Kredit Perbankan Berpeluang Terakselerasi dengan Risiko Terkendali di 2026

Industri perbankan berhasil mencatat pertumbuhan kredit hingga 9,6% secara tahunan pada 2025. Kinerja kredit diperkirakan tetap berpeluang tumbuh di 2026 dengan risiko terkendali.

Kredit Perbankan Berpeluang Terakselerasi dengan Risiko Terkendali di 2026
Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja (kelima dari kanan - foto 1), Presiden Direktur BCA Hendra Lembong (kelima dari kiri - foto 1), Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih (keempat dari kiri - foto 1), Direktur BCA Subur Tan (kedua dari kanan - foto 1), Direktur BCA Rudy Susanto (ketiga dari kiri - foto 1), Direktur BCA Lianawaty Suwono (ketiga dari kanan - foto 1), Direktur BCA Vera Eve Lim (tengah - foto 1), Direktur BCA Haryanto T. Budiman (paling kanan - foto 1), Direktur BCA Frengky Chandra Kusuma (kedua dari kiri - foto 1), Direktur BCA Hendra Tanumihardja (paling kiri - foto 1) dalam Paparan Kinerja BCA Sepanjang Tahun 2025, Selasa (27/1/2026).Foto: Dokumentasi BCA)
Table of Contents

Industri perbankan berhasil mencatat pertumbuhan kredit hingga 9,6% secara tahunan pada 2025. Kinerja kredit diperkirakan tetap berpeluang tumbuh di 2026 dengan risiko terkendali.

Salah satu perbankan nasional yang sudah mengumumkan kinerja keuangan 2025 adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Emiten berkode saham BBCA ini mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan kredit tahun mencapai 10,8%.

Pertumbuhan kredit ini pun menopang kinerja laba bersih yang bertumbuh 4,9% YoY menjadi Rp57,5 triliun.

Executive Vice President Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, menyampaikan bahwa penyaluran kredit BCA mengalir ke berbagai sektor, termasuk manufaktur, perdagangan, restoran, hotel, dan rumah tangga.

“Kami terus hadir bagi nasabah dan menjadi roda pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Hera dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kredit usaha tercatat tumbuh 9,9% YoY mencapai Rp756,5 triliun, sementara pembiayaan konsumer terjaga di Rp224,1 triliun, termasuk KPR Rp142,3 triliun dan kredit kendaraan bermotor Rp56,6 triliun. BCA juga mendukung penyaluran KPR subsidi atau FLPP swasta sejak Oktober 2025.

Sementara itu terkait kredit, kredit korporasi BCA tumbuh 11,5% pada 2025, terutama pada kredit investasi dan modal kerja, menyumbang 48% dari total kredit.

Kualitas kredit perseroan tetap terjaga dengan rasio Loan at Risk (LAR) membaik ke 4,8% dari 5,3% pada 2024 dan rasio Non-Performing Loan (NPL) terkendali di 1,7%.

Fungsi intermediasi juga berjalan baik. Ini tercermin pada pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) yang bertumbuh 10,2% menjadi Rp1.249 triliun. Ini utamanya ditopang dana giro dan tabungan (CASA), juga meningkat 13,1% YoY menjadi Rp45,3 triliun.

Presiden Direktur Hendra Lembong menegaskan strategi 2026 tetap fokus pada pertumbuhan kredit dan CASA, dengan proyeksi pertumbuhan kredit 8–10%, NIM 5,4–5,6%, dan NPL 1,8–2,0%. BCA memprediksi BI Rate tahun ini akan turun 1–2 kali sesuai dinamika global, sementara manajemen tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Catatan Kredit Perbankan

Dalam jumpa pers Komite Stabiltas Sistem Keuangan (KSSK) Senin (27/1/2026), Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan sepanjang 2025 bertumbuh 9,69 persen year-on-year (YoY), berada dalam kisaran perkiraan BI sebesar 8–11 persen. Namun, kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan masih cukup besar, tercatat Rp2.439,2 triliun per Desember 2025, atau 22,12 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan untuk ekspansi usaha.

“Undisbursed loan tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari plafon kredit yang tersedia,” ujar Perry. Angka tersebut menurun tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit.

Adapun berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit sepanjang 2025 tercatat antara lain kredit investasi tumbuh sebesar 21,06 persen YoY, kredit modal kerja tumbuh 4,52 persen YoY dan kredit konsumsi yang bertumbuh 6,58 persen YoY.

“Capaian tersebut sejalan dengan upaya BI menurunkan suku bunga, memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga,” kata Perry.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, didukung rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57 persen dan pertumbuhan DPK 13,83 persen YoY pada Desember 2025. Persyaratan pemberian kredit juga semakin longgar, kecuali pada segmen konsumsi dan UMKM karena risiko kredit yang masih tinggi. BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 berada pada kisaran 8–12 persen.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai permintaan kredit kuartal I-2026 berpotensi tumbuh positif, didorong momentum Ramadan dan Idulfitri, serta tren penurunan suku bunga pinjaman.

“Secara historis, momentum tersebut cenderung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan sektor produktif pendukung seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, serta industri makanan dan minuman,” jelas Kepala Eksekutif Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulisnya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Dian menambahkan, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, percepatan belanja pemerintah dan investasi swasta, juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan kredit awal 2026.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, BI sendiri telah menyiapkan kebijakan strategis. Perry menyebutkan kebijakan ini meliputi perpanjangan batas minimum pembayaran tagihan kartu kredit tetap 5 persen dari total tagihan, pembatasan denda keterlambatan maksimum 1 persen dan tidak lebih dari Rp100.000, serta tarif Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) tetap Rp1 dari BI ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah hingga 30 Juni 2026.

“BI juga secara konsisten menjaga ketersediaan rupiah dalam jumlah cukup dan kualitas layak edar di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi,” kata Perry.

Pihaknya optimis bahwa sistem perbankan Indonesia akan tetap kuat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dengan kombinasi pertumbuhan kredit yang stabil, tingkat risiko yang terkendali, dan kebijakan moneter yang mendukung daya beli.

Kredit Berpeluang Akselerasi

Prospek penyaluran kredit perbankan pada 2026 dinilai masih relatif positif, meski arah pertumbuhannya cenderung lebih selektif dan tidak merata di seluruh segmen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, dengan likuiditas dan permodalan perbankan yang masih kuat, ruang pertumbuhan kredit tetap terbuka, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memprakirakan kredit tumbuh di kisaran 8–12% pada 2026.

“Di level bank besar, strategi yang paling masuk akal adalah akselerasi yang terukur, mengejar pertumbuhan mendekati dua digit dengan fokus pada debitur dan sektor yang arus kasnya sehat,” ujar Josua kepada SUAR.

Dengan baseline proyeksi yang banyak digunakan pelaku pasar, pertumbuhan kredit 2026 masih bisa berada di sekitar 10%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perbankan tidak berada pada fase rem total, namun juga belum memasuki fase ekspansi agresif seperti saat permintaan sangat kuat.

Josua menilai, motor utama pertumbuhan kredit 2026 masih akan bertumpu pada kredit investasi dan pembiayaan proyek di sektor padat modal yang memiliki dukungan rantai pasok kuat. Sektor-sektor tersebut antara lain energi dan utilitas, transportasi dan pergudangan, pertambangan, serta infrastruktur digital. Tren pertumbuhan di sektor ini telah terlihat kuat sejak 2025 dan diproyeksikan berlanjut pada 2026.

Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran diperkirakan tumbuh lebih terbatas, sementara sektor konstruksi berisiko stagnan karena proyek mudah tertunda dan sensitif terhadap biaya serta arus kas.

Dari sisi risiko, Josua mengingatkan perbankan untuk lebih mewaspadai sektor konstruksi, perdagangan yang sangat bergantung pada daya beli, serta kredit konsumsi dan UMKM yang dinilai menghadapi peningkatan risiko.

Optimisme BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kredit 2026 dinilai memiliki dasar yang kuat, terutama dari sisi penawaran. BI menahan suku bunga kebijakan di level 4,75% dengan fokus stabilisasi nilai tukar, sembari mendorong pertumbuhan melalui insentif likuiditas makroprudensial dan percepatan penurunan suku bunga kredit. OJK juga menilai intermediasi perbankan membaik dengan risiko kredit yang terjaga dan permodalan yang kuat.

Read also:

Kredit Bank 2025 Sesuai Target, Kredit 2026 Bisa Dikebut Bila Bunga Kredit Turun Lebih Cepat
Bank Indonesia (BI) mengumumkan pertumbuhan kredit perbankan tahun 2025 berhasil mencapai interval sasaran 8-11%, yakni sebesar 9,69% secara tahunan.

Namun, tantangan utama masih berada pada sisi permintaan dan transmisi kebijakan. Menurut Josua, permintaan kredit baru tidak otomatis meningkat ketika pelaku usaha masih menimbang biaya bunga, perizinan, dan ketidakpastian pasar. Selain itu, ruang penurunan suku bunga kredit sering tertahan oleh persaingan dana dan pemberian suku bunga khusus kepada deposan besar.

Dalam kondisi tekanan global dan risiko perlambatan ekonomi, Josua menekankan pentingnya strategi perbankan yang menempatkan kualitas aset sebagai prioritas, sembari tetap tumbuh melalui pendalaman hubungan dengan nasabah dan pembiayaan yang terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi riil.

Senada, prospek penyaluran kredit perbankan pada 2026, khususnya bagi kelompok bank besar, dinilai masih berada pada jalur akselerasi dengan ruang pertumbuhan yang cukup luas.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menyampaikan, target pertumbuhan kredit industri perbankan pada 2026 dipatok di kisaran 8% hingga 12% secara tahunan, seiring membaiknya kondisi likuiditas dan permodalan perbankan.

Menurut Abida, setelah melewati fase penyesuaian pada tahun sebelumnya, bank-bank besar yang tergabung dalam kelompok KBMI 4 diproyeksikan mengalami pemulihan profitabilitas sekitar 12%. Pemulihan ini didukung oleh tren penurunan biaya dana secara bertahap.

Selain itu, kondisi likuiditas dinilai sangat memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 28,57% serta keberadaan dana pemerintah sekitar Rp275 triliun dalam sistem perbankan.

“Kondisi ini memberikan ruang ekspansi yang sangat memadai bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kredit secara lebih ekspansif namun tetap berkualitas,” kata Abida kepada SUAR.

Dari sisi sektoral, Abida menilai sektor properti melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), hilirisasi industri sumber daya alam, serta pendanaan hijau (green financing) berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan kredit pada 2026.

Sebaliknya, perbankan perlu mewaspadai risiko pada sektor UMKM, khususnya segmen mikro, yang masih mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) di level 4,33%. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Sebagai langkah mitigasi, Abida menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis data digital, penerapan kebijakan pencadangan yang konservatif sesuai PSAK 71, serta restrukturisasi kredit secara selektif guna menjaga stabilitas kualitas aset jangka panjang.

Optimisme Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pertumbuhan kredit 2026 juga dinilai memiliki dasar yang kuat. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dinilai efektif, dengan total penyaluran insentif mencapai Rp397,9 triliun hingga awal 2026.

“Efektivitas kebijakan ini tercermin dari percepatan transmisi penurunan suku bunga kredit sebesar 39 basis poin menjadi 8,81% pada Desember 2025, yang membantu meningkatkan kemampuan bayar debitur,” ucapnya.

Di tengah tekanan suku bunga global dan potensi perlambatan ekonomi, Abida menilai perbankan perlu mengombinasikan penajaman segmen pada sektor-sektor yang resilien dengan inovasi produk digital.

Inovasi seperti embedded finance dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk personalisasi layanan dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian.

“Ke depan, sinergi kebijakan moneter pro-pertumbuhan dengan percepatan belanja fiskal pemerintah, penguatan manajemen risiko melalui CKPN yang memadai, serta optimalisasi insentif sektor hijau dan UMKM merupakan hal yang krusial untuk memastikan target pertumbuhan kredit 2026 tercapai sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” jelas Abida.