Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Januari 2026 menembus 3,55% secara tahunan (Year on Year/YoY), meskipun secara month-to-month mengalami deflasi 0,15%. Kenaikan inflasi ini terjadi akibat diskon tarif listrik pada awal Februari 2025 yang menyebabkan basis perhitungan inflasi tahunan lebih rendah atau low base effect.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, secara bulanan, penurunan IHK dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75 pada bulan Januari 2026 telah menyebabkan deflasi 0,15%, didorong penurunan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau
"Komoditas lain yang memberikan andil deflasi adalah bensin dan tarif angkutan udara, masing-masing 0,03%. Sementara itu, emas dan perhiasan lainnya masih menjadi penyumbang andil inflasi sebesar 0,16%, ikan segar sebesar 0,06%, dan tomat menyumbang inflasi sebesar 0,02%," ucap Ateng dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Senin (02/02/2026).
Sementara itu, secara tahunan, inflasi Januari 2026 melinjak 3,55%, didorong pengeluaran kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi tinggi 11,93%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada komponen ini adalah tarif listrik, sementara di luar komponen tersebut, emas perhiasan masih menjadi komponen penyumbang inflasi terbesar.
Ateng menjelaskan bahwa inflasi tahunan yang tinggi pada Januari 2026 dipengaruhi fenomena low base effect, akibat kebijakan diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025 yang menekan IHK pada bulan tersebut, serta menyebabkan deflasi terjadi di bawah tren normal.
"Karena kebijakan diskon tarif listrik, maka tren harga terjadi di bawah normal. Dengan demikian, ketika perhitungan inflasi tahun ke tahun dilakukan pada periode yang sama, basis pembandingnya relatif rendah, sehingga inflasi tampak lebih tinggi, meskipun dinamika harga relatif sejalan dengan tren fundamentalnya. Setelah itu, dinamika akan kembali normal," tegas Ateng.
Dari segi spasial, 38 provinsi secara merata mengalami inflasi tahunan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Aceh 6,69% dan inflasi terendah terjadi di Lampung sebesar 1,90%. Selain Aceh, dua Sulawesi Tenggara dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, masing-masing 5,10% dan 5,02%.
Meski demikian, secara bulanan, Aceh pun mengalami deflasi 0,15% seperti provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang mengalami deflasi sesudah sempat mengalami inflasi tinggi pascabencana pada Desember 2025.
Sekalipun inflasi tahunan pada Januari 2026 merupakan tingkat tertinggi sejak Mei 2023, Ateng memastikan besaran tersebut hanya bersifat sementara dan merupakan imbas faktor teknis dasar penghitungan yang lebih rendah, mengingat secara bulanan, Indonesia justru mengalami deflasi yang menandakan harga-harga tetap mengikuti dinamika secara wajar.
“Karena diskon tarif listrik di bulan Januari-Februari 2025, dampaknya hanya terlihat saat perhitungan inflasi Januari-Februari 2026. Selama tidak ada kebijakan pemerintah menaikkan/menurunkan tarif listrik, maka hanya akan sesaat, nanti turun kembali. Pada Maret-April, inflasi kita akan kembali ke interval prediksi karena level ukurannya sudah kembali ke normal,” tegas Ateng.
Sesuai praduga
Kepala Departemen Makroekonomi dan Penelitian Pasar Keuangan Permata Bank Faisal Rachman menilai low base effect akibat diskon tarif listrik sejatinya telah diekspektasikan dan cenderung lebih rendah dari praduga 3,59% YoY dan terjaga di bawah konsensus pasar sebesar 3,77%. Meski demikian, Faisal cenderung menggarisbawahi terjadinya deflasi -0,15% secara bulanan, yang menjadi sinyal melandainya permintaan usai puncak libur akhir tahun.
“Harga pangan turun karena musim panen komoditas hortikultura, seperti halnya harga tiket transportasi darat dan udara serta harga bahan bakar nonsubsidi yang turun, menyumbang deflasi Harga Terkendali (administered price), sehingga faktor inflasi inti hanya berpengaruh parsial,” jelas Faisal saat dihubungi SUAR, Senin (02/02/2026).
Dalam waktu dekat, Faisal memperkirakan inflasi Kuartal-I 2026 akan bertahan sementara di atas 3% akibat dampak cuaca ekstrem terhadap harga pangan, ditambah permintaan musiman menjelang Ramadan dan Idulfitri dan kenaikan harga emas di tengah ketidakpastian.
“Meski demikian, inflasi akan tetap kembali ke dalam interval target BI mulai Kuartal-II 2026, yang akan menjaga ruang kebijakan moneter longgar bagi bank sentral dalam jangka menengah dan panjang, termasuk penurunan suku bunga lebih lanjut,” ucapnya.
Sejumlah faktor masih akan memengaruhi tekanan fiskal ke depan, antara lain kebijakan fiskal yang ekspansif termasuk program Makan Bergizi Gratis yang memengaruhi inflasi harga bergejolak, faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian yang berlanjut serta menyebabkan harga emas terus naik.
“Inflasi hingga akhir tahun diperkirakan akan kembali ke kisaran 2,72%, sesuai dengan target interval Bank Indonesia. BI masih memiliki ruang penurunan suku bunga pada 2026, meskipun lebih terbatas daripada 2025, dengan perkiraan sekitar 25 basis poins ke angka 4,50% pada paruh kedua tahun ini,” pungkas Faisal.
Read also:
Tria Dianti
Sementara tingginya angka inflasi cenderung disebabkan faktor teknis, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana mengingatkan bahwa deflasi menggambarkan satu hal yang tidak terelakkan, yaitu daya beli masyarakat yang masih lemah.
“Penyebab tingginya inflasi YoY adalah dua faktor cost-push inflation, yakni tarif listrik dan lonjakan harga emas. Inflasi tinggi sama sekali tidak didasari dari demand-pull inflation. Artinya, harga-harga memang naik, tetapi tingkat permintaan barang masih lesu. Ini sama sekali tidak sehat bagi ekonomi masyarakat,” jelasnya kepada SUAR.
Sepandangan dengan Faisal, Andri menekankan agar deflasi bulanan lebih penting untuk diperhatikan daripada inflasi tahunan. Terjadinya deflasi di tengah panen raya sekilas tampak wajar karena supply yang melimpah, tetapi jika ini terus berlanjut, artinya perbaikan daya beli masyarakat belum benar-benar terlihat.
“Ke depan, mesti ada dorongan demand-pull musiman oleh adanya siklus Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Namun, jika daya beli masih lemah sementara harga lebih tinggi, ini bisa berdampak buruk juga ke sisi supply, karena penjualan bisa jadi lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, ketika daya beli masih relatif kuat,” tuturnya.
