Dalam laporan Indonesia: Country Partnership Strategy (2025-2029) yang dirilis Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) pada Kamis 2 Oktober lalu, terungkap sampai dengan 31 Desember 2024 total pinjaman sebesar USD8,7 miliar. Melalui program Country Partnership Strategy (CPS), ADB ingin membantu Indonesia mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyatakan, kemitraan solid Indonesia dan ADB selama enam dekade telah mendorong ADB membantu Indonesia dengan rumusan strategi yang memiliki tiga fokus tersebut. Pertama, investasi sumber daya manusia. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, peningkatan resiliensi dan keberlanjutan di tengah fluktuasi ekonomi-politik.
"Strategi ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia dan delapan misi prioritas 'Asta Cita'. Selama lima tahun ke depan, ADB akan fokus pada kemitraan dan solusi pembiayaan inovatif, guna menarik modal swasta dan memajukan pertumbuhan inklusif," jelas Tominaga dalam keterangan tertulis di situs ADB.
Dalam fokus pertama, ADB berinvestasi pada keterampilan, kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan pertumbuhan demografi secara inklusif dengan penguatan perawatan kesehatan untuk ibu, anak, dan lansia; mendorong pemerataan kesempatan kerja; memperluas akses pendidikan berkualitas; dan optimasi sistem jaminan sosial.
Pada fokus kedua, ADB mendukung reformasi yang memperkuat iklim usaha untuk meningkatkan lingkungan investasi, memperdalam pasar keuangan, memobilisasi pembiayaan hijau, inklusi keuangan, dan mengatasi kesenjangan infrastruktur, sembari mempertahankan keberlanjutan fiskal.
Sementara itu, dalam fokus ketiga, ADB akan mendukung transisi energi bersih, modernisasi jaringan listrik melalui ASEAN Power Grid, promosi energi terbarukan, dan mendukung sasaran program nasional makan bergizi gratis dengan peningkatan produktivitas pertanian, berinvestasi pada irigasi, serta memperkuat distribusi, logistik, dan akses pasar.
"Perumusan dan implementasi CPS akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sektor swasta, organisasi nonpemerintah, dan lain-lain," imbuh Juru Bicara ADB Indonesia Andri Suryo saat dihubungi SUAR, Jumat (3/10/2025).
Jaringan dari bawah
Meski terdiri dari tiga fokus berbeda, keseluruhan strategi tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni memanfaatkan jaringan organik dari bawah untuk memaksimalkan potensi nilai pinjaman Indonesia ke ADB yang saat ini mencapai USD 8,7 miliar. Jaringan tersebutlah yang memungkinkan implementasi program ADB membawa dampak riil bagi masyarakat.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (FEB UIII), Teguh Yudo Wicaksono menilai, implementasi CPS akan berdampak optimal jika jaringan akar rumput seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilibatkan proaktif, selain menggunakan fasilitas platform program pemerintah yang sudah ada.
"Fokus program pertama seperti pengembangan manusia, mungkin berdampak tidak langsung secara cepat, tetapi ADB bisa memberikan semacam training atau memberikan akses untuk terlibat aktif dalam program-program ADB," cetus Yudo di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Partisipasi UMKM sebagai jaringan organik di akar rumput, menurutnya, dapat lebih banyak berperan dalam menggerakkan fokus kedua dan ketiga, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mitigasi perubahan iklim.
Menurut Yudo, partisipasi di fokus ketiga menjadi penting karena masih ada asumsi bahwa UMKM tidak berperan dalam mencegah dampak krisis iklim. Padahal, dengan mendorong pertanian berkelanjutan melalui koperasi atau manajemen limbah terpadu, UMKM pertanian dapat berkontribusi bagi desa dan komunitas pertanian di sekitarnya.
"Ada yang berdampak langsung seperti pelibatan aktif dalam mengakses pertumbuhan inklusif, dan ada juga yang sifatnya tidak langsung seperti partisipasi lewat program pemerintah yang sudah ada, tetapi memicu trickle down effect yang positif untuk masyarakat," pungkas Yudo.
Siapkan peta jalan
Peluncuran CPS Indonesia 2025-2029 pada awal Oktober 2025 merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan yang telah dilaksanakan ADB dan Bappenas selaku mitra kerja utama ADB di Indonesia pada bulan Juli 2025.
SUAR telah mengajukan konfirmasi kepada Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas Putut Hari Satyaka terkait tindak lanjut CPS dalam agenda pembangunan jangka pendek. Namun, sampai saat berita ini disusun, SUAR tidak menerima jawaban yang bersangkutan.
Sebelumnya, pada 23 Juli 2025, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy telah menerima perwakilan ADB dalam mempersiapkan kelanjutan CPS 2025-2029 dengan fokus pada pertumbuhan inklusif. Rachmat menyatakan apresiasi pemerintah Indonesia terhadap perhatian ADB pada percepatan pembangunan di Indonesia.
"Tidak hanya merupakan anggota, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan ADB. Meski situasi global berubah, tantangan pangan, energi, air, dan infrastruktur masih sama. Kemitraan ini perlu kita perkuat untuk bersama-sama menghadapi tantangan persoalan global," cetus Rachmat dalam keterangan tertulis di situs Bappenas (23/7/2025).
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Menurutnya, dengan keterbatasan APBN, pembiayaan swasta untuk pembangunan akan sangat berdampak untuk mempercepat penerapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Melalui skema pembiayaan inovatif seperti dukungan ADB sebagai mitra strategis, agenda pembangunan 2025-2029 diharapkan dapat dijalankan secara lebih efektif, sekaligus memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Salah satu tindak lanjut kemitraan Bappenas dan ADB tersebut adalah peluncuran Buku Putih "Mewujudkan Masa Depan Bisnis Berkelanjutan melalui Pemberdayaan UMKM Hijau" di Jakarta, Selasa (16/9/2025). Dokumen tersebut memuat analisis situasi, peta jalan, dan rekomendasi penguatan rangka regulasi, perluasan pembiayaan hijau, pengembangan standar klasifikasi, dan peningkatan kapasitas teknologi UMKM.
"Peluncuran Buku Putih menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau, inklusif, dan rendah karbon. Melalui Bappenas, pemerintah menegaskan komitmennya agar tidak ada UMKM yang tertinggal dalam transisi hijau," jelas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki, Rabu (17/9/2025).
Sebagai bentuk asistensi UMKM, buku putih tersebut diharapkan menjadi cetak biru yang kuat bagi UMKM agar dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi sirkular di Indonesia dengan kepeloporan dalam efisiensi energi, penghematan air, dan pengelolaan limbah dalam meningkatkan profitabilitas usaha.
