Pemerintah berupaya keras mewujudkan swasembada pangan, terutama beras. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik, hingga November tahun ini produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton atau naik 12,62% dibandingkan dengan tahun lalu. Kesejahteraan petani dilihat dari indikator nilai tukar petani (NTP) juga menunjukkan perbaikan.
Capaian produksi beras nasional sebesar 33,19 juta ton diyakini dapat menutupi konsumsi beras domestik. Badan Pangan Nasional (BPN) dalam siaran pers bulan Mei lalu menyebutkan konsumsi beras di 6 bulan pertama 2025 adalah 15,43 juta ton. Jika diasumsikan angka konsumsi di 6 bulan kedua 2025 adalah sama, berarti selama satu tahun konsumsi beras sekitar 31 juta ton.
Dengan demikian, terdapat surplus sebanyak 2 juta ton lebih. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan pemerintah tidak mengeluarkan izin impor untuk cadangan beras pemerintah sepanjang 2025 adalah tepat.
Proyeksi Neraca Beras 2025 yang disusun oleh BPN menunjukkan ketersediaan stok beras secara nasional aman dan cukup hingga akhir tahun. Produksi beras yang cukup besar terjadi pada periode Januari-April yang mencapai 14 juta ton. Sementara pada periode Mei-Agustus produksi beras sekitar 11,2 juta ton.
Peningkatan produksi beras tahun ini sejalan dengan penambahan luas panen padi di Indonesia. BPS mencatat selama periode Januari- November, luas panen padi adalah 10,855 juta hektare atau naik 12,08% dibandingkan dengan luas panen selama tahun 2024.
Selain peningkatan produksi beras dan luas panen padi, data BPS juga memperlihatkan perbaikan kesejahteraan petani dilihat dari indikator nilai tukar petani atau NTP sejak Oktober 2024. Kenaikan NTP menunjukkan bahwa daya beli dan profitabilitas petani menguat sepanjang satu tahun pertama masa pemerintahan.
Tren kenaikan NTP dimulai dari angka 120,7 pada Oktober 2024 hingga mencapai 124,36 pada September 2025. Angka yang secara konsisten di atas 100 ini mengindikasikan bahwa indeks harga yang diterima petani (penghasilan dari penjualan) tumbuh lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga).
Kenaikan sebesar 3,66 poin dalam 12 bulan ini adalah bukti keberhasilan kebijakan dalam menjaga harga komoditas pertanian tetap menguntungkan petani. Terus meningkatnya angka ini menjadi catatan positif bagi sebuah kinerja vital untuk menjaga motivasi dan keberlanjutan usaha tani di tingkat tapak.
Sinergi antara NTP yang tinggi dan upaya peningkatan produksi ini menunjukkan manajemen sektor pertanian yang semakin membaik. Peningkatan NTP berarti petani memiliki insentif ekonomi yang lebih besar untuk berproduksi, yang secara langsung bisa mendukung target peningkatan volume panen di tahun berikutnya.
Dengan menjaga NTP tetap tinggi, pemerintah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani, tetapi juga secara tidak langsung berinvestasi pada ketahanan pangan masa depan. Upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen atau NTP sekaligus dapat memastikan ketersediaan pasokan nasional atau produksi nasional. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN maupun dunia.
Sebagai upaya memastikan momentum ini berkelanjutan, faktor-faktor seperti cuaca dan iklim perlu menjadi fokus pemerintah, terutama dalam memitigasi risiko musiman dan memastikan ketersediaan sarana produksi yang efisien. Upaya berkelanjutan ini akan menjamin swasembada pangan berlangsung jangka panjang.
