Urbanisasi yang kian masif menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini lebih dari 59 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 72 persen pada 2045. Dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, kota diposisikan sebagai mesin utama produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Bagi dunia usaha, tren ini membuka peluang besar. Kota menjadi simpul utama aktivitas ekonomi, pusat tenaga kerja, pasar konsumsi, inovasi, serta investasi. Namun di balik potensi tersebut, kota-kota Indonesia juga menghadapi tekanan yang kian kompleks.
Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan regional dinilai berpotensi menjadi sumber risiko ekonomi jangka panjang jika urbanisasi tidak dikelola secara strategis dan terintegrasi.
Dalam diskusi bertajuk Kota Berkelanjutan dan Wilayah Ekologis: Aksi Iklim Perkotaan dan Strategi Karbon, pekan lalu, moderator diskusi, Fazrul Rahman Hasan, menegaskan bahwa urbanisasi bukan sekadar fenomena demografi, melainkan faktor kunci transformasi ekonomi nasional.
“Perkotaan sudah masuk dalam Visi Indonesia Emas 2045 dan diagendakan sebagai mesin utama produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan yang inklusif,” ujar Fazrul.
Namun, kebutuhan kota semakin kompleks, mencakup energi, mobilitas, air, pengelolaan limbah, hingga ketahanan iklim. Tantangan tersebut tidak bisa dijawab dengan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan strategi lintas wilayah dan lintas sektor.
Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyoroti bahwa perencanaan ekonomi perkotaan selama ini masih terjebak pada batas administratif. Padahal, realitas ekonomi kota tidak berhenti pada wilayah pemerintahan.
“Cara pandang dunia sekarang melihat Jakarta bukan hanya wilayah administratif, tetapi sebagai ekosistem yang lebih luas, bahkan hingga kawasan sekitar Bandung,” kata Atika.
Menurut Atika, pendekatan eco-region menjadi kunci untuk memahami dinamika ekonomi perkotaan. Aktivitas ekonomi Jakarta, misalnya, sangat bergantung pada daerah penyangga, baik dari sisi tenaga kerja, logistik, maupun sumber daya lingkungan.
“Kalau kita bicara eco-region, seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Apa yang terjadi di Jakarta adalah buah dari apa yang terjadi di daerah penyangga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan seperti RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan RTRW tidak boleh dipandang sekadar formalitas, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan aspirasi sosial, kebutuhan ekonomi, dan daya dukung lingkungan.
Untuk menjawab kompleksitas tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengadopsi pendekatan digital, termasuk pengembangan digital twin untuk memetakan dampak kebijakan ekonomi dan lingkungan secara simultan.
“Dengan digitalisasi, kita bisa melakukan simulasi sebelum kebijakan diimplementasikan, sehingga risiko ekonomi dan sosial bisa diprediksi lebih awal,” jelas Atika.
Kritik terhadap Konsep Pembangunan Ekonomi Konvensional
Marco Kusumawijaya dari Center for Coastal Urban Studies Universitas Harkat Negeri turut mengkritik paradigma pembangunan ekonomi yang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari sistem ekologis. Menurutnya, konsep pembangunan berkelanjutan sering disalahpahami sebagai irisan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, padahal ekonomi justru berada di dalam sistem ekologis.
“Tidak mungkin ada kegiatan ekonomi di luar bola dunia. Ekonomi adalah bagian dari alam, bukan entitas yang berdiri sendiri,” ujar Marco.
Marco menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial (equity) tidak bisa disebut berkelanjutan. Ketimpangan yang dibiarkan akan memicu instabilitas sosial yang pada akhirnya merusak fondasi ekonomi.
“Growth without equity itu nonsense. Pertumbuhan tanpa keadilan hanya akan menciptakan kegelisahan dan ketidakstabilan,” cetusnya.
Ia juga mengingatkan bahwa data menunjukkan emisi per kapita Indonesia terus meningkat meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa model ekonomi yang berjalan belum ramah lingkungan.
“Kota menjadi tempat paling terasa dampak perubahan iklim. Suhu rata-rata kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung meningkat signifikan dalam 110 tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut Marco, solusi ekonomi perkotaan harus dimulai dari prinsip dasar seperti keseimbangan antara prasarana dan sarana, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Tanpa itu, investasi infrastruktur justru berpotensi memperlebar ketimpangan akses ekonomi.
Ketimpangan Emisi dan Beban Ekonomi Daerah
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menyoroti paradoks ekonomi lingkungan di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi rendah justru menanggung beban emisi yang tinggi.
“Emisi per kapita tertinggi di Indonesia ada di Papua, padahal aktivitas ekonominya tidak sebesar Jakarta. Sebaliknya, Jakarta yang ekonominya besar justru emisinya relatif kecil,” ujar dia.
Menurut Nirarta, kondisi tersebut mencerminkan ketidakadilan ekonomi ekologis. Daerah yang kaya sumber daya alam menanggung dampak eksploitasi, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi di pusat-pusat kota.
Ia juga memperingatkan bahwa jika izin konsesi lahan dan proyek ekonomi terus dijalankan tanpa kontrol, Indonesia tidak akan mampu memenuhi komitmen pengurangan emisi global.
“Kalau semua izin eksploitasi dijalankan, Indonesia tidak akan pernah mencapai target pengurangan emisi,” kata Nirarta.
Read also:
Mukhlison Widodo
Nirarta menekankan pentingnya transparansi data dan simulasi kebijakan untuk memastikan keputusan ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan.
“Data harus transparan, bisa diakses publik, dan bisa diuji. Dengan simulasi kebijakan, masyarakat bisa melihat dampak ekonomi dan lingkungan dari setiap keputusan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data akan membantu masyarakat dan pembuat kebijakan memahami trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Realitas Ekonomi dan Peran Sektor Swasta
Dari perspektif sektor swasta, Amin Subekti selaku Management Practioner menegaskan bahwa agenda keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi. Ia mencontohkan kasus penurunan muka tanah di Jakarta sebagai dampak langsung dari eksploitasi air tanah.
“Dalam 40 tahun, Jakarta Utara sudah turun sekitar 4,5 meter. Sekitar 55 persen penyebabnya adalah ekstraksi air tanah,” jelas Amin.
Amin menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah bangunan dan pelanggan layanan air perpipaan. Data menunjukkan sekitar 958 ribu pelanggan air perpipaan, dibandingkan lebih dari 2,1 juta unit bangunan dan 5,4 juta pelanggan listrik.
“Ini menunjukkan bahwa ekstraksi air tanah masih sangat masif. Masalahnya bukan hanya teknis, tapi ekonomi dan perilaku,” kata Amin.
Menurut Amin, investasi untuk memperluas layanan air perpipaan mencapai lebih dari Rp30 triliun. Namun, keberhasilan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan sektor swasta.
“Pemerintah tidak mungkin membiayai semuanya sendiri. Anggaran selalu terbatas, sementara kebutuhan semakin besar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPBU) menjadi kunci pembiayaan infrastruktur keberlanjutan. Namun, proyek-proyek tersebut sering kali memiliki tingkat keuntungan yang terbatas, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan jangka panjang.
“Keberlanjutan kota adalah proyek ekonomi jangka panjang, bukan proyek politik lima tahunan,” kata Amin.
Para pembicara sepakat bahwa solusi ekonomi perkotaan harus bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Tanpa orkestrasi yang baik, kota-kota Indonesia berisiko terjebak dalam paradoks. Tumbuh secara ekonomi, tetapi rapuh secara ekologis dan sosial.
Fazrul menutup, kota bukan hanya sebagai pusat aktivitas ekonomi saja, melainkan juga medan utama pertarungan antara pertumbuhan dan keberlanjutan.
“Jika gagal mengintegrasikan keduanya, ambisi menjadi negara maju berpotensi menghadapi batas ekologis yang sulit ditembus. Sebaliknya, jika kota mampu menjadi laboratorium inovasi ekonomi berkelanjutan, Indonesia berpeluang membangun model pertumbuhan baru yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan tangguh terhadap krisis iklim,” pungkasnya.