Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kegiatan usaha di triwulan IV-2025 sedikit melambat dibandingkan triwulan III-2025. Ini terlihat nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan IV-2025 menurun dibandingkan triwulan III-2025 dan kapasitas produksi terpasang juga menurun dibandingkan sebelumnya.
Nilai SBT SKDU triwulan IV-2025 berada pada posisi 10,61% lebih rendah dari triwulan III-2025 berada pada posisi 11,55%. Kendati menurun, tapi menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, "Kegiatan dunia usaha pada triwulan IV-2025 tetap terjaga," ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/1/2026).
Kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi pada LU Jasa Keuangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor, LU Industri Pengolahan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru sehingga mendorong permintaan domestik.
Ramdan mengatakan, kapasitas produksi terpakai pada triwulan IV 2025 tetap terjaga pada level 73,15%. Perkembangan kapasitas produksi ditopang oleh sejumlah LU, yaitu LU pengadaan listrik serta LU pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
“Sementara itu, keuangan dunia usaha secara umum tetap dalam kondisi baik pada aspek likuiditas maupun rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah,” terang dia.
Namun, kapasitas produksi pada triwulan IV 2025 menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang berada pada level 73,84%.
Perkiraan ke depan
Responden memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan I-2026 meningkat dengan SBT sebesar 12,93%. Kegiatan usaha diperkirakan meningkat terutama pada LU pertanian, kehutanan dan perikanan sejalan dengan masuknya musim panen, serta LU industri pengolahan, LU transportasi dan pergudangan, LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 Hijriah.
Lebih lanjut, penggunaan tenaga kerja pada triwulan IV 2025 diindikasikan meningkat, tecermin dari SBT tenaga kerja sebesar 0,72%. Kondisi ini menunjukkan perbaikan setelah pada triwulan sebelumnya berada pada fase kontraksi, dengan SBT -0,21%.
Beberapa LU yang mengalami peningkatan tenaga kerja antara lain LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (SBT 0,25%) dan LU transportasi dan pergudangan (SBT 0,12%) sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha pada periode HBKN Natal dan libur tahun baru serta jasa pendidikan (SBT 0,26%) didorong oleh pengangkatan guru/dosen.
Penggunaan tenaga kerja diperkirakan melanjutkan peningkatan pada triwulan I-2026 dengan SBT sebesar 2,47%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar SBT 0,72%.
Beberapa LU yang tercatat meningkat antara lain LU pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 0,09%) sejalan dengan musim panen raya komoditas tanaman pangan, LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (SBT 0,67%), LU transportasi dan pergudangan (SBT 0,25%) sejalan dengan masuknya periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1447 Hijriah, serta jasa keuangan (SBT 0,72%) sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara umum.
Read also:
Zikrina Ratri
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, pihaknya merekomendasikan kebijakan strategis untuk mendorong dunia usaha seperti insentif pajak berbasis kinerja, perbaikan iklim investasi, penguatan UMKM agar masuk rantai pasok, dan kebijakan fiskal progresif
“Kebijakan yang pro dunia usaha akan membuat dunia usaha berkembang, karena kebijakan harus terintegrasi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (19/1/2025).
Ia mengatakan membangun kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjaga resiliensi ekonomi juga bisa mempengaruhi pergerakan dunia usaha ke depan.
Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan masa depan industri garmen dan tekstil nasional terletak pada kebijakan yang konkret.
Kebijakan secara konkret dijalankan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.
“Presiden telah menempatkan industri ini sebagai sektor strategis, sehingga perlu dikawal agar benar-benar diwujudkan dalam kebijakan, regulasi, dan instrumen pelaksanaan yang nyata,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (19/1/2025).
AGTI mendorong agar keberpihakan Presiden ini tidak berhenti pada wacana, melainkan dikonkretkan melalui kebijakan struktural yang mampu memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional secara berkelanjutan, mengingat industri garmen dan tekstil merupakan industri padat karya yang memiliki peran vital dalam penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial-ekonomi nasional.
