarahkan. Kebijakan swasembada pangan menjadi pemantik keterlibatan desa yang memiliki sumber daya alam dibanding perkotaan.
Hanya saja, Bursah belum melihat harmonisasi relasi pusat dan daerah. Padahal, kepala daerah semestinya dipegang untuk mensukseskan kebijakan pusat. “Ya, makanya Pak Prabowo butuh orang seperti kita, Apkasi. Karena (kita) yang bisa mendukung program pusat,” ujar dia.
Bursah belum melihat harmonisasi relasi pusat dan daerah. Padahal, kepala daerah semestinya dipegang untuk mensukseskan kebijakan pusat.
Bagi Bursah, kembali membangun desa bukan cuma perkara meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi lebih dari itu, mengembalikan desa sebagai pusat peradaban.
“Karena kita terlalu bertumpu pada manufaktur. Sehingga desa jadi tertinggal. Urbanisasi terjadi karena warga desa cari pekerjaan. Desa yang kuat itu harus tumbuh ekonominya, berkembang tenaga kerjanya,” ucap dia.
