Bila ada istilah Black Friday untuk menyebut crash saham Wall Street pada tahun 1929, bisa saja kejadian ambruknya pasar saham di Indonesia pada Rabu, 28 Januari 2026 lalu akan dikenang sebagai Black Wednesday, namun dalam konteksnya sendiri. 

Hari itu, pasar modal Indonesia terguncang. Harga saham berhamburan jatuh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencapai posisi puncak all time high di level 9.100 pada 20 Januari 2026 lalu, tiba-tiba mengalami anomali, terhempas dengan keras. Ketika itu, IHSG anjlok hingga 8% atau turun 665,89 poin ke level 7.654,66 pada pukul 09.30 WIB.

Penurunan sebesar ini, dan  dalam satu hari itu memaksa otoritas bursa mengaktifkan protokol trading halt (penghentian sementara perdagangan) untuk meredam kepanikan pasar.

Turbulensi di pasar modal Indonesia dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada hari Rabu pagi itu, terkait ketentuan free float (kepemilikan saham publik) di Indonesia yang masih rendah. Selain itu, MSCI juga menilai kepemilikan saham masih terkonsentrasi, dan ketersediaan data investor tidak transparan.

Pihak MSCI juga meminta otoritas di Indonesia segera memperbaiki kekurangan tersebut sebelum Mei 2026. Jika tidak, maka peringkat pasar modal di Indonesia akan diturunkan dari berkembang (emerging market) ke kategori menengah (frontier market).

Pernyataan MSCI  itu langsung memicu tekanan besar di pasar pada hari yang sama hingga mengalami crash yang dalam. Keesokan harinya kondisi IHSG juga tak bergeming. IHSG malah turun 1%. Dunia keuangan tambah bergoyang ketika pada Jumat pagi, Direktur Utama BEI, Iman Rachman menyatakan pengunduran dirinya dari Direktur Bursa Efek Indonesia.

Inilah yang membuat Black Wednesday di Indonesia berbeda. Karena tak hanya harga saham yang jatuh, setelah pengunduran diri Dirut BEI, jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan diri ikut turun, alias mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Mereka menyatakan aksi ini sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG. Insiden yang merupakan pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah OJK berdiri.

Mereka yang mengundurkan diri adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Jangan sampai independensi tergerus

Mundurnya pimpinan otoritas keuangan ini juga mengejutkan publik. Bahkan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut pengunduran diri sederet petinggi OJK itu menggambarkan sinyal serius dari OJK akan adanya tekanan politik yang dapat menggerus independensi otoritas sektor keuangan.

Bhima menilai peristiwa itu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan investasi sektor jasa keuangan, khususnya terkait perluasan porsi investasi ke pasar saham. “Mundurnya Ketua OJK dan anggota Dekom (dewan komisaris) OJK membuat shock semua pihak. Sepertinya ada tekanan dari eksekutif, terutama perubahan porsi besar-besaran asuransi dan jasa keuangan dalam investasi di saham,” kata Bhima. ‎

Selama ini, Pemerintah Indonesia mengatur pembatasan investasi seperti  dana pensiun (Dapen) juga perusahaan asuransi dan keuangan untuk menjaga keamanan dana peserta. Namun Pemerintah juga ada rencana menaikkan batas investasi saham di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Aturan ini bertujuan memperkuat pasar modal, namun tetap membatasi pada saham berkuantitas tinggi, umumnya LQ45, untuk menghindari risiko "saham gorengan". 

Namun menurut Bhima, dorongan agar dana asuransi dan jasa keuangan masuk lebih agresif ke pasar saham, berisiko menimbulkan masalah baru. Ia mengingatkan potensi pengulangan kasus serupa yang pernah terjadi di sektor keuangan negara.‎‎“Seolah jasa keuangan mau dikorbankan untuk menahan keluarnya modal asing. Padahal ada risiko Asabri jilid 2, di mana BUMN masuk ke saham spekulatif di bursa saham,” ujarnya. ‎“Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari eksekutif,” kata dia.

Kabarnya, dasar aturan untuk menaikkan jumlah investasi saham perusahaan dana pensiun ini masih menjadi tarik menarik antara Pemerintah dan pihak OJK. Pemerintah meminta aturan ini cukup dituangkan dalam Peraturan OJK. Namun bagi OJK, ketentuan ini harus diatur oleh aturan yang lebih tinggi, dan lebih kuat sehingga penegakan hukum bisa dilakukan secara efektif. 

“Aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah bisa melindungi lembaga seperti dana pensiun bila terjadi kendala, sehingga melindungi pengelola dari jeratan hukum,” kata seorang sumber di otoritas pasar modal kepada Suar.id. 

Momen keterpurukan bursa, juga menjadi dasar untuk menekan pejabat otoritas keuangan agar bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tekanan dari berbagai pihak ini yang kabarnya memicu para pimpinan itu kemudian mengundurkan diri. 

Perebutan kursi ketua Dewan Komisioner OJK yang kosong menambah drama di seputar sektor pasar modal semakin seru. Salah satu kandidat yang diyakini bakal merapat ke OJK adalah Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. 

Namun, Misbakhun menepis kabar itu. "Sejauh ini dari partai saya, saya dimandatkan menjadi Ketua Komisi XI," katanya kepada wartawan di Komisi IX DPR Jakarta, Rabu 4 Februari lalu. 

Reformasi integritas pasar saham 

Gejolak di pasar modal sepanjang sepekan terakhir mendorong pemerintah, regulator, dan pengelola bursa merumuskan langkah korektif guna memperkuat integritas bursa efek. Seluruh pemangku kebijakan pasar modal Indonesia sepakat mempercepat reformasi struktural guna memulihkan kepercayaan dan kredibilitas pasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog bersama pelaku pasar modal yang digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Ahad 1 Februari 2026  sore. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri untuk merespons dinamika pasar yang berkembang.

Hadir dalam dialog itu, antara lain, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan CIO sekaligus Direktur Investasi Danantara Pandu Sjahrir, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, serta jajaran pimpinan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dari hasil pertemuan itu diputuskan untuk menyiapkan delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas bursa saham di Indonesia. Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan delapan jurus itu adalah bentuk komitmen memperkuat reformasi struktural pasar modal.

“Delapan rencana aksi yang kami susun, ini kami kelompokkan menjadi 4 cluster, yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float, kemudian yang kedua adalah untuk transparansi, kemudian cluster tata kelola dan enforcement, dan juga sinergitas,” kata Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara. 

Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Kamis 5 Februari 2026 lalu, Friderica juga menambahkan, untuk bisa merealisasikan delapan rencana aksi, pihaknya akan segera meluncurkan satuan tugas Reformasi Integritas Pasar Modal. 

Pembentukan satgas tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong reformasi pasar modal, khususnya pada aspek integritas dan tata kelola. 

“OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, pelaku industri, serta para stakeholder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” ujarnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait lainnya mengambil langkah demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar antara lain dengan mereformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global. “Artinya semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas,” jelas Airlangga.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan transparansi, juga dilakukan pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir saham yang transparan dan juga kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. “Evolusi struktural tersebut dilakukan agar sejajar dengan bursa modern internasional,” lanjutnya.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik manipulatif share pricing atau yang disebut olehnya saham gorengan manipulatif, yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal di Indonesia.

pemerintah tidak akan mentolerir praktik manipulatif share pricing atau yang disebut olehnya saham gorengan manipulatif

“Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Airlangga juga menegaskan, pemerintah berencana akan mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia, dan penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi melalui peningkatan free float saham. 

Proses demutualisasi ditargetkan mulai berjalan tahun ini, dengan landasan hukum yang sudah tersedia dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Liberalisasi bursa via mutualisasi

Diharapkan nantinya dengan demutualisasi, kepemilikan BEI tidak lagi terbatas pada anggota bursa, dan terbuka untuk pihak yang lebih luas lagi, hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia.

Percepatan demutualisasi BEI direncanakan akan berlangsung pada tahun ini, dengan salah satu calon pemegang saham BEI adalah Danantara. BEI seperti diketahui saat ini masih berstruktur mutual, namun nantinya akan terbuka bagi pihak di luar perusahaan efek. Sehingga nantinya, pemilik saham akan menjadi lebih luas, terbuka, dan bersifat independen.

Pihak OJK menyatakan demutualisasi Bursa Efek Indonesia masih menunggu aturan Peraturan Pemerintah (PP) terbit. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan pada prinsipnya proses demutualisasi telah diamanatkan dalam undang-undang.

“Kita tunggu pengaturan pelaksanaan, dimulai dengan adanya PP atau Peraturan Pemerintah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu kita tunggu sama-sama,” katanya. 

Demutualisasi adalah perubahan status bursa dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan. Dalam struktur baru, kepemilikan bursa dapat dimiliki publik atau pihak non anggota. Saat ini, BEI berstatus self-regulatory organization yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa.

Melalui demutualisasi, kepemilikan dan keanggotaan dipisahkan secara tegas. Pemisahan ini diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan independen.

Demutualisasi bertujuan mengurangi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota. Konflik kepentingan selama ini dinilai berpotensi memengaruhi keputusan strategis dan pengawasan pasar.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan, pihaknya tidak akan ikut mendorong proses demutualisasi BEI dan memilih menunggu kejelasan aturan yang disiapkan regulator. Menurut Rosan, pihaknya menghormati tahapan demutualisasi yang saat ini masih berada dalam ranah OJK dan BEI.

“Kami sifatnya menunggu dulu proses ini dari OJK maupun BEI. Tentunya kalau demutualisasi sudah terjadi, pemisahan antara anggota dan juga kepemilikan, kami juga terbuka untuk ikut dalam BEI dari segi kepemilikan,” ujar Rosan 

Menurut Rosan, sejumlah lembaga pengelola dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) kerap menjadi pemegang saham ketika bursa efek negara melakukan demutualisasi. 

Rosan menegaskan, peluang bagi Danantara untuk memiliki saham BEI bukanlah hal baru. Menurutnya, praktik serupa telah terjadi di berbagai negara, di mana sovereign wealth fund ikut memiliki bursa setelah proses demutualisasi. "Pada intinya, kita menunggu, dan kita terbuka untuk masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia," ujarnya.

Perlu solusi langkah cepat

Direktur Utama PT KSEI Samsul Hidayat menegaskan pihaknya mendukung penuh komitmen dari OJK dalam setiap seluruh program yang akan dilakukan.untuk itu. Sebagai wujud dukungan, KSEI akan melakukan penguatan transparansi data secara manual, sehingga pihaknya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak terkait untuk melakukan pendalaman terkait dengan data tipe investornya.

“Kita berharap karena terutama untuk granularity data type of investor ini kami membutuhkan partisipasi dari semua market participant dalam hal ini perusahaan efek dan bank kustodian untuk melakukan pendalaman terkait dengan tipe investornya,” ucapnya.

Sedangkan  Direktur Utama KPEI Iding Pardi kejadian di pasar modal akhir-akhir ini tidak menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia bermasalah, dan tidak berarti bahwa saat ini sedang krisis. Tak hanya di Indonesia, gejolak serupa juga terjadi di beberapa negara lain.

“Indeks global seperti MSCI juga tidak menilai harga saham, tidak menilai kinerja emiten, apa yang mereka nilai itu adalah bagaimana mereka melihat investability-nya untuk mereka, khususnya mengenai free float,” kata Iding.

KPEI juga menyatakan komitmen dukungannya terhadap rencana aksi percepatan reformasi yang direncanakan. “Untuk berbagai inisiatif dari sisi role dan peran KPEI, kami akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan peran dan tugas dari KPEI sebagai lembaga kliring dan penjaminan,” katanya.

Sedangkan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menegaskan, untuk bisa membuat pasar modal Indonesia lebih kuat, ia  mengusulkan sejumlah solusi langkah cepat yang perlu segera diambil demi mengatasi persoalan gejolak di pasar modal Indonesia yang terjadi. Delapan aksi rencana yang akan dilakukan OJK juga harus diikuti dengan aksi nyata dan konsisten.

Langkah pertama yang perlu segera dilakukan adalah perbaikan dan penguatan mengenai transparansi data. “Pertama, percepatan perbaikan transparansi kepemilikan, perkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham, lalu tingkatkan kualitas dan rincian data kepemilikan serta klasifikasi pelaku transaksi supaya investor bisa menilai dengan lebih jelas siapa pemilik dan siapa yang bertransaksi,” kata Josua.

Penegakan aturan juga perlu diperkuat lagi demi mencegah terjadinya pelanggaran khususnya terkait dengan manipulasi harga saham, dan pemberian informasi yang menyesatkan investor.

“Perkuat integritas pembentukan harga melalui penegakan aturan yang tegas dan konsisten terhadap praktik manipulasi dan informasi menyesatkan, karena pemerintah sendiri menegaskan tidak menoleransi praktik semacam itu dan mendorong tindakan tegas,” jelasnya.

Langkah cepat yang perlu segera dilakukan adalah mengenai kebijakan baru free float 15 persen. Tahapan masa transisi oleh OJK untuk emiten atau perusahaan tercatat juga dinilai sudah tepat.

“Dorong peningkatan porsi saham publik menuju 15% dengan tahapan yang realistis dan masa transisi bagi emiten yang sudah tercatat agar likuiditas membaik tanpa menimbulkan gejolak baru,” lanjut Josua.

Lalu yang terakhir, adalah penguatan tata kelola di Bursa Efek Indonesia untuk mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan.

“Jalankan pembenahan struktur kelembagaan bursa yang sedang dibahas sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pencegahan benturan kepentingan, lalu komunikasikan tonggak capaian dan jadwal kerja secara rutin kepada investor dan penyedia indeks agar pasar melihat kemajuan yang nyata, bukan hanya pernyataan niat,” ungkapnya. 

Mukhlison, Gema Dzikri, dan Feby Febriana Nadeak