Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut jika pemerintah menyiapkan sejumlah program strategis ketahanan energi nasional pada 2026, dengan fokus utama peningkatan lifting minyak, pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), serta perluasan akses energi hingga wilayah terpencil.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Kementerian ESDM menetapkan target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari. Target tersebut lebih tinggi dibanding realisasi lifting minyak 2025 yang tercatat sebesar 605,3 ribu barel per hari.
“Target lifting minyak di RAPBN 2026 sebesar 610 ribu barel per hari,” kata Bahlil, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Pemerintah mengakui adanya tantangan pada awal 2026 akibat kebocoran pipa yang menyebabkan potensi kehilangan produksi sekitar 2 juta barel. Namun, langkah-langkah korektif telah disiapkan untuk menjaga pencapaian target tersebut.
“Memang di awal tahun ada gangguan karena kebocoran pipa yang menyebabkan kehilangan sekitar 2 juta barel. Tapi langkah korektif sudah kami siapkan untuk menjaga target lifting 610 ribu barel per hari,” ujar Bahlil.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ESDM menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, reaktivasi sumur-sumur tua dan sumur masyarakat. Pemerintah telah mempercepat proses perizinan terhadap puluhan ribu sumur masyarakat di sejumlah daerah, seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah, agar dapat berkontribusi pada peningkatan produksi minyak nasional.
“Kami sudah mempercepat perizinan sumur-sumur masyarakat di Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah agar bisa berkontribusi pada lifting nasional,” kata Bahlil.
Strategi kedua adalah penerapan intervensi teknologi pada lapangan migas eksisting untuk mengoptimalkan produksi. Sementara strategi ketiga adalah percepatan pengembangan lapangan migas yang telah memiliki persetujuan pengembangan atau plan of development (POD) melalui koordinasi dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Di sisi hilir, pemerintah melanjutkan kebijakan mandatori biodiesel B40 pada 2026 sebagai bagian dari upaya menekan impor BBM. Dengan konsumsi solar nasional sekitar 38–39 juta kiloliter per tahun dan penguatan produksi domestik, pemerintah mencatat adanya surplus sekitar 1,4 juta kiloliter.
“Untuk 2026, target kami adalah tidak lagi mengimpor solar jenis tertentu karena antara konsumsi dan produksi sudah seimbang,” ujar Bahlil.
Selain solar, pemerintah juga menyiapkan langkah pengurangan impor BBM jenis lain secara bertahap. Pada 2026, impor bensin dan avtur masih dilakukan secara terbatas. Namun, pemerintah menargetkan pada 2027 Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dengan RON 92, 95, dan 98, serta menghentikan impor avtur dan solar jenis tertentu.
“Ke depan, impor energi akan kita fokuskan pada minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri,” kata Bahlil.
Di sektor ketenagalistrikan, program listrik desa tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun yang belum berlistrik dapat dialiri listrik paling lambat pada 2029. Untuk wilayah terpencil dan kepulauan, pemerintah mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai solusi penyediaan listrik.
Pagu Anggaran ESDM
Untuk mendukung seluruh program strategis tersebut, pagu anggaran Kementerian ESDM pada 2026 setelah efisiensi ditetapkan sebesar Rp9,34 triliun, turun dari alokasi awal Rp10,12 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan listrik desa, jaringan gas rumah tangga, infrastruktur pipa, serta program-program energi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sejalan dengan agenda 2026, Bahlil juga memaparkan capaian kinerja sektor energi sepanjang 2025 sebagai landasan pelaksanaan program ke depan. Pada 2025, realisasi anggaran Kementerian ESDM tercatat sebesar 91,32 persen, meskipun terdapat anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.
“Realisasi anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 mencapai 91,32 persen. Ini sesuai dengan komitmen kami pada saat rapat evaluasi November lalu, meskipun terdapat anggaran sekitar Rp1,5 triliun yang diblokir oleh Kementerian Keuangan,” ujar Bahlil.
Di sektor hulu migas, target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari berhasil dicapai, dengan realisasi sebesar 605,3 ribu barel per hari.
“Target lifting minyak 605 ribu barel per hari pada APBN 2025 bisa kami capai, bahkan realisasinya 605,3 ribu barel per hari,” katanya.
Sementara itu, produksi gas bumi nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 964 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Pemerintah memastikan tidak ada impor LNG selama 2025, meskipun pada awal tahun sempat terdapat proyeksi defisit pasokan gas.
“Pada 2025, kita tidak melakukan impor LNG. Padahal di awal tahun sempat ada potensi defisit antara konsumsi dan produksi gas. Tapi dengan koordinasi bersama SKK Migas dan BUMN, kebutuhan gas dalam negeri bisa dipenuhi,” kata Bahlil.
Dari total produksi gas nasional, sekitar 69 persen dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 31 persen diekspor karena telah terikat kontrak jangka panjang sebelum persetujuan POD. Dari porsi gas yang digunakan di dalam negeri, sekitar 37–38 persen dimanfaatkan untuk kegiatan hilirisasi.
“Gas yang kita pakai di dalam negeri sekitar 69 persen, dan dari jumlah itu sekitar 37 sampai 38 persen digunakan untuk hilirisasi,” ujarnya.
Pada sektor batu bara, pemanfaatan nasional sepanjang 2025 tercatat hampir 800 juta ton. Sekitar 65 persen diekspor, sementara 35 persen diserap pasar domestik. Bauran energi nasional juga meningkat sekitar 1,1 persen dengan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1,3 gigawatt, yang menjadi penambahan terbesar dalam lima tahun terakhir, meskipun masih didominasi pembangkit energi fosil.
Kebijakan bioenergi juga mencatat capaian signifikan. Sepanjang 2025, realisasi biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter melalui implementasi mandatori B40. Kebijakan ini menekan impor solar hingga sekitar 5 juta kiloliter pada 2025.
“Dengan B40, realisasi biodiesel kita mencapai 14,2 juta kiloliter. Dampaknya, impor solar turun dan pada 2025 tercatat sekitar 5 juta kiloliter,” kata Bahlil.
Dari sisi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara pada 2025 mencapai Rp138,3 triliun, melampaui target APBN sebesar Rp127,4 triliun. Sementara PNBP migas belum dihitung secara final karena realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di bawah asumsi APBN.
“Dalam APBN 2025, ICP ditetapkan 82 dolar AS per barel, sementara realisasi rata-ratanya sekitar 68 dolar AS per barel,” ujar Bahlil.
Read also:
Uswatun Hasanah
Di sektor ketenagalistrikan, konsumsi listrik per kapita nasional meningkat dari 1.411 kWh pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp4 triliun untuk program listrik desa, yang berhasil menjangkau 1.516 lokasi desa dan dusun serta 205.968 rumah tangga melalui bantuan pemasangan baru listrik.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI dari beberapa fraksi sempat mendorong pemerintah memperkuat swasembada energi melalui revisi Undang-Undang Migas dan penguatan regulasi sektor energi.
Yulian Gunhar dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penyajian neraca energi secara detail untuk mengukur kinerja Kementerian ESDM. Ia menyoroti rencana pengurangan produksi batu bara 2026 dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton, sambil memastikan Domestic Market Obligation (DMO) tetap terpenuhi.
“Kalau kita memenuhi DMO ini dengan produksi 600 juta ton, DMO yang 25% tidak mencukupi. Solusinya, naikan dari 25% menjadi 30% agar kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi,” kata Gunhar.
Rokhmat Ardiyan, anggota Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang (UU) Migas yang sudah berusia 25 tahun.
“Kalau negara ingin kuat maka jangan terlalu banyak impor. Satu-satunya jalan paling mendasar adalah revisi undang-undang yang usianya sudah 25 tahun,” katanya.
Di satu sisi, Syarif Fasha anggota Komisi XII dari fraksi NasDem menyinggung perlunya dasar hukum yang kuat untuk sumur rakyat dan sumur tua serta reformulasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya).
“Permen (Peraturan Menteri) dengan Undang-Undang ini kan jompangnya terlalu jauh. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pergantian pimpinan nanti,” jelas nya.
Senada, anggota dari Fraksi Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong percepatan pengurusan izin sumur-sumur tua atau idle agar dapat meningkatkan kontribusi lifting minyak pada tahun 2026.
“Pertama, kami mengharapkan dukungan yang berkelanjutan dari Kementerian ESDM terkait akselerasi percepatan pengurusan izin untuk sumur-sumur idle atau sumur tua, karena ini juga akan membantu kontribusi lifting di tahun 2026,” ujar Dewi.
Selain itu, Dewi meminta dukungan pemerintah dalam penyediaan listrik di wilayah pesisir yang sulit dijangkau. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah pelosok yang telah puluhan tahun tidak tersentuh listrik konvensional.
“Kedua, mengenai Lisdes (listrik desa) untuk wilayah pesisir mengingat Indonesia adalah negara yang dikelilingi perairan kami meminta dukungan dari Dirjen Ketenagalistrikan bekerja sama dengan Dirjen EBTKE untuk pemasangan PLTS di daerah-daerah pelosok di pesisir, yang sudah puluhan tahun belum tersentuh listrik dan sulit dijangkau dengan listrik konvensional,” tambah Dewi.
Belum Menggembirakan
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan, capaian lifting minyak bumi yang dilaporkan rata-rata 605,3 ribu barel per hari pada 2025 memang sedikit melampaui target APBN 605 ribu barel per hari.
Namun, capaian tersebut dinilai tidak mencerminkan penguatan produksi nasional karena target 2025 justru jauh lebih rendah dibanding target 2024 sebesar 635 ribu barel per hari dan terus menurun sejak 2020.
“Walaupun dilaporkan sedikit di atas target, target lifting minyak bumi 2025 sebesar 605 ribu barel per hari itu sangat rendah dan jauh di bawah target 2024. Sejak 2020, target lifting minyak terus diturunkan,” kata Fabby.
IESR juga menyoroti metode perhitungan lifting minyak yang memasukkan Natural Gas Liquid (NGL), yang secara karakteristik berbeda dari minyak bumi. Tanpa NGL, volume lifting berpotensi tidak mencapai target. Perbedaan data antara Kementerian ESDM dan SKK Migas pada laporan semester I 2025 semakin menegaskan lemahnya konsistensi pelaporan.
Dengan kondisi ini, Indonesia dinilai semakin menjauh dari target produksi 1 juta barel per hari pada 2030 dan masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM yang rata-rata mencapai 1 juta barel per hari.
Sementara itu dari sisi impor energi, Kementerian ESDM mengklaim kebijakan mandatori biodiesel B40 efektif menekan impor solar hingga sekitar 5 juta ton pada 2025. Namun, Fabby mengingatkan adanya risiko lanjutan dari peningkatan penggunaan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku biodiesel, mengingat produksi CPO nasional cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.
Di sisi pemerataan akses energi, program listrik desa pada 2025 telah menjangkau 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Fabby menilai kualitas layanan listrik desa masih timpang, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pasokan listrik dinilai belum sepenuhnya andal dan konsumsi energi masyarakat masih terbatas.
Pihaknya mendorong percepatan elektrifikasi desa melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) modular yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), serta pengelolaan berbasis komunitas seperti koperasi atau BUMDes. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding model terpusat, selama disertai penguatan kapasitas teknis, tata kelola, dan skema bisnis yang jelas.
“Percepatan elektrifikasi desa bisa dilakukan melalui PLTS yang modular dan dilengkapi baterai, sehingga pasokan listrik lebih andal dan bisa dikelola oleh masyarakat setempat,” jelas Fabby.
