Usai alami turbulensi kencang di lantai bursa yang diikuti dengan mundurnya unsur pimpinan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan langkah reformasi total tata kelola pasar modal. Para regulator ini telah mempersiapkan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Sejumlah strategi tersebut pun dipaparkan ke publik pada acara Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Minggu (01/02/2026).
Turut hadir dalam kesempatan itu, CEO Danantara Rosan Roeslani, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi .
Pada kesempatan tersebut, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan 8 langkah strategi yang disiapkan itu bertujuan untuk memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia agar semakin kredibel dan investable sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal.
"Delapan rencana aksi yang kami susun ini kami kelompokkan menjadi 4 klaster, yang pertama adalah likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement, dan juga sinergitas," kata Friderica.
Di klaster likuiditas, strateginya adalah dengan menaikkan batas minimum free float yang saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan baru free float tersebut pun berlaku untuk emiten yang akan melakukan IPO, sementara emiten eksisting akan diberikan masa transisi.
"Adapun peningkatan kebijakan baru free float ini akan kita tetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang," ucapnya.
Read also:
Benedictus Krisna Yogatama
Friderica mempersiapkan dua strategi di klaster transparansi yakni transparansi untuk Ultimate Benefit Ownership (UBO), dan juga penguatan data kepemilikan saham. Penguatan praktik transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham demi meningkatkan kredibilitas pasar dan investability pasar ini akan diikuti dengan pengawasan dan enforcement terkait transparansi UBO dan afiliasi pemegang saham.
OJK juga akan memerintahkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable, dengan cara mendetailkan tipe investor yang mengacu kepada best practices global dan penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten atau perusahaan tercatat.
Di klaster tata kelola dan enforcement, OJK memiliki 3 rencana aksi di antaranya demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, serta tata kelola emiten.
"OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun BEI itu sendiri, dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia," tegasnya.
Dalam rencana penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement, OJK akan melanjutkan dan memperkuatnya secara tegas dan berkelanjutan atas pelanggaran hukum di pasar modal seperti manipulasi transaksi saham dan informasi yang menyesatkan investor.
Direksi, komisaris, dan juga komite audit akan diberikan kewajiban pendidikan berkelanjutan sebagai upaya strategi tata kelola emiten. Penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik juga diharuskan untuk memiliki sertifikasi Certified Accountant (CA).
Klaster strategi terakhir, disampaikan oleh Friderica, adalah terkait dengan sinergitas, di mana terdapat dua langkah strategi yang telah dipersiapkan di antaranya adalah pendalaman pasar secara terintegrasi dan kolaborasi dengan stakeholders terkait.
"OJK dan seluruh stakeholder terus mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply, juga terutama dari sisi infrastruktur pasar modal itu sendiri, supaya memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan ini kami lakukan secara terintegrasi, melalui sinergi bersama dengan seluruh stakeholder," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, menegaskan pihaknya dalam pelaksanaan kedelapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia tersebut akan melakukan pengawasan dan pengukuran dampak sehingga tidak memberikan dampak yang negatif.
Dikatakan olehnya, stabilitas keuangan dan juga pemulihan ekonomi nasional saat ini sudah berada di jalur yang sesuai dengan harapan, kuat, kredibel, dan juga dapat dipercaya.
"Keseluruhan langkah-langkah percepatan reformasi ini akan dilakukan secara terukur, transparan, dan harus kita lakukan secara konsisten. Integritas ini tidak cukup kita lakukan hanya di satu tahun pertama misalnya, ini harus kita lakukan konsisten," tambah Hasan.
Tanggapan dan Dukungan stakeholder
Menanggapi rencana aksi percepatan transformasi tersebut, Direktur Utama PT KSEI Samsul Hidayat menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh komitmen dari OJK dalam setiap programnya.
"KSEI siap mendukung setiap program yang akan dilakukan terkait dengan disclosure dan transparansi pasar modal Indonesia, kami juga akan melakukan percepatan untuk penyediaan sistem, dan kita berharap karena terutama untuk granularity data type investor ini kami membutuhkan partisipasi dari semua market participant dalam hal ini perusahaan efek dan bank kustodi untuk melakukan pendalaman terkait dengan tipe investornya," ucap Samsul.
Ia pun berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan data yang sesuai dengan harapan dan menjawab ekspektasi dari global index provider.
Rencana aksi ini juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), di mana hal tersebut dinilai sebagai komitmen dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas dari pasar modal Indonesia, sehingga menjadi sinyal yang positif untuk para investor baik itu investor global maupun domestik.
Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono mengatakan pihaknya mendukung arah reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pasar tersebut. Namun, reformasi pasar modal perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan perusahaan yang beragam.
"AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, kami memandang reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang," kata Armand melalui siaran pers yang diterima Suar, Minggu (01/02/2026).
Chief Operating Officer Indonesian Business Council (IBC) William Sabandar, menyampaikan bahwa kepercayaan investor sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta tata kelola institusi yang kuat.
“Pasar dapat menerima perubahan, selama perubahan tersebut dikelola dengan kejelasan arah, proses yang transparan, dan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Policy credibility dan institutional continuity adalah faktor kunci bagi stabilitas pasar,” ujar William.
“IBC berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan melalui dialog kebijakan yang konstruktif serta masukan berbasis riset dan perspektif dunia usaha, guna memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya tariknya bagi investor jangka panjang,” tutup Chief Economist IBC, Denni Purbasari.
Dihubungi secara terpisah, Executive Director Segara Institute Piter Abdullah menilai gejolak yang terjadi di pasar modal Indonesia sejak beberapa hari terakhir ini harus menjadi momentum dalam melakukan reformasi secara menyeluruh demi peningkatan kualitas pasar modal.
Pembenahan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek yang selama ini menjadi persoalan struktural pasar modal Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (28/01/2026) lalu yang memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Ini harus menjadi momentum untuk kita benar-benar melakukan perbaikan, ini sebagai momentum reform pasar modal kita menuju pasar modal yang kredibel dan transparan, sehingga bisa berkembang dengan maksimal," kata Piter saat diwawancara, Minggu (02/01/2026).
Arah Pergerakan IHSG Sepekan Ke Depan
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan meyakini pimpinan baru BEI dan OJK menandai langkah strategis yang diharapkan membawa perubahan positif melalui rekam jejak profesional yang solid.
"Dengan pengalaman yang komprehensif di sektor jasa keuangan tersebut, kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia agar semakin progresif di masa depan," tandasnya, Minggu.
Berbicara tentang potensi market untuk sepekan ke depan 2-5 Februari 2026, David mengimbau para trader dan investor untuk memantau sentimen data rilis pertumbuhan ekonomi 2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, 5 Februari nanti.
"Pasar berekspektasi ekonomi kita tumbuh solid di angka 5,1% - 5,2%. Jika angka resminya di atas ekspektasi, ini akan menjadi bensin tambahan bagi IHSG untuk tidak hanya sekadar mampir di level 9.000, tapi menjadikannya sebagai lantai baru atau support kuat," tandasnya.
Selain itu, tak dapat dipungkiri selama sepekan ke depan market akan banyak dipengaruhi oleh reaksi market menyongsong estafet kepemimpinan BEI dan OJK yang baru.
