Perkembangan ekonomi digital Indonesia dipandang memiliki masa depan yang cerah. Namun, di baliknya terdapat kegelisahan besar mengenai ketimpangan kualitas infrastruktur. Meski penetrasi internet secara nasional telah mencapai 80%, masalah distribusi, kualitas, hingga biaya masih menjadi tantangan.
Dalam “Indonesia Economic Prospects: Fondasi Digital untuk Pertumbuhan”, Bank Indonesia memberi catatan kepada Indonesia bahwa meskipun jangkauan internet terus meluas, soal kecepatan dan stabilitas koneksi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini menciptakan "jurang digital" di mana masyarakat yang memiliki akses internet belum tentu dapat memanfaatkannya secara produktif untuk kegiatan ekonomi tinggi akibat keterbatasan teknis.
Melihat data penetrasi internet di Indonesia dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, ketimpangan geografis masih menjadi isu tentang akses internet. Pulau Jawa tetap mendominasi dengan tingkat penetrasi tertinggi sebesar 84,69%, disusul oleh Kalimantan (78,72%) dan Sumatera (77,12%). Namun, wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, masih tertinggal dengan tingkat penetrasi hanya sebesar 69,26%.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur digital masih terpusat di wilayah barat, sehingga potensi ekonomi digital belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah terluar dan tertinggal.
Kegelisahan terhadap kualitas internet ini berbanding terbalik dengan potensi nilai ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia, terdapat tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, GMV tercatat sebesar 80 juta dolar AS, kemudian meningkat menjadi 87 juta dolar AS di tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 99 juta dolar AS pada tahun 2025.
Sektor E-Commerce menjadi kontributor utama dengan proyeksi mencapai 71 juta dolar AS pada tahun 2025. Pertumbuhan CAGR ekonomi digital yang melonjak dari 8,75% menjadi 13,79% menunjukkan bahwa antusiasme pasar sangatlah tinggi.
Namun, tingginya angka GMV dan proyeksi pertumbuhan tersebut dibayangi oleh kekhawatiran akan titik jenuh akibat rendahnya kualitas internet. Sektor-sektor pendukung seperti Transportasi dan Makanan, Perjalanan Online, serta Media Online yang rata-rata masih berada di angka satuan (9-10 juta dolar AS) memerlukan koneksi yang stabil untuk terus berkembang.
Tantangan kian pelik ketika dihadapkan dengan kondisi geografis kepulauan yang membutuhkan infrastruktur ekstra untuk distribusi yang lebih merata. Adanya perbaikan pada bandwidth dan latensi, meningkatkan kualitas internet sehingga pengalaman pengguna dalam bertransaksi akan meningkat. Di sisi lain, upaya tersebut akan membutuhkan pembiayaan tinggi dan berdampak pada biaya yang dibebankan pada pengguna.
Namun, langkah seperti memperluas distribusi internet yang berkualitas pada akhirnya tetap perlu didorong sehingga dapat meningkatkan laju transaksi digital di masa depan. Secara bersamaan, saat ini tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan kuantitas jumlah pengguna tanpa memperhatikan kualitas koneksi yang diterima pelanggan.
Indonesia berada di persimpangan jalan antara peluang ekonomi yang masif dan hambatan infrastruktur yang nyata. Pemerintah dan penyedia jasa internet harus berkolaborasi tidak hanya untuk menyambungkan daerah yang belum terjamah, tetapi juga meningkatkan standar kecepatan internet secara nasional.
Peningkatan penetrasi di wilayah seperti Maluku dan Papua harus dibarengi dengan kualitas yang setara dengan di Jawa, agar ekonomi digital yang terbentuk bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
