Di tengah tekanan krisis global dan ketidakpastian ekonomi, agenda keberlanjutan kembali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana jangka panjang.
Presiden Universitas Harkat Negeri (UHN) Saidiman Said menyoroti pentingnya memperkuat agenda keberlanjutan melalui kepemimpinan, kebijakan, dan aksi nyata, di tengah tantangan global yang mendorong dunia terjebak pada orientasi jangka pendek.
Saidiman menyebut dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, menjadi ujian nyata bagi agenda keberlanjutan, terutama di sektor energi yang dinilainya paling awal terdampak.
“I think what's happening in Middle East is a kind of a real test for the world of sustainability,” ucap Saidiman di Gedung Transport Hub Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Saidiman, dampak krisis tersebut tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga meluas ke perekonomian global dan pada akhirnya memengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena itu, ia menegaskan bahwa keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijalankan secara konsisten.
Ia juga menyoroti kecenderungan global yang terjebak dalam orientasi jangka pendek (short-termism), sehingga berbagai agenda strategis, termasuk pembiayaan hijau, kerap terabaikan.
“Kita telah terjebak dalam pola pikir jangka pendek, kita sibuk dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, bukan sesuatu yang harus kita lakukan,” kata dia.
Dalam konteks tersebut, Saidiman menekankan pentingnya penguatan skema pembiayaan berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kembali Tropical Landscape Finance Facilities (TLFF). Inisiatif ini sebelumnya belum berjalan optimal dan kini didorong dengan pendekatan yang lebih adaptif berbasis pembelajaran implementasi sebelumnya.
Ia menambahkan, keberhasilan agenda keberlanjutan membutuhkan sinergi antara kepemimpinan, kebijakan, dan aksi konkret yang terukur, salah satunya dalam dunia akademik. Dunia akademik, imbuhnya, memiliki peran strategis sebagai ruang pengembangan ide jangka panjang di tengah ketidakpastian global.
“One of the safest place to grow the idea in difficult time is academic world,” ujarnya.
Saidiman juga menyinggung pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di perkotaan, termasuk transportasi publik seperti MRT, yang dinilai tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga menjadi simbol transformasi peradaban kota dan peluang mengejar ketertinggalan pembangunan.
Sustainability Harus Masuk Tahap Aksi
Direktur SUSTAINABILITAS UHN William Sabandar menegaskan, agenda keberlanjutan harus segera masuk ke tahap implementasi dan tidak berhenti pada diskursus. Ia menyebut inisiatif yang diluncurkan pada Januari 2026 perlu dijaga momentumnya melalui aksi nyata.
“Kita tidak ingin kehilangan momentum. Jika kita membiarkan inisiatif ini baru diluncurkan dan kita tidak melakukan apa pun dalam tiga bulan ke depan, maka kita hanya bicara saja,” kata William.
Ia menambahkan, keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya dari perencanaan di atas kertas, melainkan harus menyentuh persoalan nyata di lapangan.
“You cannot solve the problem from the office, you have to solve the problem from the field,” beber William.
Lebih lanjut, William menyoroti besarnya peluang Indonesia dalam transisi energi, namun di sisi lain mengakui kapasitas nasional masih tertinggal dibanding negara lain. Ia mencontohkan perkembangan energi surya di China yang meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, sementara Indonesia dinilai belum bergerak optimal sejak 2015.
Mantan direktur utama MRT Jakarta ini menjelaskan, momentum komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kapasitas nasional, termasuk melalui skema pembiayaan inovatif dan kolaborasi lintas sektor.
Cerita bisnis berkelanjutan ala MRT Jakarta
Dari sisi perusahaan, PT MRT Jakarta menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan operasional transportasi berbasis keberlanjutan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengelolaan limbah, efisiensi energi, hingga penguatan aspek inklusivitas sosial.
Consultancy Business Department Head MRT Jakarta, Hirzi Hasan, menyebut upaya tersebut telah menjadi bagian dari visi perusahaan sejak awal perencanaan hingga implementasi di lapangan.
“Sebetulnya dari MRT sendiri kita memang banyak melakukan effort-effort atau inisiasi-inisiasi yang terkait dengan sustainability. Itu dimulai dari visi kita di awal sampai RJP-P kita sampai di implementasi yang kita lakukan,” ucap Hasan kepada SUAR.
Dalam operasional harian, MRT Jakarta menjalankan sejumlah langkah konkret untuk menekan dampak lingkungan. Salah satunya melalui pengelolaan limbah dan optimalisasi penggunaan energi. Hasan menjelaskan bahwa MRT juga telah mengadopsi sistem energi regeneratif untuk meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.
“Termasuk salah satunya itu waste management, terus bagaimana kita mengatur listrik yang masuk ke MRT, kita juga menggunakan regeneratif. Jadi how we make sure that MRT is as green as possible,” kata dia.
Selain aspek operasional, perusahaan juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada kegiatan lingkungan, seperti penanaman pohon. Program tersebut dikelola oleh unit corporate secretary, sementara pada level operasional MRT memiliki Komite Sustainability yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan.
“Di operation maintenance pun kita memiliki yang namanya Komite Sustainability. Ada komitenya itu dipimpin oleh direktur operasi dan pemeliharaan,” ujar Hasan.
Meski berbagai inisiatif telah berjalan, MRT Jakarta masih menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan operasional, terutama terkait kolaborasi dengan berbagai pihak. Hasan menilai kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas penggunaan energi ramah lingkungan.
“Mungkin terkait kolaborasi ya. Jadi misalnya kita saat ini juga sedang menggiat kolaborasi dengan beberapa mitra kayak misalnya dari PLN kita punya sertifikasi untuk green energy, renewable energy, terus kita dengan Pertamina juga untuk sertifikat agar penumpang tuh dapat green energy juga,” jelasnya.
Ia menambahkan, MRT Jakarta telah mulai memanfaatkan energi terbarukan meskipun belum secara penuh.
“Ada sekian persen tapi saya enggak hafal angkanya Mbak, mohon maaf. Tapi ada sertifikatnya dari PLN,” imbuhnya.
Di sisi lain, MRT Jakarta juga menekankan pentingnya aspek inklusivitas dalam pengembangan transportasi publik. Hasan menyebut inklusivitas menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan, tidak hanya pada fase awal pembangunan, tetapi juga pada pengembangan jaringan berikutnya.
“Salah satu rencana jangka panjang MRT itu adalah bagaimana kita mengembangkan inklusivitas supaya bisa berkelanjutan, tidak hanya di fase satu, tapi juga di fase dua, fase tiga, dan juga tidak hanya di jalur MRT, tapi juga di interkoneksi sekitar MRT,” ungkapnya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi antarmoda transportasi di kawasan strategis seperti Dukuh Atas yang terhubung dengan berbagai moda, termasuk KRL, LRT Jabodebek, dan kereta jarak jauh. Integrasi ini dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Bagaimana MRT ini menghubungkan ke transportasi lainnya yang di Dukuh Atas, dengan Stasiun KCI (yang menaungi KRL), dan juga Stasiun LRT Jabodebek. Itu kita susun supaya ada konektivitas yang bisa diakses oleh semua orang,” jelas Hasan.
Potensi Indonesia dalam Pembiayaan Hijau
Sementara itu, Chairperson International Advisory Board UHN, Satya Tripathi, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pembiayaan hijau yang dapat mencapai puluhan miliar dolar AS, terutama melalui optimalisasi pasar karbon dan penguatan TLFF.
Ia menyebut Indonesia memiliki keunggulan global dari sisi biodiversitas dan sumber daya alam yang dapat menjadi basis ekonomi hijau.
“Ada banyak negara di dunia yang tidak memiliki posisi istimewa seperti yang dimiliki Indonesia,” ungkap Satya.
Satya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus bergantung pada eksploitasi hutan.
“Kita sebenarnya tidak perlu menebang hutan dan merusak ekosistem untuk tumbuh sebagai sebuah negara,” kata dia.
Ia memaparkan bahwa pasar karbon domestik saat ini masih terbatas, dengan realisasi sekitar 1,7 juta kredit karbon. Padahal, potensi dari sektor peternakan saja dapat mencapai 30 juta kredit karbon dari sekitar 20 juta populasi ternak jika limbahnya diolah menjadi biogas.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan total potensi kredit karbon Indonesia mencapai 500 juta unit. Dengan asumsi harga US$40–50 per kredit, nilai ekonomi yang dapat dihasilkan mencapai sekitar US$25 miliar.
Namun, ia mengingatkan bahwa pola pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya masih menjadi tantangan.
“The problem with that model is that eventually you will run out of forests,” imbuhnya.
Satya juga menyoroti pengalaman pengembangan TLFF yang menghasilkan proyek konservasi hutan Bukit Tigapuluh senilai US$400 juta tanpa subsidi pemerintah dan melibatkan sekitar 50.000 tenaga kerja.
“Perlu diingat bahwa investasi sebesar 400 juta dolar AS ini tidak menerima subsidi pemerintah sepeser pun. Investasi ini 100% didorong oleh sektor swasta,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan hijau dapat berjalan secara mandiri dengan model yang tepat dan dukungan kepemimpinan yang kuat. Ia juga mendorong penguatan konsep living lab sebagai ruang pengembangan dan uji coba solusi keberlanjutan di lapangan.
Tanpa standar ketat, dana hijau rentan bias
Pembiayaan hijau di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan struktural akibat belum kuatnya kerangka taksonomi berkelanjutan sebagai acuan penyaluran dana sektor keuangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menjelaskan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TBI) berperan sebagai instrumen utama untuk memastikan aliran dana benar-benar masuk ke sektor berkelanjutan. Tanpa standar yang ketat, maka pembiayaan hijau berisiko tidak tepat sasaran.
“Regulasi industri keuangan perlu bertransformasi untuk mengakomodasi peningkatan komitmen pendanaan bagi sektor yang benar-benar berkelanjutan, bukan greenwashing maupun transition-washing,” jelas Bhima.
Bhima menyoroti pentingnya evaluasi rantai pasok (value chain) dalam pembiayaan hijau. Menurut dia, dampak lingkungan suatu sektor tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh aktivitas yang terkait dalam rantai produksi. Tanpa pendekatan ini, pembiayaan berkelanjutan berisiko tidak mencerminkan dampak emisi secara menyeluruh.
Maka dari itu, untuk memperkuat pembiayaan hijau, pihaknya merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain penambahan kategori klasifikasi yang lebih tegas, pengetatan kriteria penilaian berbasis data terverifikasi, serta peningkatan integrasi aspek sosial dalam penentuan kelayakan proyek. Selain itu, dirinya mendorong penguatan investasi pada sektor ekonomi sirkular seperti daur ulang.
Di sisi lain, Bhima menilai pentingnya integrasi pendekatan rantai pasok (value chain). Penilaian terhadap suatu sektor tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup dampak lingkungan dari seluruh proses produksi. Dengan pendekatan ini, pembiayaan hijau dinilai akan lebih akurat dalam mencerminkan kontribusi terhadap pengurangan emisi.
Untuk mempercepat pembiayaan hijau, Bhima merekomendasikan peningkatan investasi pada sektor ekonomi sirkular, seperti industri daur ulang, yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah.
“Tanpa reformasi yang komprehensif, potensi pendanaan hijau dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung target transisi energi nasional,” pungkasnya.
