Penurunan angka Gini Rasio mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat secara agregat.
Secara struktural, ketimpangan di wilayah perdesaan jauh lebih rendah dibandingkan perkotaan, di mana angka Gini Rasio desa berada di level 0,295 pada akhir 2025, sementara di perkotaan masih berada di angka 0,383. Angka Gini Rasio berada di rentang skala 0 hingga 1 di mana semakin mendekati angka 1 menggambarkan kondisi ketimpangan yang sempurna atau tinggi.
Ketimpangan atau disparitas kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan utama. Meskipun Gini Rasio perkotaan mengalami penurunan signifikan dari puncaknya di angka 0,409 (Maret 2023), angka tersebut tetap jauh di atas rasio pedesaan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa perputaran ekonomi di kota besar cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sedangkan di pedesaan, distribusi pendapatan relatif lebih merata meski mungkin dengan standar pendapatan yang lebih rendah.
Dilihat per propinsi, Papua Selatan tercatat sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi pada Semester II 2025 dengan angka 0,426, disusul oleh DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dengan poin Gini Rasio 0,423. Dua provinsi ini menunjukkan kondisi pembangunan yang kontras.
Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan skala yang besar telah menghasilkan ketimpangan yang besar. Namun, di sisi lain, Papua Selatan yang cenderung merupakan wilayah pemekaran yang baru berkembang juga menunjukkan ketimpangan yang juga besar, mengindikasikan hasil pembangunan yang masih belum inklusif dinikmati semua lapisan masyarakat.
Sejumlah provinsi lain berhasil menunjukkan hasil pembangunan yang lebih inklusif dengan tingkat kesenjangan relatif rendah. Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan distribusi pendapatan lebih merata di Indonesia dengan Gini Rasio sebesar 0,214 pada September 2025.
Selain itu, provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera, seperti Kalimantan Utara (0,251) dan Aceh (0,274), juga menunjukkan angka kesenjangan yang rendah. Keberhasilan wilayah-wilayah ini bisa menjadi tolok ukur bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya dan distribusi kesejahteraan.
Meskipun secara nasional pemerataan hasil pembangunan di Indonesia bergerak ke arah yang lebih adil, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah pada wilayah-wilayah dengan ketimpangan yang lebar. Penurunan angka Gini Rasio nasional tidak boleh menutup fakta bahwa di beberapa wilayah, seperti Papua Selatan dan Yogyakarta, kesenjangan masih cukup lebar.
Strategi pemerataan ekonomi ke depan tidak hanya harus fokus pada pertumbuhan PDB, tetapi juga pada penguatan akses kelompok ekonomi bawah terhadap peluang pasar agar angka Gini Rasio dapat terus ditekan mendekati nol di seluruh pelosok negeri.
