Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga 30 September 2025 tercatat mencapai 62,8% dari outlook APBN 2025 yang ditetapkan, yaitu Rp 800,9 triliun dari total Rp 1.275,6 triliun. Angka ini, meskipun menunjukkan progres, menyiratkan bahwa percepatan pelaksanaan belanja menjadi krusial di bulan-bulan terakhir tahun anggaran.
Akselerasi penyerapan anggaran sangat diperlukan, mengingat belanja pemerintah memegang peranan vital sebagai stimulus utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Keterlambatan penyerapan berpotensi menunda multiplier effect ekonomi yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut.
Kementerian Keuangan kini tengah menyoroti beberapa K/L dengan alokasi anggaran besar, namun realisasi penyerapannya masih di bawah 50%. Kinerja lembaga yang menjadi perhatian adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dengan realisasi baru sebesar Rp 19,7 triliun atau hanya 16,9%. Selanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dengan realisasi sebesar Rp 41,3 triliun (48,2%) dan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan realisasi sebesar Rp 9 triliun (32,8%).
Meskipun realisasi belanja K/L secara keseluruhan baru mencapai 62,8% per September 2025, terdapat dua kategori belanja yang menunjukkan kinerja on-track dan bahkan penebalan. Belanja Pegawai, yang vital untuk menjaga fungsi dasar pemerintahan, telah terealisasi sebesar Rp 237,2 triliun (77,8% dari outlook), mencerminkan kelancaran dalam pembayaran gaji, tunjangan kinerja, dan operasional rutin ASN.
Selain itu, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang mencatat realisasi Rp 112,7 triliun (75,5% dari outlook). Realisasi yang tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat waktu. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN untuk 96,8 juta peserta, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta beasiswa pendidikan seperti KIP Kuliah dan PIP, yang berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Dua komponen belanja lainnya menunjukkan kontraksi dan memerlukan dorongan. Khusus Belanja Modal baru terealisasi Rp 173,1 triliun atau 50,3% dari outlook. Rendahnya realisasi Belanja Modal ini, yang mencakup pengadaan peralatan dan mesin (Rp 130,2 T) serta pembangunan jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan bangunan, menjadi perhatian utama.
Rendahnya penyerapan anggaran K/L yang vital di kuartal ketiga tahun anggaran berisiko menghambat pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Program infrastruktur (Kemen PU) dan ketahanan pangan (Kementan) merupakan pilar penting dalam mendorong daya saing dan kesejahteraan. Jika dana ini tidak segera tersalurkan, manfaatnya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output sektor riil, akan tertunda. Menumpuknya belanja di akhir tahun juga seringkali mengorbankan kualitas pelaksanaan dan efektivitas belanja.
Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja yang perlu diintensifkan, terutama oleh K/L dengan serapan di bawah 50%. Percepatan pelaksanaan kegiatan atau proyek dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) didorong menjadi prioritas utama.
Proses administrasi perlu disederhanakan dan dipercepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Selain itu, faktor penguatan monitoring Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dorongan pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal harus dilakukan secara ketat. Setiap K/L perlu menginventarisasi kendala riil di lapangan, baik terkait regulasi, SDM, maupun teknis, untuk mitigasi segera.
Dukungan pendampingan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat membantu mengatasi hambatan penyerapan anggaran. Dengan akselerasi belanja yang tepat waktu dan berkualitas, diharapkan penyaluran anggaran yang tersisa mampu memberikan daya ungkit maksimal terhadap perekonomian nasional dan menopang target pertumbuhan menuju tahun berikutnya.
