Liburan panjang akhir tahun selalu menghadirkan keramaian di sudut destinasi wisata. Toko oleh-oleh dan tempat kulineran mendadak sibuk, tempat rekreasi juga penuh pengunjung, membuat suasana kota terasa hidup.

Namun keadaan sama tak terjadi di hunian hotel dan penginapan yang ada di kota-kota tersebut. Berdasarkan data BPS yang baru dirilis kemarin, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang justru turun 1,94 poin y.o.y menjadi 56,12 persen.

Pengamat Pariwisata Myra Gunawan menilai keadaan terbalik antara kenaikan mobilitas wisata dan penurunan okupansi hotel tersebut dipicu oleh dua faktor yang terjadi bersamaan yaitu masa liburan yang lebih pendek dan cenderung didatangi wisatawan dengan budget low cost.

“Wisatawan mancanegara bisa jadi makin pendek masa kunjungannya, atau mereka datang tetapi menginap di berbagai akomodasi yang tidak tercatat seperti vila dan menginap di kerabat,” kata Myra ketika dihubungi SUAR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sementara untuk wisatawan domestik, Myra menilai lonjakan jumlah perjalanan sangat mungkin didominasi oleh perjalanan yang tidak menggunakan akomodasi komersial.

Kinerja sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan pada akhir 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2025 mencapai 1,41 juta kunjungan, meningkat 14,43% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 17,25% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Berdasarkan laporan dari BPS, Selasa (3/2/2026), secara kumulatif sepanjang Januari–Desember 2025, jumlah kunjungan wisman tercatat sebanyak 15,39 juta kunjungan, naik 10,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Malaysia, Singapura, dan Australia menjadi tiga negara asal wisman terbesar yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 2025.

Di sisi lain, peningkatan mobilitas wisata belum sepenuhnya tercermin pada kinerja perhotelan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Desember 2025 tercatat sebesar 56,12%, turun 1,94 persen poin (yoy), meskipun naik 2,23 persen poin (mtm). TPK hotel nonbintang juga mengalami penurunan 1,91 persen poin dibandingkan Desember 2024.

BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang pada Desember 2025 mencapai 1,58 malam, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya.

Apa efeknya?

Sepanjang 2025, struktur kunjungan wisman Indonesia masih didominasi negara-negara regional, terutama Singapura dan Malaysia, dengan rata-rata lama tinggal di hotel hanya 1,58 malam. Myra menilai dominasi perjalanan singkat secara logis akan membatasi belanja wisatawan dan efek berganda pariwisata.

Ia mencontohkan, wisatawan asal Singapura banyak berkunjung ke Batam dan Bintan, sementara wisatawan Malaysia kerap datang untuk berwisata kuliner, seperti ke Sumatera Barat. Sebelum pandemi Covid-19, wisatawan Malaysia juga dikenal banyak berkunjung ke Bandung untuk memborong busana Muslim.

Menurut Myra, berkurangnya belanja wisatawan pasti akan memengaruhi efek berganda pariwisata. Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya besaran belanja, melainkan juga lokasi belanja tersebut.

“Misalnya di Bali, banyak wisman belanja di supermarket khusus dan masak sendiri di vila-vila yang disewa atau ‘dipinjam’ dari temannya,” jelasnya.

Apa yang perlu diubah?

Myra juga menyoroti paradigma pembangunan pariwisata nasional yang selama ini masih sangat berfokus pada jumlah kunjungan atau perjalanan. Ia menilai ukuran keberhasilan pariwisata tidak dapat hanya bertumpu pada angka tersebut.

Ia mengingatkan bahwa okupansi yang stagnan perlu diwaspadai karena bisa berkaitan dengan berbagai kemungkinan, mulai dari pelanggaran aturan seperti tamu yang tidak dilaporkan, ketidaktelitian dalam perhitungan dan pencatatan, hingga perubahan konsep, termasuk definisi wisatawan nusantara.

Ia menjelaskan, wisatawan asal Eropa rata-rata menginap hingga belasan malam, demikian pula wisatawan asal Kanada. Wisatawan Rusia bahkan tercatat memiliki lama tinggal hingga 28 hari pada 2024. Sebaliknya, wisatawan asal ASEAN rata-rata hanya menginap sekitar tiga hingga empat malam.

Myra menilai penurunan angka rata-rata nasional belum tentu mencerminkan wisatawan yang pulang lebih cepat, melainkan bisa disebabkan oleh perubahan komposisi wisatawan, termasuk meningkatnya jumlah pelintas batas yang masuk dalam perhitungan total.

“Para pelaku usaha memahami statistik yang lebih detail, tidak cukup mengandalkan angka rata-rata nasional,” kata Myra.

Apa tanggapan pengusaha hotel?

Kenaikan jumlah wisatawan pada akhir 2025 belum sepenuhnya berdampak positif terhadap kinerja industri perhotelan nasional. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai maraknya akomodasi non-hotel yang tidak berizin menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan antara peningkatan kunjungan wisatawan dan penurunan tingkat hunian hotel.

“Ini sebetulnya terjadi karena ada pergeseran ke penyedia jasa akomodasi non-hotel yang tidak terdaftar secara resmi. Wisatawan akhirnya tidak menginap di hotel yang menjadi responden BPS, melainkan di akomodasi ilegal,” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kepada SUAR

Menurutnya, akomodasi non-hotel yang tidak berizin, seperti hunian yang dipasarkan melalui platform digital tanpa registrasi, tumbuh signifikan dan menyerap permintaan wisatawan. Kondisi ini menyebabkan kebocoran data sekaligus kebocoran pasar bagi hotel resmi yang selama ini patuh terhadap regulasi.

PHRI mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata yang mulai memperketat pengawasan terhadap platform online travel agent (OTA), termasuk penyedia akomodasi berbasis digital. Pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir Maret bagi seluruh inventory akomodasi yang dipasarkan agar memiliki izin resmi.

“Kalau sampai batas waktu itu masih ada inventory yang tidak berizin, platform-nya bisa dibanned atau disetop operasinya di Indonesia. Ini langkah yang bagus karena bukan melarang, tapi menegakkan fairness,” kata Hariyadi.

Ia menegaskan, pelaku usaha hotel tidak menolak persaingan, namun menginginkan persaingan yang adil. “Yang legal mengikuti semua aturan, sementara yang tidak berizin bisa bebas berjualan. Ini yang tidak fair,” ujarnya.

Ia juga menilai pendekatan pengembangan pariwisata tidak semata-mata perlu diubah secara fundamental, melainkan perlu diperkuat dari sisi promosi. Saat ini, konektivitas internasional ke Indonesia dinilai sudah membaik dibandingkan periode pra-pandemi.

“Rute penerbangan internasional justru bertambah dibanding 2019. Dari China ada penambahan kota asal seperti Hainan dan Hangzhou, dari India juga ada rute baru, belum lagi peningkatan frekuensi maskapai seperti Emirates ke Bali,” jelasnya.

Namun, peningkatan konektivitas tersebut dinilai belum diimbangi dengan anggaran promosi yang memadai. PHRI berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana promosi pariwisata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif menarik wisatawan.

Bagaimana tingkatkan daya saing pariwisata nasional?

Selain promosi, PHRI juga mendorong pemberian insentif di sektor penerbangan untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Biaya penerbangan di Indonesia dinilai masih relatif tinggi akibat berbagai beban, seperti PPN avtur, surcharge PNBP, hingga bea masuk suku cadang pesawat.

“Biaya ini membuat penerbangan kita tidak kompetitif. Kalau biaya bisa ditekan, pergerakan wisatawan domestik juga akan lebih luas,” kata Hariyadi.

Untuk 2026, PHRI memproyeksikan jumlah kunjungan wisman berpotensi meningkat dan bahkan melampaui capaian sebelum pandemi. Setelah mencatat sekitar 15,3 juta kunjungan pada 2025, jumlah wisman diperkirakan bisa menembus lebih dari 16 juta.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia membuktikan bahwa Indonesia masih mempunyai daya tarik dan menjadi destinasi favorit wisman.

Lima strategi yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:

• Pengembangan atraksi dan produk wisata berkualitas, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dan tidak lupa promosi dan pemasaran digital.
• Pengembangan atraksi dan produk wisata berkualitas bisa dilakukan dengan mengembangkan destinasi baru di luar yang sudah dikenal seperti 5 Bali baru dan fokus pada wisata bahari, gastronomi, dan wellness.
• Mendorong wisata minat khusus seperti petualangan, budaya, sejarah, dan religi,kembangkan desa wisata dengan partisipasi komunitas lokal untuk pengalaman otentik dan berkelanjutan.
• Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan, transportasi publik, dan fasilitas pendukung seperti kebersihan, akomodasi, kuliner.
• Promosi dan pemasaran digital dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, ciptakan konten visual berkualitas tinggi yang menonjolkan keunikan destinasi.

Ridho Syukra turut berkontribusi dalam artikel ini