Indonesia kian gencar mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau yang dikenal sebagai waste-to-energy (WtE). Dengan target 33 titik proyek WtE, butuh US$ 2,72 miliar atau setara Rp 45,4 triliun untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) berkapasitas 452,7 megawatt (MW) hingga tahun 2034.
Proyek WTE tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi krisis timbunan sampah perkotaan yang kronis. Tetapi juga peluang besar bagi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang menarik minat investasi asing – terutama negara-negara Uni Eropa.
Negara-negara Benua Biru memang mendukung upaya pengembangan sektor energi terbarukan berbahan sampah. Saat peresmian EU Investment Desk di Gedung BKPM (30/9/2025), Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menyebutkan negara-negara Eropa menunjukkan minat kuat berinvestasi di Indonesia. Salah satunya di sektor energi terbarukan.
Data realisasi investasi Eropa ke Indonesia menunjukkan tren positif. Yakni, melonjak dua kali lipat dari US$ 2.232,50 juta di tahun 2020 menjadi US$ 4.594,90 juta pada 2024. Peningkatan nilai investasi ini seiring dengan lonjakan jumlah proyek, dari 9.275 unit menjadi 39.178 unit.
Ini menunjukkan kepercayaan besar Eropa terhadap iklim investasi Indonesia, terutama pada sektor-sektor strategis seperti energi baru terbarukan (EBT).
Minat besar dari Uni Eropa terhadap sektor EBT di Indonesia, salah satunya, dipicu oleh target ambisius dekarbonisasi dan secara aktif mencari peluang untuk menyalurkan investasi hijau (ESG-compliant). Pembentukan EU Desk bertujuan menciptakan jalur komunikasi yang lebih efisien dan memperjelas proses birokrasi, serta menghilangkan hambatan terhadap realisasi investasi seperti yang terlihat selama periode 2020-2024.
Secara kumulatif, total kapasitas EBT Indonesia mencapai 15.162,80 MW per Juni 2025, yang didominasi oleh PLTA dan PLTP. Kontribusi dari proyek WtE atau PLTSa masih sangat kecil, hanya 36,47 MW.
Artinya, sektor PLTSa memiliki ruang pertumbuhan yang potensial. Ini mengingat besarnya populasi dan volume sampah harian yang belum mendapatkan solusi.
Sebelumnya, di tahun 2013, Pemerintah Indonesia juga pernah mendapat dukungan teknis dari European Union (EU) dalam program Trade Cooperation Facility (TCF) untuk melakukan kajian sekaligus membuat Waste to Energy Guidebook.
Hingga tahun 2024, terdapat 12 titik proyek WtE. Targetnya, hingga tahun 2034 akan dikembangkan 33 WtE dengan total kapasitas PLTSa sebesar 452,7 megawatt (MW). Untuk itu diperkirakan butuh pendanaan Rp 45,4 triliun.
Ambisi besar ini turut mendapat dukungan dari Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI). Menurut Ketua APLSI Eka Satria (Kontan, 30/9/2025), sembari menanti pengesahan Peraturan Presiden terkait WtE pengganti Perpres Nomor 35 Tahun 2018, APLSI siap berperan memberi masukan kebijakan, mengkomunikasikan kesiapan investor swasta, dan menjembatani kolaborasi dengan pemerintah.
Sebagai upaya meningkatkan daya tarik proyek WtE atau PLTSa bagi investor, Pemerintah Indonesia telah merevisi skema tarif pembelian listrik menjadi sekitar 0,20 dollar AS per kWh. Tarif tersebut naik signifikan dari batas atas sebelumnya sekitar 0,1335 dollar AS per kWh.
Tarif baru yang lebih menarik ini mencakup penggantian biaya pengelolaan sampah atau tipping fee yang sebelumnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah dan seringkali menjadi hambatan fiskal di tingkat lokal.
Dengan mengintegrasikan biaya pengelolaan sampah ke dalam tarif listrik, pemerintah berupaya menyederhanakan mekanisme pendanaan, memberikan kepastian pendapatan yang lebih tinggi kepada pengembang PLTSa, dan memangkas jalur birokrasi perizinan, sehingga mempercepat realisasi proyek yang saat ini masih minim kapasitasnya.
