Berbagai upaya ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memulihkan kondisi pasar modal pasca anjloknya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan lalu, menyebabkan sejumlah pejabat mundur.
Salah satunya adalah dengan meningkatkan transparansi kepemilikan saham serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan regulator bersama BEI telah membentuk task force lintas pihak untuk memastikan respons pasar berjalan cepat dan terkoordinasi.
Ia mengklaim sudah ada sinyal positif dari pergerakan investor asing. Meski indeks sempat mencatatkan penurunan cukup signifikan, investor asing justru membukukan net buy setelah sebelumnya beberapa hari berturut-turut mencatatkan net sell dalam jumlah besar.
“Ini menunjukkan mulai terbentuknya kepercayaan atas agenda reformasi integritas pasar modal yang kami dorong,” kata Hasan kepada sejumlah wartawan di gedung BEI Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ini tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup menguat 2,52% ke level 8.122,59 pada perdagangan (3/2/2026).
Ia menambahkan, pergerakan pasar juga menunjukkan respons yang lebih rasional. Saham-saham dengan fundamental dan kinerja keuangan yang dinilai baik tetap diminati investor dan bahkan mencatatkan kenaikan di tengah pelemahan indeks.
Sebaliknya, saham dengan valuasi tinggi cenderung mengalami tekanan jual. Pada perdagangan berikutnya, indeks kembali menguat dengan seluruh indeks sektoral utama, termasuk IDX30 dan LQ45, bergerak di zona hijau secara merata.
Sejalan dengan upaya stabilisasi pasar, OJK juga mempercepat agenda reformasi integritas melalui delapan kelompok rencana aksi. Fokus utama reformasi ini mencakup peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, serta penguatan tata kelola di seluruh mekanisme pasar modal.
27 Klasifikasi investor
Salah satu langkah kunci adalah perluasan transparansi kepemilikan saham dengan merinci klasifikasi investor dari semula sembilan kelompok menjadi 27 sub-tipe investor. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan indeks provider global, termasuk MSCI, sekaligus memperkuat definisi free float.
“Yang diminta indeks provider global adalah keterbukaan tipe investor untuk setiap saham yang tercatat. Itu yang akan kita penuhi,” ujar Hasan.
Sebanyak 27 klasifikasi investor tersebut, adalah private equity, trustee bank, venture capital, government, sovereign wealth fund (SWF), investment advisors, brokerage firms, private bank, dan investment fund selling agent.
Kemudian, state owned enterprises (SOE), permanent establishment, limited partnership, firm, peer to peer lending, sole proprietorship, state owned company, public corporate, dan social organizations.
Selanjutnya, central bank, diocese, conference, congregation, cooperatives, international organization, political parties, partnership, serta educational institution. Klasifikasi ini menurut rencana akan selesai pada Februari 2026.
“Selama ini terlihat seolah-olah masuk free float, tetapi ternyata tidak benar-benar tersedia di pasar karena terafiliasi. Itu yang ingin kami benahi dengan data yang lebih granular,” jelasnya.
Data kepemilikan tersebut akan disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh partisipan. OJK menargetkan publikasi data dilakukan secara bertahap, dengan progres mingguan dan publikasi bulanan melalui laman BEI.
Langkah peningkatan transparansi ini berkaitan erat dengan rencana peningkatan porsi saham free float minimum menjadi 15%. Hasan menegaskan, ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bursa, dengan penerapan bertahap bagi emiten yang sudah tercatat dan diberlakukan sejak awal bagi IPO baru.
“Kami mengedepankan quality over quantity. Dalam jangka pendek mungkin ada penyesuaian, tetapi dalam jangka panjang pasar akan menjadi jauh lebih menarik,” ujarnya.
Dari sisi permintaan, OJK melihat kapasitas pasar domestik semakin kuat seiring kebijakan pemerintah yang membuka alokasi investasi lebih besar bagi dana institusi seperti Taspen dan Asabri ke pasar saham. Ke depan, peluang serupa juga terbuka bagi BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber permintaan baru yang dapat menambah likuiditas.
Hasan menegaskan, peningkatan transparansi akan dibarengi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Dengan kecukupan informasi dan enforcement yang konsisten, investor diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan investasi.
“Tujuan akhirnya adalah membesarkan pasar secara sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai informasi, IHSG mengalami volatilitas tinggi pada perdagangan Selasa, 3 Februari 2026. IHSG dibuka melemah di level 7.888,77 dan sempat turun hingga menyentuh titik terendah harian di 7.712,34. Namun, tekanan tersebut berbalik arah seiring menguatnya mayoritas saham sepanjang hari.
Pada penutupan sesi I, IHSG berhasil bangkit dan menguat 1,57% ke level 8.047,22, didorong dominasi saham-saham yang bergerak naik. Tren positif berlanjut hingga akhir perdagangan, dengan IHSG ditutup melonjak 2,52% ke level 8.122,59, yang menjadi level tertinggi intraday.
Secara keseluruhan, penguatan IHSG didukung aktivitas transaksi yang tinggi. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp29,14 triliun dengan volume perdagangan 60,45 miliar saham, sementara mayoritas saham ditutup di zona hijau.
Tanggapan pertemuan dengan MSCI
Pasar modal Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah otoritas pasar modal melakukan pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) menyusul tekanan hebat yang terjadi pekan lalu. Tekanan tersebut dipicu oleh pengumuman MSCI yang membekukan indeks Indonesia serta membuka kemungkinan penurunan status dari Emerging Market menjadi Frontier Market.
Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto mengatakan, sentimen negatif muncul karena pasar menilai risiko penurunan status tersebut tidak sebanding dengan kondisi fundamental Indonesia sebagai negara anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif solid.
“MSCI menilai ada sejumlah catatan terkait transparansi, tata kelola, dan likuiditas pasar modal Indonesia. Isu ini sebenarnya sudah disampaikan sejak Oktober dan dibahas kembali pada Desember, namun tampaknya belum sepenuhnya memuaskan mereka,” ujar David, Selasa (3/2/2026).
Delapan rencana aksi perbaikan yang digagas OJK kemudian dibawa dalam pertemuan dengan MSCI yang digelar pada awal pekan ini. Menurut David, hasil pertemuan tersebut cukup positif dan membuka peluang bagi MSCI untuk memberikan pernyataan lanjutan dalam waktu dekat.
“Biasanya kalau respons MSCI cepat, itu sinyal bahwa mereka cukup mengapresiasi langkah yang diambil. Hari ini pun terlihat tekanan jual asing sudah jauh mereda, bahkan tercatat net buy tipis,” kata David.
David menilai pelemahan yang masih terjadi lebih dipengaruhi sentimen global, seiring terjadinya global sell-off di berbagai bursa regional dan global.
Bursa Korea Selatan, misalnya, juga sempat terkoreksi lebih dari 4% dan mengalami trading halt. Pelemahan harga komoditas seperti minyak, nikel, tembaga, hingga emas turut memperburuk sentimen.
“Artinya, koreksi hari ini bukan semata faktor domestik. Arah kebijakan pemerintah sudah benar, hanya saja momentumnya berbarengan dengan tekanan global,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Sarman Simanjorang menilai pasar modal merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas ekonomi nasional.
Tekanan IHSG dan mundurnya sejumlah pejabat otoritas dinilai mengejutkan dunia usaha dan berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia secara keseluruhan.
“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang tepat, tapi yang paling dibutuhkan pasar adalah kepastian. Kapan delapan langkah itu dijalankan, bagaimana progresnya, dan siapa penanggung jawab utamanya,” ujar Sarman dalam keterangannya.
Lebih lanjut, David mengingatkan bahwa secara substansi delapan rencana tersebut sudah sejalan dengan standar global yang diharapkan MSCI. Namun, implementasinya perlu dilakukan hati-hati, terutama terkait kebijakan free float 15% yang berpotensi memicu aksi korporasi ratusan emiten.
“Transparansi UBO dan penguatan data kepemilikan saham justru menjadi pilar yang paling ditunggu. Ini bisa dilakukan relatif cepat dan akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya.
Saham big cap incaran
Co-Founder PasarDana sekaligus Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee, menilai reaksi investor pada akhir pekan lalu menunjukkan pasar mulai menyesuaikan diri dengan risiko yang ada, tanpa kembali ke fase kepanikan seperti yang terjadi saat IHSG anjlok dan perdagangan sempat dihentikan (trading halt) dua hari berturut-turut.
“Kalau kita lihat pergerakan di hari Jumat, meskipun asing masih net sell, pasar justru menguat cukup signifikan. Ini menunjukkan investor domestik cukup kuat menopang pasar. Mereka melihat penurunan harga sebagai peluang, bukan ancaman,” ujar Hans.
Tekanan terhadap pasar saham Indonesia bermula dari keputusan MSCI melakukan interim freeze serta peringatan potensi penurunan bobot, bahkan downgrade dari emerging market menjadi frontier market. Isu tersebut membuat investor asing mengurangi eksposur, terutama pada saham-saham yang masuk atau berpotensi masuk indeks MSCI.
Hans menyebut sejumlah saham berkapitalisasi besar masih menarik untuk dicermati investor, terutama saham-saham yang sudah lama menjadi tulang punggung indeks dan memiliki likuiditas tinggi. Di sektor perbankan, saham BBCA, BMRI, dan BBRI dinilai tetap solid. Sementara dari sektor telekomunikasi dan konsumer, TLKM dan ICBP juga masih menarik karena kinerja operasionalnya relatif stabil.
Selain itu, beberapa saham komoditas yang tidak berkaitan langsung dengan isu MSCI namun ikut tertekan dinilai patut diperhatikan. Hans menyebut ADMR, ANTM, dan ARCI sebagai saham yang secara fundamental masih memiliki prospek, terutama karena terkait dengan komoditas emas dan energi.
Sebaliknya, Hans mengingatkan investor agar lebih berhati-hati terhadap saham-saham yang sebelumnya diproyeksikan masuk indeks MSCI namun akhirnya tertahan akibat freeze. Saham-saham tersebut umumnya sudah mengalami kenaikan harga cukup tinggi sebelumnya, sehingga berisiko mengalami koreksi lebih dalam dalam jangka pendek.
“Kalau investor panik dan jual ramai-ramai, itu justru memperparah tekanan. Padahal bisnis emiten besar seperti BBCA masih berjalan normal. Kalau tidak pakai margin, sebaiknya tahan dulu. Jangan ikut-ikutan jual saat panik, karena tekanan ini lebih bersifat sentimen,” katanya.
