Pemerintah bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar jumpa pers usai perubahan unsur pimpinan regulator keuangan, Sabtu, (31/1/2026) di Wisma Danantara, Jakarta. Apa saja yang disampaikan?
Turut hadir pada kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menter Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, COO Danantara Indonesia/Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.
Selain itu juga hadir Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Frederica Widyasari Dewi yang baru saja ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Sabtu sore.
Hadir pula Hasan Fawzi yang merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto kini merangkap Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Tak ketinggalan juga hadir Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik ikut hadir.
Airlangga datang sekitar pukul 19.30 WIB, diikuti dengan sejumlah pejabat lainnya seperti Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan juga COO Danantara Indonesia/Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Konferensi pers pun dimulai pada sekitar pukul 20.00 WIB, berjalan dengan cepat tanpa membuang waktu. Para pejabat yang hadir juga tampak santai memaparkan sejumlah hal mengenai gejolak yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Airlangga Hartarto mengatakan, semua otoritas ini memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi transisi kepemimpinan akibat gejolak pasar modal yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan Bursa Efek Indonesia memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi, tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal," ucap Airlangga.
Seperti diketahui pada Jumat (30/01/2026), sejumlah jajaran pimpinan OJK mengikuti langkah Direktur Utama BEI Iman Rachman yang mengundurkan diri imbas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Pada kesempatan tersebut, Airlangga memaparkan sejumlah poin yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait dalam hal penataan dan penguatan pasar modal Indonesia. Mengenai transparansi dan integritas pasar modal, pemerintah akan mempercepat reformasi pasar modal secara struktural dengan demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan saham free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global.
Airlangga datang sekitar pukul 19.30 WIB, diikuti dengan sejumlah pejabat lainnya seperti Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan juga COO Danantara Indonesia/Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria. Konferensi pers pun dimulai pada sekitar pukul 20.00 WIB, berjalan dengan cepat tanpa membuang waktu. Para pejabat yang hadir juga tampak santai memaparkan sejumlah hal mengenai gejolak yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Anjloknya IHSG dalam beberapa waktu terakhir sendiri dipicu oleh pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (28/01/2026), di mana disebutkan bahwa MSCI menilai data investor di Indonesia tidak transparan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan mengenai hal tersebut.
"Terkait dengan penertiban praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," tegasnya.
BEI bersama dengan seluruh pihak terkait lainnya termasuk aparat penegak hukum juga akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
"Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing yang diperlukan Indonesia," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Frederica Widyasari Dewi yang baru saja ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan tidak ada kekosongan kepemimpinan di tengah gejolak yang terjadi.
Penetapan Frederica itu bersamaan dengan Hasan Fawzi yang merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner , sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang No.21 Tahun 2011 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) No.4 Tahun 2023.
"Kami memastikan bahwa seluruh kebijakan program kerja, tugas OJK, terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," ucap Frederica.
Frederica menyampaikan sejumlah hal yang akan dilakukan dalam hal penataan dan penguatan pasar modal Indonesia. OJK bersama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya akan mempercepat reformasi pasar modal dengan memperbaiki kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan.
"Kami juga akan meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15 persen, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional," jelasnya.
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Pihaknya juga akan dengan segera memulai penyelidikan terkait dengan manipulasi pasar modal yang dikabarkan sebelumnya secara masif.
Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan rapat direksi penunjukan pejabat direktur utama yang sudah disetujui oleh dewan komisaris. Hal itu dilakukan demi memastikan kegiatan operasional di BEI tetap berjalan dengan normal.
"Demikian juga proses pengambilan keputusan yang kami lakukan oleh manajemen Bursa Efek Indonesia tidak akan terganggu sama sekali, kemudian kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia," tambah Jeffrey.
BEI pun telah membangun komunikasi dengan sejumlah penyedia indeks saham global sebagai upaya untuk menjawab persoalan yang dikabarkan. Sejumlah solusi pun dipikirkan sedemikian rupa demi memastikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor baik itu investor global maupun domestik.
"Kami juga mencermati perkembangan terakhir apa yang diharapkan oleh penyedia indeks saham global, kami sudah berkomunikasi dengan beberapa, dan kami sudah menampun apa yang diharapkan dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin," tutupnya.
Menanggapi gejolak pasar modal yang terjadi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan perubahan kepemimpinan untuk menjaga kestabilan.
"Pihak pelaku usaha masih bersikap wait and see dari perubahan kepemimpinan tersebut. Harapannya, keadaan dapat menjadi lebih baik dan mendukung jalannya ekosistem dunia usaha di Indonesia," kata Sanny kepada Suar, Minggu (02/01/2026).
Apindo sebagai asosiasi pelaku usaha pun berharap pergantian kepemimpinan di sejumlah posisi hingga langkah kebijakan jangka pendek yang diambil dapat menjaga kestabilan IHSG dan iklim dunia usaha.
"Langkah yang responsif dapat menjadi sinyal bagi pemerintah kalau keadaan masih dalam kendali kepada pelaku usaha. Selain itu, kebijakan-kebijakan jangka menengah yang diambil juga perlu disampaikan untuk mencegah kejadian serupa untuk terjadi kembali ke depannya," lanjutnya.
Sementara itu, ekonom Piter Abdullah menilai persoalan yang disampaikan oleh MSCI ini merupakan masalah struktural di pasar modal Indonesia, mulai dari transparansi hingga struktur pasar, khususnya minimnya porsi saham publik yang membuka ruang terjadinya dugaan manipulasi harga saham.
"Ini ada masalah, terkait dengan apa yang disampaikan MSCI, itu adalah masalah struktural, masalah transparansi, struktur pasar, di mana saham publik itu terlalu sedikit sehingga ada dugaan bahwa harga-harga saham itu begitu mudah dipermainkan. Oleh karena itu makanya sampai ada yang mengundurkan diri, ini tantangannya banyak," kata Piter, Minggu (02/01/2026).
Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil untuk mengisi kekosongan posisi jabatan. Kekosongan akibat pengunduran diri sejumlah pejabat ini harus segera ditempati oleh sosok yang kredibel sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat dan juga investor.
Penunjukkan sebagai pejabat sementara ini juga dinilai sesuai dengan ketentuan internal yang ada dan memang diperbolehkan. Sehingga, Piter menilai hal tersebut merupakan suatu mekanisme yang memang harus berjalan sedemikian rupa.
"Jabatan itu kan gak boleh kosong, sementara proses untuk mengisinya yang benar kan butuh waktu, oleh karena itu gak mungkin dalam waktu satu atau dua hari, dan OJK juga gak mungkin ada kekosongan jabatan apalagi di posisi ketua dan wakil ketua," ucapnya.
Berita ini telah diperbarui dengan menambahkan pandangan dari Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar dan ekonom Piter Abdullah pada Minggu (02/01/2026).
