Laporan The Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF) mengungkap beragam risiko global yang berpotensi terjadi pada 2026. Adapun urutan tertinggi ditempati risiko konfrontasi geoekonomi dan konflik bersenjata, diikuti kejadian cuaca ekstrem, polarisasi masyarakat, misinformasi dan disinformasi, hingga kemerosotan ekonomi.
Bagi Indonesia, antisipasi dampak terusan sejumlah risiko tersebut perlu dilakukan dengan memfokuskan bauran kebijakan ekonomi politik berhaluan kemandirian, memperkuat perdagangan intrakawasan dan platform CEPA, serta integrasi lebih luas dengan sektor mineral kritis yang menentukan masa depan.
Managing Director WEF Saadia Zahidi menyatakan, temuan kunci dalam laporan tahunan yang memasuki edisi ke-21 ini menggarisbawahi dunia yang memasuki suatu era kompetisi baru yang memengaruhi konfigurasi risiko global yang ada, sekaligus membuka berlapis-lapis risiko global baru secara bersamaan, dengan akumulasi total 33 risiko dari bidang ekonomi, geopolitik, teknologi, sosial, dan ekologis.
"Dari 1.300 responden yang mengisi survei kami, 50% di antaranya memperkirakan dunia 2 tahun ke depan akan mengalami turbulensi hebat. Namun, persentase ini sedikit lebih rendah dalam perkiraan 10 tahun ke depan, utamanya karena kepercayaan responden pada kapasitas institusi dan individu pemimpin yang siap beradaptasi," ujar Zahidi dalam konferensi pers di Davos, Kamis (15/01/2026).
Interkoneksi menjadi salah satu karakteristik risiko global yang terangkum dalam laporan ini. Ketidaksetaraan (inequality) sebagai titik pusat interkoneksi menciptakan lingkaran risiko yang saling memicu satu sama lain, menciptakan rantai reaksi yang panjang dan rentan terhadap eskalasi global, baik secara ekonomi maupun politik.
"Meski risiko kemerosotan dan inflasi masuk dalam urutan, kami tidak melihat kemungkinan terjadinya resesi global. Namun, kekhawatiran terhadap risiko ekonomi global jelas meningkat. Ini bukanlah prediksi, melainkan top of mind para pemimpin politik, cendekiawan, dan dunia usaha yang kami wawancarai," tegasnya.
Terlepas dari senarai risiko global berpeluang terjadi, WEF juga menemukan bentuk baru kerja sama global yang tumbuh bersamaan dengan kompetisi, menciptakan bantalan yang membuat ekonomi global tetap tangguh menghadapi ketidakpastian. Pergeseran lanskap ini sekaligus memperlihatkan kerja sama hari ini berbeda dengan bentuk kerja sama di masa lalu.
"Lanskap saat ini merefleksikan realitas pragmatis. Bagaimanapun, pendekatan kolaboratif tetaplah esensial untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengakselerasi inovasi yang bertanggung jawab, serta membangun kapasitas beradaptasi dalam era yang semakin kompleks," ucap Zahidi.
Dalam menyambut pelaksanaan WEF 2026, ekonom termuda WEF itu mengharapkan laporan ini menjadi dasar pertimbangan dalam fora sepekan ke depan. Terlepas dari sejumlah faktor struktural yang memengaruhi suasana nanti, situasi masa depan tetaplah dapat diubah dengan keputusan yang tepat selama waktu masih tersedia.
"Ya, risiko baru memang berkembang, seperti juga bentuk kerja sama tidak akan lagi seperti dulu. Namun segala sesuatu yang terjadi ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin menyatukan pandangan dalam forum dalam semangat WEF tahun ini: A Spirit of Dialogue," pungkas Zahidi.
Kemandirian
Dalam turbulensi ekonomi global yang tidak terhindarkan, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Didit Ratam menegaskan, dunia usaha dapat survive, kuat, dan berkembang apabila Indonesia menjadikan kemandirian, setidaknya dalam energi dan pangan, sebagai prioritas.
"Upaya hilirisasi perlu konsisten agar kita mendapatkan nilai tambah saat melakukan ekspor, serta tidak kehilangan nilai tambah apabila melakukan impor," ujar Didit saat dihubungi SUAR, Senin (19/01/2026).
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Didit menilai kondisi geopolitik ini membuat dunia usaha ikut berpartisipasi dalam kemandirian tersebut, mengingat pemerintah akan sulit melakukan semuanya sendiri. Apabila pemerintah mempermudah regulasi yang kerap menjadi hambatan, dunia usaha bukan saja bisa menjadi mitra meraih kemandirian, tetapi juga membantu penciptaan lapangan kerja yang semakin dibutuhkan.
"Dalam situasi ini, kami meminta pemerintah untuk menjaga persaingan yang fair bagi dunia usaha, terutama di sektor padat karya yang kadang diganggu oleh produk-produk impor bersubsidi, dan bahkan terkadang masuk secara ilegal," tuturnya.
Sementara permintaan pasar dalam negeri relatif belum kuat, ekspor dapat menjadi salah satu penopang yang memungkinkan rantai produksi terus berjalan. Menghadapi konfrontasi geoekonomis, nilai tambah dari hilirisasi komoditas ekspor yang meningkatkan daya saing menjadi penentu.
"Dalam hal ini, dunia usaha akan terbantu dengan dukungan pemerintah untuk membuka pasar nontradisional serta membantu dunia usaha untuk memanfaatkan berbagai perjanjian dagang seperti CEPA, FTA, dan PTA yang telah ditandatangani dengan berbagai negara mitra," pungkas Didit.
Di antara adidaya
Dalam kesempatan berbeda, Pengajar Ekonomi Politik Internasional BINUS University Dinna Prapto Raharja menilai risiko global yang membayangi dunia ke depan tidak lepas dari kombinasi faktor perubahan iklim yang memengaruhi perilaku negara adidaya. Indonesia sebagai bagian dari emerging markets dan negara middle-power akan menanggung risiko tanpa langkah proaktif di forum dunia seperti WEF.
"Proteksionisme negara-negara adidaya akan semakin kita rasakan, karena selain tarif, bumi juga semakin diekstraksi. Dalam G20 tahun ini, satu tantangan yang harus dihadapi adalah G20 sudah mati karena AS dan UE tidak tertarik menciptakan konsensus internasional, sementara DK PBB lumpuh karena pengambil keputusan utamanya tidak satu suara," ucap Dina di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Sementara tindak-tanduk AS akan melanjutkan upaya untuk merusak tatanan BRICS yang menjadi wahana negara-negara Selatan Bumi untuk bersuara, Tiongkok sedang tidak responsif dalam menyambut tawaran kerja sama. Namun, posisi dominan Tiongkok dalam rantai pasok mineral kritis dunia, kebijakan ekonomi-politik AS ke depan akan semakin fokus pada refining lithium dan tembaga.
"AS sudah menciptakan Pax Silica, dan mendesak India untuk masuk. Karena Singapura juga sudah masuk dalam Pax Silica, mereka dengan senang hati menunggu mineral Indonesia karena kedudukannya sebagai hub untuk proses refining di Uni Emirat Arab, Israel, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Padahal, Indonesia saat ini juga menjadi mineral hub bagi Tiongkok," jelasnya.
Dinna memberikan kunci bahwa selama AS memandang tarif sebagai sesuatu yang penting dalam perdagangan luar negeri mereka, maka ketidakpastian dalam hubungan antarnegara akan terus berlanjut, mekanisme penyelesaian sengketa akan terus diganggu, dan legitimasi institusi multilateral akan terus-menerus didiskreditkan dan menghadapi delegitimasi.
"Kalau Indonesia percaya bahwa local currency transaction adalah solusinya, saya menilai ini harus lanjut terus. Begitu pula CEPA yang membuka ruang berelasi antaraktor negara yang bisa diperluas dan diperdalam. CEPA sangat beneficial dan pelaku usaha Indonesia wajib menjajaki kemungkinan pasar setiap CEPA yang dimiliki," tegas Dinna.
Dengan realitas sektor mineral kritis akan memengaruhi daya tawar berbagai negara ke depan, Dinna menyarankan Indonesia mulai mengevaluasi sektor yang hendak diperkuat dan berpotensi membantu Indonesia memiliki "ruang bernafas" lebih saat situasi semakin mendesak. Di samping itu, investasi sumber daya manusia perlu masuk dalam negosiasi kerja sama, sehingga tenaga kerja Indonesia yang semakin terampil dapat leluasa berintegrasi dalam rantai pasok global.
"Multilateralisme perlu mencari format baru. Bagi ASEAN yang pertumbuhannya masih bagus, perdagangan intrakawasan perlu dimanfaatkan secara lebih optimal. Saat perdagangan ke luar belum begitu menjanjikan, perdagangan dengan negara-negara tetangga perlu lebih diperbanyak, selain diperluas dari segi komoditasnya," pungkas Dinna.
