Kemudahan dalam berusaha dan investasi akan mendorong kemandirian fiskal suatu daerah. Kabupaten Badung, Provinsi Bali, misalnya, sebanyak 91 persen pendapatan daerahnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari kontribusi pihak swasta atau pelaku usaha dalam membayar pajak daerah.

Dengan pendapatan terbesar dari PAD, Kabupaten Badung menjadi kabupaten paling mandiri secara fiskal dari seluruh kabupaten di Indonesia. Tahun 2024, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Badung mencapai Rp 8,8 triliun. Sebanyak Rp 7,5 triliun bersumber dari PAD (85 persen). 

Untuk tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan pendapatan meningkat menjadi Rp 10,6 triliun. Sebanyak Rp 9,7 triliun (91 persen) ditarget dari PAD. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat hanya Rp 899,8 miliar atau 8,4 persen. Dapat dikatakan ketergantungan daerah ini terhadap dana transfer dari pusat tergolong rendah. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada 17 Juli 2025 lalu, di Jakarta mendorong setiap kepala daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya lewat peningkatan PAD. 

Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menghidupkan peran swasta di daerah. Caranya, beri ruang kemudahan berusaha dan investasi bagi swasta atau pelaku usaha. Setiap kepala daerah dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menciptakan regulasi yang kondusif bagi dunia usaha. Termasuk pula dalam memberdayakan dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Jika itu dilakukan, akan tumbuh kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Badung yang tinggi PAD-nya dan mandiri pemerintahnya.