Aksi unjuk rasa yang meletup sejak Kamis hingga Minggu (28–31 Agustus 2025) berujung pada tindak anarkis. Rumah-rumah pribadi pejabat negara dijarah, gedung-gedung DPR dibakar, hingga memakan korban jiwa di beberapa daerah.
Situasi kerusuhan ini jelas menciptakan kekhawatiran akan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mobilitas masyarakat pun menurun. Aktivitas ekonomi ikut lesu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menegaskan, dunia usaha membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban. Ini pada akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian.
“Dunia usaha dan masyarakat pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan stabilitas untuk bisa terus berkontribusi pada kegiatan ekonomi,” ujarnya kepada Suar (31/8/2025).
“Dunia usaha dan masyarakat pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan stabilitas untuk bisa terus berkontribusi pada kegiatan ekonomi,” ujar Shinta.
Kalangan pengusaha memahami keresahan masyarakat yang melatarbelakangi aksi demonstrasi. Namun, mereka juga menekankan pentingnya cara penyampaian aspirasi yang tidak menambah luka sosial. Shinta mengingatkan, ketegangan yang berkepanjangan justru berpotensi memperdalam polarisasi.
“Dengan lebih peka terhadap realitas di lapangan, baik keresahan masyarakat maupun beban kehidupan sehari-hari, kita bisa bersama-sama menciptakan ruang yang lebih kondusif untuk mendengar serta mencari jalan keluar,” katanya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie pun mengimbau semua pihak untuk tenang. Kondisi ekonomi yang sedang sulit harus dihadapi bersama dengan menjaga sutuasi keamaman agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.
“Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat,” ujar Anindya, Sabtu (30/8/2025).
Ia menambahkan, Kadin mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa situasi kacau tidak menguntungkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun.
Kadin, lanjut Anindya, mengimbau para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini. Kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar. Dalam menghadapi situasi ini, para penyelenggara negara perlu memiliki kepekaan.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengimbau para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini.
Baik Kadin maupun Apindo sepakat, peran pemerintah menjadi krusial dalam menjembatani keresahan masyarakat dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan kehadiran negara yang melindungi rakyat sekaligus menjamin kepastian hukum, ketegangan sosial dapat diredam tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi.
Pentingnya keamanan dan ketertiban untuk mendorong perekonomian juga diungkapkan sebelumnya oleh Vice President Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) Budi Haryanto, dalam Panel Diskusi Indonesia Security Summit 2025, Jakarta, (25/8/2025).
Tanpa kondisi yang kondusif, kegiatan usaha akan terhambat, bahkan terancam. “Keamanan harus dilihat sebagai elemen strategis, bukan hanya sekadar fungsi operasional. Keamanan adalah fondasi yang memungkinkan semua aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas Indarto Wibowo menekankan bahwa menjaga keamanan di sektor industri strategis seperti minyak dan gas (migas) adalah kunci utama untuk menjaga kelangsungan investasi dan menggerakkan roda perekonomian.
“Kita bicara mengenai keamanan itu penting karena lebih dari sekedar menjaga aset fisik tapi juga bisa menjaga kepercayaan investor kepada perusahaan,” ujarnya dalam Panel Diskusi Indonesia Security Summit 2025, (25/8/2025).
Situasi kondusif adalah syarat mutlak bagi pekerja untuk beraktivitas tanpa rasa waswas, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Hal ini senada juga dengan laporan Bank Dunia yang mengatakan, pertumbuhan ekonomi hanya dapat tercapai secara berkelanjutan bila ada stabilitas politik dan keamanan.
Negara-negara yang gagal menjaga ketertiban kerap mengalami perlambatan investasi, turunnya kepercayaan pasar, serta eksodus modal. Indonesia, dengan ekonomi yang masih rapuh pasca pandemi, tentu tidak bisa mengabaikan risiko tersebut.
Jaga persatuan
Dalam keterangan resmi usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk menjaga persatuan nasional.
“Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum,” ujar Presiden.
Lucky
Sebelumnya Presiden menjumpai pimpinan partai politik, yaitu Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Presiden juga memerintahkan Kepolisian dan TNI untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.
Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, lanjut Presiden, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan.
Seperti diketahui, pada unjuk rasa Kamis (28/8/2025), Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, meninggal dunia usai dilindas oleh mobil kendaraan taktis (rantis) yang dikemudikan aparat dari satuan Brimob.
Sutta Dharmasaputra
Menanggapi soal kegelisahan masyarakat akan pejabat DPR yang memberikan pernyataan yang menyinggung hati masyarakat, Presiden mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025.
Prabowo juga menegaskan, pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menilai demonstrasi merupakan sarana mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi publik dan harus didengar.
Bursah juga mengingatkan agar aparat segera mengantisipasi potensi penjarahan dan perusakan yang bisa memicu konflik horizontal. Ia mencontohkan bagaimana beredarnya kabar penyerangan rumah anggota DPR mestinya direspons cepat oleh kepolisian. Baginya, jika situasi dibiarkan berlarut, masyarakat berisiko mengambil langkah sendiri yang dapat memperburuk keadaan.
Ia mengusulkan agar pemerintah dan aparat secara konsisten menyampaikan imbauan damai kepada para demonstran. Menurutnya, himbauan berulang setiap satu hingga dua jam bisa membantu menjaga aksi tetap tertib.
“Bagi yang melakukan tindakan kekerasan harus diambil langkah tegas, tentu tegas itu bukan dipukul dan ditembak,” kata Bursah dihubungi Minggu (31/8/2025).
Dalam rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri, ia menyebut pemerintah daerah sudah diarahkan untuk menjaga suasana untuk kondusif. Kepala daerah diminta turun langsung ke masyarakat, memberikan bantuan sosial, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Bursah menegaskan, koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting agar situasi tetap terkendali.
Ia menilai arahan pemerintah pusat menjadi pegangan bagi daerah untuk memastikan stabilitas. Menurutnya, dengan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, jaminan keamanan menjadi syarat mutlak. Ia optimistis jika situasi kondusif terjaga, kabupaten bisa menjadi sentra pertumbuhan yang membantu meningkatkan laju ekonomi nasional hingga delapan persen.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menutup ruang demokrasi dalam merespons unjuk rasa. Demonstrasi, menurutnya, merupakan kontrol publik terhadap pemerintah dan DPR. Namun, ia menegaskan aksi harus berlangsung damai dan tidak berubah menjadi tindakan merusak yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Padamkan kegelisahan
Berbagai upaya untuk menenangkan situasi juga dilakukan oleh para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Sebanyak 16 pimpinan Ormas Islam hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, (30/8/2025).
Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain ketua dan sekretaris jenderal para pimpinan ormas, antara lain, dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan lain-lain.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Presiden dengan para pimpinan ormas. Yahya menekankan bahwa pertemuan tersebut membahas persoalan bangsa secara menyeluruh, termasuk kerja sama menghadapi tantangan yang ada.
“Kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang. Dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui peran ormas Islam. Haedar pun mengapresiasi sikap terbuka Presiden dalam menerima masukan dari para pimpinan ormas.
“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul. Bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” tutur Haedar.
Lucky
Tak hanya dunia usaha, kalangan akademisi dan ekonom juga menekankan pentingnya penanganan yang tepat agar krisis sosial ini tidak berujung pada spiral ketakutan. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak justru menimbulkan trauma baru.
“Jangan sampai satu lumbung padi dibakar hanya karena ingin menangkap tikusnya,” ujarnya dalam Diskusi Publik LP3ES bertajuk Menyalakan Lilin di Kegelapan: Refleksi dan Keprihatinan Bersama Masyarakat Sipil pada Minggu sore (31/8/2025).
Bagi Fahmi, yang harus dibasmi adalah akar masalah kesombongan elite, aparat yang represif, dan praktik hukum yang bisa dibeli.
Dalam forum yang sama, Pemikir Kebhinekaan Sukidi menilai demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini merupakan akumulasi dari ketidakadilan yang menahun.
“Akumulasi ketidakadilan itu diekspresikan melalui kemarahan rakyat terhadap kekuasaan yang pongah,” katanya.
Ia mendesak Presiden agar menghadirkan kepemimpinan yang responsif, dengan mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sukidi menekankan, penanganan krisis tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban. Polisi, katanya, harus bertindak sebagai pengayom, bukan represor.
Sukidi mendesak Presiden agar menghadirkan kepemimpinan yang responsif, dengan mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
“Segala tindakan yang mencederai amanah suci kehormatan manusia bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya. Baginya, protes sosial seharusnya diarahkan pada gerakan damai (peaceful movement), bukan kekerasan.
Poin yang diangkat para akademisi menunjukkan bahwa stabilitas tidak bisa dipahami semata-mata sebagai “ketiadaan kerusuhan”. Ia harus dibangun di atas fondasi keadilan sosial dan kepercayaan publik. Menurutnya, tanpa itu, ketenangan hanya akan bersifat semu dan mudah pecah sewaktu-waktu.
