Di tengah sempitnya lowongan kerja dalam negeri, muncul permintaan besar tenaga kerja pengasuh lanjut usia (caregiver) dari Singapura. Tak heran bila lembaga pelatihan kerja (LPK) kini sibuk memberi bekal bahasa, latihan keterampilan kerja, hingga wawasan budaya calon negara tujuan, sehingga calon pekerja migran siap menjadi tenaga kerja caregiver berkualitas.
Cica, karyawan PT Assalam Karya Manunggal, mengatakan, pelatihan merupakan modal utama yang harus dilakukan pekerja migran indonesia sebelum mereka bekerja di luar negeri. Maklum, beberapa negara menetapkan standardisasi pekerja migran sesuai kebutuhan. Makanya, pekerja harus diberi pelatihan agar mereka tidak kaget.
Contoh pelatihan yang diajarkan lembaga pelatihan itu kepada pekerja adalah bahasa dan budaya negara tujuan, pelatihan komunikasi dan adaptasi di lingkungan kerja dan sosial. Untuk keterampilan kerja, pelatihannya sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalani, misalnya, asisten rumah tangga, operator pabrik, atau sektor lain.
“Peraturan dan hukum serta semua informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran di negara tujuan juga kami informasikan,” ujar Cica kepada SUAR di Jakarta (27/9/2025).
Untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh bekal yang cukup sebagai tenaga kerja yang berketerampilan tinggi (high skilled labour), Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025).
Kunjungan Christina ini dalam rangka persiapan pilot project penempatan pengasuh lanjut usia (caregiver) ke Singapura, yang pelatihannya akan dimulai pekan ini.
“Tujuan kami datang adalah memastikan kesiapan fasilitas pelatihan bagi calon caregiver yang akan diberangkatkan ke Singapura. Mereka akan menjalani pelatihan dasar di sini, kemudian melanjutkan on the job training sebelum ditempatkan di Singapura,” ungkapnya usai peninjauan.
Christina menjelaskan, pilot project ini merupakan langkah awal mengukur respons pasar sekaligus minat masyarakat terhadap skema penempatan tenaga caregiver. Apalagi, kata dia, animo pendaftar sangat tinggi hingga saat ini.
“Sejauh ini sangat positif, sudah ada lebih dari seribu pendaftar. Tentu mereka akan melalui proses seleksi ketat agar sesuai dengan kriteria kebutuhan di Singapura,” jelasnya.
Proses seleksi, lanjut Christina, akan dilakukan secara terintegrasi oleh tim dari Kementerian P2MI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA). Ke depan, program ini tidak berhenti di pilot project, tapi akan terus berlanjut dan diperluas.
"Harapannya, Indonesia dapat menyiapkan tenaga caregiver profesional yang tidak hanya berkompeten, tapi juga terlindungi sejak awal proses penempatan,” imbuh politisi Partai Golkar ini.
Pada saat yang sama, Kepala BBPVP Bekasi Yose Rizal menyambut baik pelaksanaan pilot project caregiver ini, karena akan menjadi pengalaman pertama bagi balai pelatihan yang ia pimpin.
“Bagi kami ini adalah first experience yang memperluas ruang lingkup pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas. Program ini menjadi peluang besar sekaligus kontribusi positif bagi angkatan kerja Indonesia untuk mengisi pasar kerja luar negeri,” pungkas dia.
Selain meninjau persiapan pelatihan caregiver, Wamen Christina juga melakukan tur ke beberapa kelas pelatihan bahasa di BBPVP Bekasi. Seperti ke kelas bahasa Jepang, kelas TIK generate AI, kelas TIK smart media social, Laboratorium Panasonic, Laboratorium Otomotif Cherry, kelas caregiver, dan kelas pemagangan Jepang.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, salah satu bekal utama yang harus dimiliki pekerja migran Indonesia sebelum berangkat adalah kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa universal.
Pekerja migran harus menguasai bahasa Inggris dasar agar mudah berkomunikasi, karena sebagian besar negara tujuan bekerja adalah Hong Kong, Taiwan, Singapura. Negara-negara tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari.
“LPK harus mengajarkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, paling tidak mereka mengerti bahasa Inggris meskipun belum lancar,” ujar Esther kepada SUAR di Jakarta (27/9).
Esther menambahkan, selain meningkatkan keterampilan para pekerja, fungsi utama LPK adalah menyediakan informasi dunia kerja. LPK dapat memberikan informasi yang akurat mengenai peluang karir di berbagai sektor.
Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah pemerintah harus melindungi dan mengatur standarisasi pekerja migran Indonesia. Tujuannya agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan aman di negara orang, serta mendapatkan perlindungan hukum.
Mendorong perekonomian
Salah satu kesimpulan dari acara Roundtable Decision: Kekuatan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia yang digelar Suar.id, Kamis (18/9/2025) lalu, di Jakarta, adalah bahwa potensi pekerja migran Indonesia (PMI) lebih besar daripada upaya pengentasan pengangguran.
PMI bisa diarahkan menjadi agen pembangunan ekonomi Indonesia lantaran berpotensi menarik investasi dan alih teknologi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan terus meningkatkan keterampilan dan perbaikan tata kelola ekosistemnya.
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Anggota DPR & Chairman Panasonic Gobel Rachmat Gobel menyebut isu PMI tidak bisa dipandang hanya sebatas menjawab persoalan penyerapan tenaga kerja. “PMI juga harus dilihat sebagai agen pembangunan. Sehingga ketika mereka kembali, mereka bisa ikut memutar roda perekonomian,” ujarnya.
Hal itu dapat dimulai dengan membuka akses beasiswa, misalnya melalui skema seperti LPDP, untuk membantu pekerja memperoleh sertifikat specified skilled work (SSW). Selain itu, Rachmat menilai perlu adanya LPK khusus yang berfokus pada persiapan PMI. Dengan cara ini, pelajar SMK maupun mahasiswa yang bercita-cita bekerja di luar negeri tidak hanya memiliki akses pembiayaan, tetapi juga mengetahui adanya lembaga pelatihan yang sesuai.
Pejabat di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dwi Setiawan Susanto menyatakan, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di luar negeri relatif tinggi. Mengacu pada data SiskoP2MI, pada 2024, tercatat ada 297.000 lapangan pekerjaan. Menurutnya, hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar tenaga kerja di luar negeri.
Ia memberi contoh keberangkatan ke Jepang. Dalam 5 tahun terakhir saja, ada 850.000 lapangan kerja yang tersedia.
"Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mengambil peluang itu, melakukan link and match antara calon pekerja migran dengan kebutuhan pekerjaan di negara penempatan,” ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengonfirmasi paparan Dwi. Menurutnya, peningkatan skill calon PMI dapat dilakukan dengan intervensi yang sistemik. Hal itu dapat dimulai dengan memasukkan kualifikasi yang dibutuhkan PMI pada kurikulum pembelajaran di SMK, lembaga pelatihan kerja (LPK), dan perguruan tinggi.
Tonton videonya:
Muhaimin menyebut, untuk kemampuan berbahasa, belum semua SMK mewajibkan kemampuan berbahasa asing. Akibatnya, kita tertinggal dari Filipina yang mewajibkan siswanya jago berbahasa Inggris.
"Pekerjaan ini harus segera diselesaikan agar setelah pasar diketahui, kurikulumnya bisa benar-benar selaras dengan kebutuhan,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, upaya lain yang tidak kalah penting adalah memetakan aspirasi pelajar SMK dan perguruan tinggi yang berkeinginan bekerja di luar negeri. Dengan cara ini, persiapan dapat dilakukan sejak dini sekaligus mengidentifikasi kebutuhan di negara tujuan yang sesuai dengan keterampilan calon PMI.
