Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang merembet ke perekonomian Tanah Air, industri perbankan digital diperkirakan tetap bisa bertumbuh pada 2026. Salah satu caranya adalah memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai masih terdapat kesenjangan pembiayaan atau credit gap yang cukup besar, khususnya bagi pelaku UMKM yang sering menghadapi kendala administrasi, agunan, maupun proses pengajuan kredit yang rumit.
“Dengan ciri-ciri dari sisi bank digital yang memang memudahkan, kemudian juga administrasi tidak ribet dan sebagainya, itu menjadi peluang sebenarnya untuk reach out orang-orang yang secara kemampuan bayarnya ada tapi ditolak oleh perbankan,” jelas Nailul.
Lebih lanjut, Nailul mengungkapkan digital banking menjadi salah satu kanal yang dapat mempersempit kesenjangan pembiayaan atau credit gap yang selama ini dihadapi pelaku UMKM.
Nailul menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat menunjukkan tanda pemulihan, meskipun ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan mengalami sedikit penurunan. Penurunan ekspektasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik.
“Kalau kita lihat sebenarnya konsumsi yang memang menurun itu adalah ekspektasinya. Ekspektasi ke depan itu cukup menurun dari masyarakat terkait dengan ada beberapa isu, baik global maupun domestik,” ujar dia.
Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan kredit secara umum telah menunjukkan pemulihan dengan kenaikan sekitar 9 persen pada akhir 2025. Namun, kondisi berbeda terjadi pada pembiayaan sektor UMKM yang masih mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Nailul, situasi ini menjadi persoalan karena UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Meski konsumsi masyarakat mulai membaik, peningkatan tersebut belum diikuti oleh pertumbuhan kredit untuk pelaku usaha kecil.
Porsi kredit UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun terhadap total kredit perbankan pun disebut terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian bank lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor korporasi dibandingkan ke pelaku usaha kecil.
“Nah, makanya ini yang kita lihat sebenarnya ada peluang untuk digital banking ataupun dari sisi teknologi bisa menyeret porsi kredit UMKM ke total kreditnya sehingga lebih tinggi,” kata Nailul.
Saat ini, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan berada di kisaran 20 persen, masih di bawah target pemerintah sekitar 30 persen.
Salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan kredit perbankan oleh pelaku UMKM adalah kendala prosedur pengajuan yang dinilai rumit, keterbatasan agunan, serta tingkat suku bunga yang dianggap relatif tinggi. Faktor tersebut membuat banyak pelaku usaha lebih memilih menggunakan modal sendiri atau meminjam dari kerabat.
Meski demikian, Nailul mencatat mulai terjadi pergeseran perilaku pembiayaan di kalangan pelaku UMKM. Proporsi pinjaman dari individu seperti tengkulak mengalami penurunan dari sekitar 41 persen pada 2018 menjadi sekitar 30 persen pada 2024. Sebaliknya, penggunaan layanan keuangan berbasis digital, termasuk mobile banking dan bank digital, menunjukkan peningkatan.
“Artinya meminjam dari individu seperti tengkulak dan sebagainya itu semakin menurun. Yang naik adalah menggunakan handphone atau perbankan digital,” ujarnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan unit baru tersebut merupakan bagian dari upaya regulator menjaga keseimbangan antara inovasi keuangan digital dan stabilitas sistem keuangan. OJK juga ingin memastikan transformasi digital di sektor perbankan tetap berjalan seiring dengan perlindungan konsumen serta penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi antar sektor keuangan mencakup sektor perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal, serta pengawasan bank digital yang berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” kata Dian dalam keterangannya.
Di sisi lain, perkembangan pesat ekonomi digital turut mendorong perubahan dalam struktur pengawasan sektor perbankan. OJK memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia dapat mencapai sekitar USD360 miliar pada 2030, sehingga diperlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik terhadap bank digital.
Untuk itu, pengawasan bank digital akan dialihkan ke Direktorat Pengawasan Perbankan Digital Dian menjelaskan bahwa saat ini bank digital menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat. Rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank digital tercatat berada di atas 30 persen, sementara rasio profitabilitas net interest margin (NIM) mencapai sekitar 2,5 kali lipat rata-rata industri perbankan konvensional.
Namun demikian, model bisnis bank digital juga memiliki profil risiko yang berbeda. Menurut Dian, terdapat dua pola utama dalam operasional bank digital di Indonesia.
“Bank Digital saat ini memiliki dua fokus model bisnis utama. Pertama, Bank Digital yang beroperasional secara Stand Alone Business Model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel. Kedua, Bank Digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam Ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah,” jelasnya.
Aspirasi perbankan digital
Dari sisi industri, Senior Vice President of MSME Amar Bank Josua Sloane Solagracia menyatakan bahwa adopsi perbankan digital semakin kuat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan layanan digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
“Dari behavior masyarakat, adopsi digital itu sebenarnya bukan menjadi barrier to entry untuk mencoba perbankan digital,” kata Josua.
Menurut dia, tantangan bagi bank digital bukan lagi sekadar memperkenalkan layanan digital, melainkan menghadirkan inovasi yang mampu memberikan pengalaman layanan lebih baik bagi nasabah.
Ia menambahkan, UMKM merupakan sektor dengan potensi besar bagi perbankan digital. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
Namun, penetrasi pembiayaan terhadap sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan data keuangan, agunan, serta dokumen formal yang sering kali tidak dimiliki pelaku usaha kecil.
Dari sisi keuangan, Head of Finance Amar Bank Yosua Sullivan menekankan pentingnya fondasi bisnis yang kuat agar pertumbuhan bank digital dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia menyebutkan bahwa Amar Bank mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sekitar 35 persen secara tahunan pada 2025, dengan dominasi pembiayaan pada segmen produktif UMKM.
Selain itu, perusahaan juga menjaga kualitas kredit dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bersih sekitar 1 persen.
“Yang penting memastikan kita memiliki prudent growth dan memastikan pengendalian risiko juga matang sehingga bank menjadi scalable,” kata Yosua Sullivan.
