Setelah sempat melambat karena pandemi, angka penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri melonjak tajam hingga 176,4% di tahun 2022, tumbuh dari 72.624 menjadi 200.717 pekerja.
Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan 48% secara tahunan (y-o-y) dengan jumlah 297.109 pekerja, sebelum akhirnya memasuki fase stabilisasi pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, jumlah penempatan tercatat di angka 296.948 pekerja. Jumlah ini turun tipis 0,2%.
Perubahan yang cukup mencolok terlihat pada struktur jabatan pekerja migran terutama pada peran asisten rumah tangga atau house maid. Jabatan yang selama bertahun-tahun mendominasi profil pekerja migran Indonesia (PMI) ini mengalami penurunan signifikan sebesar 23,30% sepanjang 2024-2025, menyusut dari angka sekitar 100.000 menjadi 76.000 pekerja.
Agaknya terjadi pergeseran minat dan pengetatan regulasi di sektor domestik. Hal yang sama juga terlihat pada sektor pekerja lapangan yang mengalami kontraksi sebesar 23,43%, memperkuat sinyal bahwa dominasi pekerjaan unskilled mulai menghadapi tantangan dalam peta penempatan terbaru.
Dinamika turunnya proporsi jabatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong profil pekerja yang lebih terampil (skilled workers). Meski jabatan house maid menurun, posisi strategis lainnya seperti caregiver (perawat lansia) dan tenaga manufaktur mulai menunjukkan stabilitas dan potensi pertumbuhan yang lebih sehat.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di tahun 2025 secara aktif mengalihkan fokus dari pengiriman tenaga kerja kasar ke sektor formal yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat dan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Analisis terhadap data tahun 2025 menunjukkan adanya transformasi struktural PMI dari unskilled menuju skilled labor. Penurunan drastis pada sektor ART dan pekerja lapangan mencerminkan upaya dorongan program vokasi dan standardisasi kompetensi yang diterapkan di dalam negeri.
Dengan target pengiriman ratusan ribu pekerja terampil melalui program seperti SMK Go Global, Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap pekerja yang berangkat memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara internasional. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko kerentanan sosial dan meningkatkan daya saing PMI di negara-negara dengan standar upah tinggi seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan.
Kondisi pekerja migran Indonesia hingga tahun 2025 menggambarkan fase transisi bagi ketenagakerjaan nasional. Meskipun secara kuantitas total terjadi sedikit penurunan, kualitas penempatan mengalami perbaikan dengan berkurangnya penempatan pada sektor domestik yang biasanya berisiko tinggi.
Pergeseran proporsi dari jabatan house maid ke peran yang lebih teknis menandai babak baru bagi Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja profesional di kancah global. Masa depan PMI kini tidak lagi bertumpu pada jumlah manusia yang dikirim, melainkan pada keahlian dan nilai profesionalisme yang dibawa ke mancanegara.
