Laporan berbasis riset yang mengutamakan analisis data dan survei semesta dunia usaha.
Menghadirkan praktik hukum yang menciptakan kepastian hukum untuk mendatangkan investor masih menjadi tantangan di republik ini. Penegakan hukum yang tebang pilih dan sarat kepentingan politik masih menguji kepercayaan investor.
Kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri. Ada rambu-rambu, peraturan, bahkan hukum yang mengatur perekonomian agar berjalan harmonis dan bisa mencapai cita-cita kesejahteraan. Sementara, aturan dan hukum adalah produk politik. Ketiganya -hukum, ekonomi, dan politik- tidak dapat dipisahkan.
Pemerintah memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki, pemerintah mengejar uang sitaan dari koruptor sebagai tambahan sumber pembiayaan.
Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia yang menurun dan sulit sejahtera menjadi sinyal "alert" bagi pemerintah. Perlu instrumen perlindungan sosial yang tepat agar peran kelompok ini bisa lebih optimal secara ekonomi, sosial, dan politik.
Guncangan ekonomi akibat kombinasi dari pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi telah membuat kurva kelas menengah Indonesia menurun. Kelompok kelas menengah rentan tergelincir ke jurang kemiskinan. Indonesia menghadapi jalan terjal menuju negara berpendapatan tinggi.
Kondisi kelas menengah Indonesia yang belum sejahtera terekam dalam Survei Semesta Dunia Usaha yang dilakukan Tim SUAR. Pemerintah juga perlu merumuskan instrumen perlindungan sosial yang tepat untuk kelas menengah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan yang cukup berat. Banyak anak didik penerima manfaat MBG keracunan hingga mengarah pada kejadian luar biasa. Mayoritas responden Survei SUAR menilai pengelolaan program unggulan pemerintah ini perlu dikoreksi.
Baru berjalan 9 bulan, banyak kalangan mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, menuntut segera dilakukan moratorium setelah ribuan anak penerima manfaat menjadi korban karena keracunan makanan.
Ekonom Senior Hendri Saparini menggarisbawahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tiga hal. Pertama, harus jelas target yang disasar. Kedua, program ini bisa menjadi "hub" bagi program pemerintah lainnya. Terakhir, pelaksanaannya didesentralisasikan.
Pemetaan (mapping) serta pengawasan dan evaluasi menggunakan indikator-indikator kinerja kunci atau key performance indicators (KPI) penting dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Pekerja migran adalah pahlawan devisa bagi negara. Setiap tahun, tidak sedikit dana yang mengalir ke tanah air. Namun, nasib pekerja migran Indonesia tidak seluruhnya beruntung dan menjadi sejahtera. Faktor keterampilan masih menjadi kendala untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
Tim SUAR menggali pemikiran para pemimpin perusahaan, regulator, dan pengamat ekonomi melalui Survei Semesta Dunia Usaha mengenai problema pekerja migran Indonesia dan apa yang dapat dilakukan dunia usaha untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran.
Menampilkan 12 dari 14 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.