Sebagai penggerak perekonomian nasional, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan dukungan nyata pemerintah. Hingga Agustus 2025 ini, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hampir 60% dari target.
Merealisasikan investasi di Indonesia membutuhkan modal yang tidak sedikit dilihat dari indikator ICOR yang masih tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3% pada tahun 2026, dibutuhkan investasi masif sebesar Rp 8.297,8 triliun.
Jelang pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia per 1 Agustus 2025, data BPS menunjukkan terjadi peningkatan ekspor nonmigas Indonesia ke AS di bulan Juli 2025 hampir 16%.
Terlepas dari gejolak sosial dan beberapa indikator ekonomi yang berfluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Meski demikian, pemerintah perlu berhati-hati dan menyikapi dengan bijak segala dinamika sosial-politik yang terjadi.
Tangga menapaki kesuksesan bisa datang dari pintu manapun termasuk melakukan hobi.
Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan penurunan daya beli masyarakat, perdagangan elektronik atau e-commerce yang merupakan tulang punggung ekonomi digital Indonesia diprediksi akan terus bertumbuh hingga 2030.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Indonesia hingga saat ini. Namun, data triwulan II-2025 menunjukkan perubahan pola konsumsi di mana konsumsi makanan-minuman meningkat, sementara konsumsi pakaian dan alas kaki menurun.
Di tengah upaya meningkatkan rasio perpajakan, pemerintah tidak hanya fokus pada penarikan pajak. Di tahun 2026, pemerintah akan lebih mengoptimalkan insentif perpajakan untuk mendukung konsumsi masyarakat dan kegiatan UMKM.
Pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas yang dalam RAPBN 2026 mendapat alokasi sebesar Rp402,4 triliun. Salah satu targetnya adalah untuk meningkatkan volume produksi migas nasional.
Pemerintah menambah alokasi anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026 sebanyak 5,9 persen menjadi Rp164,41 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama beras dan jagung.
Berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang signifikan pada RAPBN 2026 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal.
Didorong oleh menguatnya permintaan global, kenaikan harga miyak sawit mentah menjadi angin segar bagi para pengusaha di tengah tantangan meningkatkan produktivitas.
Menampilkan 12 dari 56 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.
