Realisasi investasi nasional sepanjang 2025 berhasil melampaui target pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan, total investasi yang masuk ke Indonesia selama Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun.
“Dari target sebesar Rp1.905,6 triliun, alhamdulillah tercapai Rp1.931,2 triliun. Tadi saya sudah sampaikan di awal ada peningkatan 12,7%,” ujar Rosan dalam konferensi pers Capaian Kinerja Investasi 2025, Kamis (15/1/2026).
Kinerja investasi yang melampaui target tersebut ditopang oleh penguatan signifikan pada triwulan IV 2025. Pada periode Oktober–Desember 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp496,9 triliun, tumbuh 9,7% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp452,8 triliun. Kontribusi triwulan IV setara 26,1% dari target investasi tahunan.
“Didalam triwulan keempat ini terjadi penguatan yang sangat baik,” kata Rosan.
Selain nilai investasi, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan IV 2025, investasi menyerap 754.186 tenaga kerja, melonjak 29,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif sepanjang 2025, investasi menciptakan sekitar 2,71 juta lapangan kerja atau tumbuh 10,4% secara tahunan.
“Penciptaan pekerjaan ini adalah tugas utama pemerintah dan hal yang paling esensial dalam melihat investasi yang masuk ke Indonesia,” tegas Rosan.
Dari sisi sumber investasi, pada triwulan IV 2025 penanaman modal asing (PMA) masih sedikit mendominasi dengan nilai Rp256,3 triliun atau 51,6% dari total realisasi. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp240,6 triliun atau 48,4%. Meski demikian, pertumbuhan PMDN tercatat lebih tinggi, yakni 16,2% secara tahunan, dibandingkan PMA yang tumbuh 4,3%.
“Kalau kita lihat pertumbuhan dalam negeri ini lebih tinggi secara year on year. Asingnya meningkat 4,3%, tapi dalam negerinya 16,2%,” ujar Rosan.
Menurutnya, minat investor asing tetap terjaga karena stabilitas nasional yang terpelihara sepanjang 2025. “Mereka melihat bahwa di kuartal keempat ini kita menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Itu yang mereka lihat,” katanya.
Secara spasial, distribusi investasi pada triwulan IV 2025 relatif seimbang antara Jawa dan luar Jawa. Investasi di luar Jawa tercatat Rp249,4 triliun atau 50,2%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa sebesar Rp247,5 triliun atau 49,8%.
Lima provinsi penyumbang investasi terbesar pada periode tersebut adalah Jawa Barat sebesar Rp78,7 triliun, DKI Jakarta Rp66,8 triliun, disusul Jawa Timur, Banten, serta Sulawesi Tengah.
“Sulawesi Tengah ini secara konsisten selalu masuk top five, begitu juga Maluku Utara belakangan ini,” ujar Rosan.
Ia menjelaskan, dominasi Jawa Barat didorong oleh kuatnya sektor manufaktur yang terkonsentrasi di wilayah utara seperti Karawang, Bekasi, Subang, dan Purwakarta. “Di sana banyak industri kertas dan percetakan, kawasan industri, serta industri kendaraan bermotor. Ada manufaktur dari Vietnam dan China yang sedang berjalan,” katanya.
Dari sisi sektoral, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya masih menjadi kontributor terbesar realisasi investasi triwulan IV 2025. Sektor ini diikuti oleh transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, pertambangan senilai Rp41,5 triliun, jasa lainnya, serta industri kimia dan farmasi sekitar Rp37 triliun atau 7,4%.
Menanggapi kesiapan infrastruktur pendukung sektor logam dasar, Rosan menegaskan pemerintah telah menyiapkan prasyarat yang diperlukan. “Kita sudah membuat RUPTL untuk kesiapan listriknya, baik renewable maupun tidak. Yang paling penting juga kesiapan sumber daya manusianya,” ujarnya.
Berdasarkan negara asal, Singapura masih menjadi investor terbesar pada triwulan IV 2025 dengan nilai sekitar 4,8 miliar dolar AS atau 30,1%. Hong Kong dan Tiongkok menyusul di posisi berikutnya dengan nilai gabungan sekitar 5,5 miliar dolar AS, disusul Malaysia dan Jepang.
“Kalau Hong Kong dan Tiongkok digabung, angkanya melewati Singapura,” kata Rosan.
Investasi hilirisasi juga terus menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan IV 2025, investasi hilirisasi menyumbang sekitar 30,7% dari total investasi. “Kalau dulu 25%, kemudian 28%, sekarang sudah di level 30%,” ujar Rosan.
Tantangan Investasi Asing
Upaya Indonesia menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai dari implementasi energi hijau, kesiapan infrastruktur ekspor-impor, hingga persoalan birokrasi dan kepastian regulasi.
Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, menjelaskan FDI merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan investor asing untuk menanamkan modal dan membangun basis usaha di negara tujuan. Karena sifatnya jangka panjang, investor cenderung sangat sensitif terhadap faktor keberlanjutan, efisiensi biaya, serta kepastian proses bisnis.
Dari sudut pandang investor, Juliani menilai penerapan konsep “Indonesia hijau” menjadi salah satu faktor krusial dalam meningkatkan daya tarik FDI. Pemerintah, kata dia, perlu tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga mengaplikasikannya secara nyata, terutama terkait pemanfaatan energi terbarukan.
“Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melalui program solarisasi. Namun pada praktiknya, solarisasi di Indonesia masih sulit dijalankan karena adanya sistem kuota dari Kementerian ESDM,” ujar Juliani kepada SUAR.
Read also:
Uswatun Hasanah
Menurutnya, pembatasan tersebut membuat Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lain di kawasan, seperti Vietnam. Vietnam dinilai mampu menerapkan solarisasi dalam skala besar tanpa pembatasan kuota, sehingga lebih menarik bagi investor yang memiliki komitmen terhadap energi bersih dan efisiensi biaya produksi.
Selain isu energi, investor juga menaruh perhatian besar pada ketersediaan infrastruktur pendukung ekspor dan impor. Juliani menekankan pentingnya keberadaan international seaport, khususnya di wilayah Jawa Tengah, untuk memperlancar arus logistik dan menekan biaya distribusi.
“Infrastruktur pelabuhan internasional sangat krusial bagi kawasan industri yang berorientasi ekspor. Tanpa dukungan ini, daya saing kawasan akan menurun,” jelasnya.
Sementara dari perspektif pengelola kawasan industri, Juliani mengungkapkan masih adanya kendala dalam proses perizinan yang berdampak langsung pada kecepatan realisasi investasi. Meski pemerintah telah meluncurkan program KLIK (Kemudahan Langsung Izin Konstruksi), implementasinya dinilai belum sepenuhnya efektif.
Ia mencontohkan beberapa perizinan yang sebelumnya dapat diselesaikan di daerah, kini justru harus diproses di tingkat pusat. Salah satunya adalah Persetujuan Teknis (Pertek) Emisi, yang saat ini harus diajukan ke pemerintah pusat.
“Begitu juga dengan sertifikasi lahan yang sekarang harus lari ke pusat. Proses ini memperlambat realisasi investasi di kawasan industri,” ujarnya.
Kondisi serupa juga disampaikan Corporate Secretary KEK Singhasari, Kriswidyat Praswanto. Berdasarkan pengalamannya mengikuti berbagai pameran internasional dan diskusi langsung dengan calon investor asing, terdapat empat isu utama yang paling sering menjadi perhatian FDI.
Pertama, investor menuntut birokrasi yang sederhana dan cepat, baik dalam perizinan maupun tata kelola operasional. Proses yang berbelit dan memakan waktu panjang dinilai menjadi disinsentif utama bagi investasi asing.
Kedua, kepastian hukum dan regulasi yang konsisten juga menjadi faktor penentu. Investor asing cenderung menghindari negara dengan kebijakan yang sering berubah karena meningkatkan risiko usaha jangka panjang.
Ketiga, Kriswidyat menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta praktik premanisme dalam bentuk apa pun. Praktik-praktik tersebut menciptakan high cost economy yang menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.
Keempat, stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat dasar bagi masuknya FDI. Investor membutuhkan jaminan bahwa iklim usaha dapat berjalan dengan aman dan kondusif dalam jangka panjang.
“Empat hal ini selalu muncul dalam diskusi dengan investor asing dan menjadi pertimbangan utama mereka sebelum memutuskan masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal International Economic Association Lili Yan Ing, memaparkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan kawasan ASEAN, adalah meningkatkan daya tarik investasi. Indonesia kata Lili dinilai masih tertinggal dalam rasio investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap PDB, yang baru mencapai sekitar 1,2%, terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Sebagai perbandingan, Singapura mencatatkan rasio FDI terhadap PDB sebesar 27%, Vietnam 4,2%, sementara China pada masa awal pertumbuhan ekonominya berada di kisaran 6%. “Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan reformasi iklim usaha yang signifikan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi,” pungkasnya.
