PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman selama periode Ramadan hingga Idulfitri. Perusahaan listrik negara itu menetapkan masa siaga kelistrikan mulai 14 Maret hingga 24 Maret guna menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh sistem ketenagalistrikan Indonesia.
Haryo Lukito selaku Vice President Pengembangan dan Pengendalian EBT (Energi Baru Terbarukan) PT PLN (Persero) mengatakan kesiapan kelistrikan dilakukan melalui pemetaan beban listrik, pengamanan energi primer, serta pembatasan pekerjaan teknis yang berpotensi menimbulkan gangguan pasokan listrik.
“Pada intinya bahwa semua terkait dengan energi, khususnya energi listrik sudah kami siapkan dengan sebaik-baiknya dan insyaallah sebagaimana yang telah dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya di tahun-tahun sebelumnya, kita akan bisa insyaallah bisa melalui Ramadan dan juga Idulfitri ini dengan baik,” ujar Haryo.
Menurut dia, sistem kelistrikan nasional yang terdiri dari 24 sistem tenaga listrik dari Aceh hingga Papua saat ini berada dalam kondisi normal. Kondisi normal tersebut ditandai dengan cadangan daya yang lebih besar dibandingkan kapasitas unit pembangkit terbesar pada masing-masing sistem.
“Normal itu didefinisikan sebagai cadangan daya lebih besar dari kapasitas unit pembangkit terbesar yang ada di dalam sistem tersebut,” kata Haryo.
Untuk menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga, PLN juga membatasi berbagai pekerjaan teknis yang berpotensi menimbulkan gangguan jaringan. Aktivitas seperti manuver gardu induk, pengoperasian sakelar, hingga pemindahan beban sementara dihentikan selama masa siaga.
Selain itu, PLN memastikan keamanan pasokan energi primer seperti batu bara, gas, dan bahan bakar minyak yang digunakan untuk pembangkit listrik. Haryo mengatakan pasokan energi tersebut dipastikan aman setelah berkoordinasi dengan pemasok energi, termasuk Pertamina.
“Stoknya aman sehingga kamipun merasa optimistis bahwa kami bisa melalui ini dengan aman,” ujarnya.
Dari sisi operasional, PLN menyiapkan sekitar 3.700 posko siaga kelistrikan di seluruh Indonesia serta 437 posko khusus di jalur mudik. Posko tersebut dilengkapi dengan personel teknis yang bertugas memantau dan menangani gangguan kelistrikan selama periode Ramadan dan Idulfitri.
PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti lebih dari 2.000 unit generator set, Unit Gardu Bergerak (UGB), Unit Kabel Bergerak (UKB), serta kendaraan operasional untuk mendukung penanganan gangguan secara cepat di lapangan.
Untuk lokasi strategis seperti bandara, stasiun, tempat ibadah, dan lokasi penyelenggaraan salat Id maupun malam takbiran, PLN juga menyiapkan perangkat cadangan listrik berupa Uninterruptible Power Supply (UPS).
Selain itu, PLN menyediakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik berupa 1.681 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 994 lokasi guna mendukung mobilitas pemudik yang menggunakan kendaraan listrik.
PLN juga menyiapkan tim khusus Pekerjaan Dalam Kondisi Bertegangan (PDKB) yang dapat melakukan perbaikan jaringan tanpa mematikan aliran listrik, baik pada jaringan 20 kV, 150 kV, maupun 500 kV.
Dari sisi proyeksi beban listrik, PLN memperkirakan konsumsi listrik nasional pada malam Idulfitri dan hari Lebaran berada di kisaran 35 gigawatt. Angka tersebut meningkat sekitar 5,46% dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih sekitar 29% lebih rendah dibandingkan beban puncak pada hari kerja normal.
Haryo menjelaskan bahwa penurunan beban tersebut disebabkan banyaknya industri yang menghentikan sementara kegiatan operasional selama libur Lebaran.
“Di Jawa sendiri kalau kami perkirakan nanti bebannya ada di angka 22 giga. Ini jauh dari kondisi beban puncak yang biasa kami capai mencapai 34 giga,” ujarnya.
Selain pengawasan langsung di lapangan, PLN juga memantau sistem kelistrikan melalui berbagai sistem digital, seperti Unit Pengawas Operasi Sistem Distribusi (UP2D), pusat pengaduan pelanggan 24 jam, serta pusat kendali atau command center yang beroperasi tanpa henti untuk memonitor kondisi pasokan listrik nasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, PLN menyatakan seluruh infrastruktur kelistrikan telah disiapkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan pasokan listrik yang stabil.
Risiko Beban Subsidi Listrik dan BBM Indonesia Meningkat
Di sisi lain, Indonesia masih dibayangi oleh ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global, terutama di jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi rute utama perdagangan minyak dunia.
Situasi tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah dan meningkatkan premi risiko geopolitik di pasar energi internasional.
Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menyebutkan bahwa harga minyak mentah Brent sempat berada di kisaran USD66,7 per barel pada awal tahun 2026, namun melonjak hingga sekitar USD82 per barel setelah konflik memanas.
Kenaikan harga energi global tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang masih berstatus sebagai net importer minyak. Ketergantungan impor membuat biaya pengadaan energi sangat sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.
“Ketidakpastian pasokan melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat memperlebar volatilitas harga energi dan menambah tekanan biaya impor negara yang bergantung pada minyak dan gas luar negeri,” kata dia.
Baca juga:
Tria Dianti
Lonjakan harga energi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sekitar USD70 per barel dalam RAPBN 2026. Jika harga minyak global bergerak jauh di atas asumsi tersebut, kebutuhan subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik dapat meningkat secara signifikan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa subsidi dan kompensasi energi masih berada pada level tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, pemerintah masih mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk menahan harga energi domestik, termasuk listrik bersubsidi.
Besarnya subsidi tersebut membuat APBN berfungsi sebagai penyangga utama terhadap fluktuasi harga energi global. Namun, ketergantungan ini juga memperbesar risiko fiskal jika harga minyak melonjak tajam akibat konflik geopolitik.
Di sisi lain, kata Abra, struktur ketahanan energi Indonesia juga masih dibayangi defisit neraca perdagangan migas yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Sepanjang periode 2016–2025, neraca migas konsisten mengalami defisit karena produksi domestik tidak mampu mengejar pertumbuhan konsumsi energi nasional.
"Pada akhir 2025, defisit migas Indonesia tercatat sekitar USD2,09 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi domestik semakin bergantung pada impor minyak dan produk turunannya," ucapnya.
Dalam jangka panjang, penguatan pasokan energi domestik menjadi salah satu strategi yang dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satu proyek yang diharapkan dapat meningkatkan produksi gas nasional adalah pengembangan Proyek LNG Abadi di Blok Masela.
Proyek yang dipimpin oleh perusahaan energi Jepang INPEX tersebut dirancang memiliki kapasitas sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan diharapkan menjadi salah satu kontributor utama pasokan gas domestik ketika beroperasi penuh.
Pengembangan proyek ini dinilai dapat membantu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di masa depan.
Namun demikian, dia menekankan bahwa penguatan pasokan domestik harus berjalan seiring dengan strategi diversifikasi energi dan efisiensi konsumsi.
"Tanpa langkah tersebut, ketergantungan pada impor energi berpotensi terus mempersempit ruang kebijakan pemerintah ketika menghadapi gejolak harga energi global," ungkap Abra.