Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat yang ikut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memicu genderang perang yang mungkin tak terelakkan. Ketegangan ini diperkirakan bakal memberikan guncangan bagi perekonomian global yang bisa merembet hingga ke Tanah Air. Seluruh pemangku kepentingan ekonomi perlu mengantisipasi turbulensi yang mungkin terjadi.
Suar menghubungi ekonom dan pengusaha pada Minggu (1/3/2026) untuk melihat seberapa besar dampak dari konflik ini.
Baik Peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan maupun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara berbagi pandangan serupa soal potensi dampak ke depan.
Mereka kompak meramalkan potensi kenaikan harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga mengganggu struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Kenaikan harga minyak
Bhima menilai, perang itu bisa memicu penutupan Selat Hormuz. Sebab, perairan itu sangat dekat di wilayah Iran. Padahal di saat yang sama, 20% lalu lintas distribusi minyak dunia melalui perairan itu.
Gangguan pasokan tersebut jelas bisa memicu kenaikan harga minyak dunia. Sebab, 20% lalu lintas minyak melalui perairan itu.
Menurut Bhima, harga minyak mentah dapat menembus USD 100-120 per barrel meningkat dari posisi saat ini di kisaran USD64-66 per barrel. Lonjakan dipicu menurunnya pasokan dipicu gangguan distribusi di Selat Hormuz.
Kondisi ini, lanjut Bhima, diperburuk oleh ditolaknya pengajuan asuransi oleh berbagai kapal logistik yang melewati areal konflik. Situasi ini menyebabkan kesulitan importasi minyak bagi banyak negara termasuk Indonesia.
Deni menambahkan, semakin lama ketegangan berlangung maka makin buruk dampaknya bagi perekonomian. “Kalau misalnya peralihan kepemimpinan di Iran itu berlarut-larut dan tidak stabil, itu yang dikhawatirkan,” kata Deni saat diwawancara, Minggu (01/03/2026).
Pelemahan nilai tukar rupiah
Berkurangnya pasokan minyak dunia pun bisa merembet ke dunia finansial. Meningkatnya ketidakpastian itu juga akan menciptakan gejolak di pasar keuangan.
Para investor akan membawa dananya ke instrumen aset yang lebih aman seperti logam mulia atau mata uang dollar AS. Mereka berpotensi menarik uangnya di negara berkembang seperti di pasar keuangan Indonesia (capital outflow), untuk dibawa ke instrumen yang lebih aman. Berkurangnya pasokan dollar AS di dalam negeri akan melemahkan nilai tukar rupiah.
“Ada kekhawatiran flight to quality dari investor menyebabkan pelemahan rupiah,” ujar Bhima.
Guncangan fiskal
Mengingat Indonesia masih jadi net importer minyak, hal ini memberikan konsekuensi besar bagi postur fiskal kita. Dalam simulasi APBN 2026, setiap 1 USD per barrel kenaikan harga minyak diatas asumsi APBN akan membuat belanja negara bertambah Rp10,3 triliun.
Artinya jika minyak tembus USD100-120 per barel maka belanja negara bisa naik hingga Rp515 triliun pada 2026. Bukan hanya beban subsidi BBM, tapi juga kompensasi ke Pertamina, dan beban subsidi listrik.
“Ada beban ganda langsung ke APBN,” ujar Bhima.
Ia menambahkan, pangan pun rentan terdampak, terutama yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dan gangguan rantai impor, seperti kedelai, gandum, daging. Imported inflation dari minyak akan menciptakan downward spirall ke daya beli masyarakat.
Kenaikan ongkos distribusi yang berujung pada kenaikan harga barang
Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyebut dampak utama dengan terjadinya eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz ini adalah transmisi harga minyak global ke harga solar domestik. Seperti diketahui, solar sendiri masih menjadi komponen utama dalam biaya operasional transportasi jalan yang menjadi tulang punggung sistem logistik nasional.
“Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak global sebesar USD 25 per barel berpotensi mendorong kenaikan harga keekonomian solar sekitar Rp750-2.000 per liter, tergantung kurs dan kebijakan penyesuaian harga. Dalam skenario lebih berat dengan kenaikan hingga USD 50 per barel, tekanan terhadap biaya distribusi dapat meningkat lebih signifikan,” kata Setijadi melalui siaran persnya, Minggu (01/03/2026).
Jika diasumsikan komponen BBM mencapai 35-40 persen dari total biaya operasional truk, peningkatan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan biaya angkut mencapai hingga 4 persen. Sementara dalam skenario yang lebih berat, kenaikan harga solar 30 persen dapat memicu lonjakan biaya angkut mencapai hingga 12 persen.
Setijadi pun menyoroti bahwa struktur logistik Indonesia yang masih bertumpu pada transportasi jalan ini menyebabkan sensitivitas harga solar menjadi relatif tinggi. Risiko terbesarnya terletak pada tekanan inflasi biaya distribusi khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
“Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda. Kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak dan peningkatan biaya distribusi domestik. Sektor konstruksi dan UMKM juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin,” jelasnya.
Maka dari itu, SCI merekomendasikan pemerintah melalui kebijakan fiskalnya yang adaptif perlu menjaga stabilitas harga BBM dan juga mempercepat diversifikasi energi sebagai langkah mitigasi dari risiko serupa ke depannya.
“Dari sisi industri, diperlukan efisiensi rute distribusi, konsolidasi muatan, serta penerapan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar dalam kontrak logistik. Tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal berisiko langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga domestik dan pelemahan daya beli masyarakat,” tutupnya.
Ketidakpastian yang meningkat
Dari dunia usaha, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha. Dengan adanya situasi penuh ketidakpastian, para pelaku usaha cenderung menunda ekspansi perusahaannya.
“Tentunya ada kekhawatiran dari para pelaku usaha dan hal ini akan mengakibatkan adanya potensi penundaan investasi baru maupun ekspansi atau perluasan,” ucap Sanny, Minggu (01/03/2025).
Pemerintah pun diharapkan terus mengambil langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk melancarkan iklim investasi dan usaha Tanah Air sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah dalam sikap politiknya betul-betul memperhitungkan pengaruhnya terhadap kelancaran kegiatan usaha. Di samping semakin mengupayakan kebijakan-kebijakan yang lebih pro bisnis,” harapnya.
Perang diperkirakan akan berlangsung lama
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal juga turut membagikan pandangannya mengenai konflik yang terjadi. Setidaknya, ada tiga poin utama yang disoroti olehnya.
Menurutnya, konflik AS-Israel dengan Iran ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan, lantaran tujuan penyerangan ini adalah untuk menumbangkan pemerintah Iran. Berbeda dengan konflik AS dengan Venezuela, Iran disebut lebih memiliki jaringan politik dan militer yang signifikan sehingga perang ini dapat melibatkan negara-negara lain.
“Dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran,” ucap Dino melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (01/03/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Iran dalam konflik ini merupakan pihak yang diserang oleh Amerika dan Israel. Dino Patti Djalal mengatakan perundingan antara AS dan Iran yang belum berhasil ini tidak bisa menjadi pembenaran atas penyerangan yang dilakukan.
Terkait dengan pernyataan bahwa Presiden Prabowo disebut siap untuk menjadi penengah konflik, pengamat hubungan internasional itu meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang karena dinilai sangat tidak realistis.
“Amerika Serikat itu jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga. Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” jelasnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Indonesia di dalam kondisi seperti itu harus mengambil sikap dan posisi yang tegas, bukannya berperan sebagai juru damai. Memiliki perjanjian dagang atau bermitra dengan AS dikatakan oleh Dino bukan berarti kita harus tunduk dengan Negara Paman Sam itu.
“Kita harus berani menyatakan apa yang benar, apa yang salah, apa pun resikonya. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang majelis umum PBB tahun lalu,” tegasnya.
Pemerintah memantau perkembangan
Menjawab kekhawatiran dari publik, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan saat ini pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan juga seluruh pihak terkait lainnya untuk menjaga stabilitas dalam negeri.
“Kemenko Perekonomian juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar APBN dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan. Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditas terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada SUAR, Minggu (01/03/2026).
Pada momentum ini, pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, yang kemudian akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lanjutan. Segala upaya ini pun diharapkan dapat menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global. BI juga terus memantau situasi untuk menjaga agar nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak semakin tertekan.
“Sesuai wewenangnya BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka USD 154,6 miliar juga dirasa aman sebagai instrumen menjaga nilai tukar rupiah,” lanjutnya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Selain itu, Pertamina juga telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman, sehingga kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri ini masih dapat terpenuhi dengan baik.
“Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga keberlangsungan rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri,” ungkap Haryo.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, sementara pemerintah Indonesia masih akan terus melakukan pemantauan terhadap situasi, dan akan mengambil kebijakan apa pun yang diperlukan demi kepentingan masyarakat.