Semua pihak sudah bergerak untuk menyukseskan program pemenuhan hunian bagi warga masyarakat. Tak kurang dari dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga dunia usaha mengeluarkan berbagai inisiatif – seperti Kredit Program Perumahan (KPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian PKP dan Danantara menggelar Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (8/9/2025). Acara bertajuk “Gotong Royong Memperluas Akses Kredit Perumahan Untuk Rakyat” itu menyoroti manfaat Kredit Program Perumahan (KPP) bagi UMKM agar naik kelas dalam ekosistem perumahan rakyat.

Di acara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan dukungan dunia usaha terhadap program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Anin, sapaan akrabnya, menilai sektor perumahan memiliki efek ganda yang sangat besar terhadap perekonomian.

Menurut Anin, dunia usaha sangat tertarik mendukung suksesnya program penyediaan rumah untuk warga. Karena, dampaknya sangat luas dan jelas. Ada 9 juta orang yang bekerja di jasa konstruksi bidang perumahan. Setiap rumah melibatkan 5–6 tenaga kerja, ditambah sekitar 140 vendor mulai dari semen, baja, hingga jasa transportasi. "Jadi, efek multiplier-nya sangat besar,” ujar Anin.

Anin menjelaskan, kunci keberhasilan pembangunan Indonesia khususnya sektor perumahan adalah gotong royong. Sebab, tingginya biaya modal selalu menjadi penghambat bagi para pengusaha. Sehingga, kehadiran KPP bersubsidi bunga sebesar 5% sangat membantu dibanding bunga komersial perbankan. “Lebih rendah dibanding bunga pasar yang berkisar 9%–12%," ujarnya.

Skema ini, menurut Anin, konsisten dengan praktik di negara tetangga seperti Thailand (6%), Filipina (6%–9%), dan Vietnam (5%–6%). "Jadi, dengan subsidi bunga ini tentu banyak sekali manfaatnya untuk kita bisa menggerakkan ekonomi yang lebih kompetitif,” jelas Anin.

"Subsidi bunga ini tentu banyak sekali manfaatnya untuk kita bisa menggerakkan ekonomi yang lebih kompetitif,” jelas Anin.

Pemerintah, lanjut Anin, telah mencanangkan program 3 juta rumah untuk menurunkan backlog perumahan yang sudah bertahun-tahun terjadi dan jumlahnya mencapai 26 juta. Maka, Anin menegaskan, KUR Perumahan ini harus sukses, karena ini adalah upaya besar dan jadi program prioritas di mana pemerintah berusaha melakukan pembangunan dan renovasi rumah dengan mendorong UMKM ikut terlibat dalam pembangunannya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa KUR Perumahan mampu mendorong UMKM untuk naik kelas. Menurut Maruarar atau Ara panggilan akrabnya, skema ini menyediakan kredit modal kerja dan investasi, sehingga bisa menggerakkan penyediaan sekaligus permintaan rumah.

“Saya senang Kadin Indonesia dan Danantara bisa ikut membantu kegiatan sosialisasi KUR Perumahan. UMKM bisa memanfaatkan KUR ini sehingga bisa naik kelas dan menyala, karena pemerintah menanggung suku bunga 5% yang lebih rendah dari suku bunga perbankan,” ujar Ara.

Ara menekankan, KUR Perumahan merupakan sejarah baru, karena pertama kali diluncurkan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan Kadin dan Danantara, lanjutnya, diperlukan agar program ini mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemprov Jakarta

Tak hanya pengusaha swasta, Pemerintah Provinsi Jakarta juga berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Mereka menggencarkan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah dan membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM.

Sosialisasi penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai persyaratan KUR Perumahan kepada pengembang, pemilik toko bangunan, dan UMKM.

Sebagaimana kita ketahui, program KUR Perumahan adalah terobosan baru di sektor perumahan yang diluncurkan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, perbankan, dan pengembang. Bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara dan Bank Jakarta turut menyatakan komitmen mereka.

KUR Perumahan dibagi untuk dua penerima manfaat, yakni dari sisi penyediaan (supply) dan permintaan (demand). Sisi suplai meliputi mereka yang berada di bidang usaha pengembang (developer), kontraktor, serta pengusaha material bangunan.

Kredit Program Perumahan sisi supply rumah diberikan kepada penerima Kredit Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar. Penerima kredit ini dapat menarik pinjaman secara sekaligus, bertahap, atau bergulir (revolving) sesuai dengan kesepakatan.

Sementara, penerima kredit sisi demand adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang menggunakan kredit itu untuk mendukung usahanya. Seperti, untuk membeli rumah, untuk menyewa gudang, dan sebagainya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rencana pembangunan 19.800 unit rumah untuk warga Jakarta. Untuk itu, ia mengajak warganya untuk memanfaatkan program KUR khusus untuk perumahan dan bisa mempelajari cara kerjanya sebelum mengambil KUR.

Pemprov Jakarta juga sudah mengembangkan sistem digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perumahan. Salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga.

“Sudah ada dalam program kerja bahwa akan dibangun 19.800 unit rumah bagi warga, mudah-mudahan bisa terealisasi,” ujar dia.

Pramono menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar program ini memberi manfaat maksimal. Terutama, bagi anak muda yang kesulitan memiliki hunian. Sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dapat mendukung masyarakat dan UMKM dalam aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah.

Pasar Gen Z

Generasi Z (Gen Z) tentu tertarik untuk memanfaatkan KUR Perumahan apabila persyaratannya gampang dan harga rumah yang dijual terjangkau.

Salah satu Gen Z, Rizka, mengakui, untuk saat ini membeli rumah bukan menjadi prioritas utamanya karena harga rumah semakin tinggi sementara penghasilannya terbatas. Rizka lebih senang menghabiskan penghasilannya untuk kebutuhan lain seperti jalan-jalan, membeli gadget dan kulineran.

“Tapi kalau gaji saya naik mungkin akan saya pertimbangkan membeli rumah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (12/9).

Rizka berencana memanfaatkan KUR Perumahan dan membeli rumah sesuai kemampuan. Ia berharap pemerintah memberikan persyaratan yang gampang untuk KUR, jangan rumit, karena Gen Z suka yang sederhana dan gampang diurus.

Contoh persyaratan yang ia inginkan adalah syarat dokumen yang tidak banyak, analisis kredit yang masuk akal, dan proses persetujuan yang cepat.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan, Gen Z belum tertarik membeli hunian karena belum masuk ke dalam prioritas mereka. Gen Z kebanyakan lebih tertarik untuk membeli kendaraan.

Membeli rumah menjadi opsi kedua karena harganya tidak pasti. Meskipun ada kemudahan fasilitas dari pemerintah seperti KUR, tapi Gen Z belum tertarik untuk menggunakannya.

“Gen Z masih banyak yang tinggal bersama keluarga, membeli rumah mungkin ketika mereka sudah ada modal lengkap,” ujar dia.